Unduh Aplikasi

Fraksi PAN DPRA akan Uji SOP Usulan Masyarakat ke Pengadilan

Fraksi PAN DPRA akan Uji SOP Usulan Masyarakat ke Pengadilan
Ketua Fraksi PAN di DPRA Asrizal Asnawi. Foto: Ist

BANDA ACEH - Franksi Partai Amanat Nasional (PAN) di Dewan perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) akan menguji Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Tim Anggaran Penerintah Aceh (TAPA) ke Pengadilan.

SOP tersebut berisi daftar jenis-jenis program usulan masyarakat yang tidak dibolehkan, serta yang dibolehkan dengan syarat-syarat khusus, untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.

Baca: Jenis-jenis Kegiatan Tidak Diperbolehkan dalam APBA 2018

"SOP ini harus berlaku umum tidak hanya untuk usulan masyarakat melalui DPRA saja, makanya nanti saat KUA PPAS terbaru kita dapatkan dan kita bahas akan kita sesuaikan dengan SOP yang TAPA berikan, sangat tidak Efektif," kata Ketua Fraksi PAN Asrizal H Asnawi saat dikonfirmasi AJNN, Rabu (17/1).

Asrizal mengaku sudah mendapatkan informasi terkait SOP itu pada tanggal 11 Desember 2017. Pihak SKPA menganggap aturan itu mengada-ngada. Sehingga mereka menyampaikan SOP saat DPRA melakukan pembahasan. Asrizal menyebutkan SOP itu kesepakatan TAPA bersama SKPA, kalau DPRA cuma berpegang pada UU dan Mekanisme pembahasan saja.

Dia menilai SOP tersebut sama dengan TAPA mengambil alih fungsi Badan Anggaran DPRA, dimana seharusnya TAPA yang mengusulkan usulan dan Banggar yang menilai, namun ini sudah justru sebaliknya.

"Frkasi PAN tidak menganggap SOP ini penting atau tidak penting karena akan kita uji di pengadilan terlebih dahulu, macetnya pembahasan karena DPRA masih menunggu KUA PPAS terbaru bukan SOP," katanya.

Dia menyebutkan, PAN tidak mempermasalahkan usulan dicoret atau tidak, yang diharapkan Fraksi PAN adalah dokumen KUA PPAS 2018 terbaru atau yang sejalan dengan RPJMAnya.

"Gubernur telah berjanji akan menyerahkan ke DPRA tanggal 20 Desember 2017, tetapi hari ini sudah 17 Januari 2018 kita masih debat tentang aspirasi masyarakat, saya kira tidak efektif," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengaku baru menerima salinan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Tim Anggaran Penerintah Aceh (TAPA), berisi daftar jenis-jenis program usulan masyarakat yang tidak dibolehkan, serta yang dibolehkan dengan syarat-syarat khusus, untuk dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2018.

"Setelah sekian lama pembahasan APBA 2018 berjalan, baru pada tanggal 15 Januari 2018 kemarin, saya menerima salinan S.O.P yang dibuat oleh Tim Anggaran Penerintah Aceh (TAPA). SOP ini telah lama diminta DPRA, namun tidak pernah diberikan secara resmi," kata Irwan Djohan, Selasa (16/1).

Komentar

Loading...