Unduh Aplikasi

Fraksi Nasional Bersatu tuding Fraksi Aceh serakah

ACEH BARAT DAYA – Ricuh soal tata tertib di lembaga wakil rakyat  Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) ternyata dipicu atas “keserakahan” fraksi Aceh untuk menguasai seluruh pimpinan komisi yang berjumlah empat komisi di lembaga DPRK Abdya.

Hal  ini disinyalir dilakukan oleh oknum dalam fraksi Aceh dengan mengobok-obok tatib tersebut, sehingga tidak sesuai lagi dengan hasil pembahasan bersama yang telah di paripurna pada Oktober  lalu.

Tatib DPRK Abdya hasil sidang paripurna pada Oktober lalu dibawa ke Banda Aceh untuk dilakukan verifikasi oleh Biro Hukum Pemerintah Aceh. Ternyata Fraksi Aceh menokohi Fraksi Nasional Bersatu dengan merubah isi-isi tatib secara sepihak tanpa sepengetahuan  anggota Fraksi Nasional Bersatu.

Seperti BAB 24 tentang tata cara pengambilan keputusan yang tercantum dalam tatib pada pembahasan bersama Oktober lalu ternyata sudah dihilangkan sewaktu dibawa untuk dilakukan verifikasi ke Biro hukum Pemerintah Aceh.  Hal inilah yang menyebabkan Fraksi Nasional Bersatu naik darah dan meradang.

“Persoalan inilah yang menyebabkan kami meradang” kata Zul Ilfan politisi PKB yang sudah dua periode menduduki kursi legelastif Abdya.

Sedangkan Nurdianto politisi muda Demokrat asal Tangan-Tangan Raya ini, menyebutkan, apabila nantinya terjadi keterlambatan dalam membentuk alat kelengkapan dewan terutama dalam membentuk komisi-komisi.  Masyarakat diminta untuk tidak menyalahkan anggota dewan dari Fraksi Nasional Bersatu.

“Kami sudah cukup toleran dalam permasalahan ini, tapi masih tetap saja di obok-obok tatibnya” Kata Sekretaris Fraksi Nasional Bersatu ini

Sebenarnya, kata Nurdianto, sidang paripurna  pengesahan tatib ini kami berencana tidak menghadirinya. Namun berhubung persoalan ini untuk kepentingan masyarakat Abdya, kami menghadiri sidang paripurna  walaupun kami harus walk out.

“bukan kita berkutat, tetapi dengan tatib yang benar dapat menuju kemakmuran Kabupaten Abdya dimasa mendatang. Kalau tatib yang tidak benar ini kita setujui, nanti kita yang disalahkan.  Jadi biar mereka saja yang disalahkan,” kata Samsul Bahri yang juga ketua Fraksi Nasional Bersatu 

Kepada sejumlah wartawan, Samsul Bahri menyampaikan sikap yang bahwa sebanyak 12  anggota DPRK Abdya yang tergabung dalam Fraksi Nasional Bersatu tidak bertanggungjawab atas pengesahan tatib tersebut. Fraksi Nasional Bersatu melakukan walk out dengan alasan karena tatib tersebut bertetangan dengan PP Nomor 16 tahun 2010 yang menyebutkan pimpinan Dewan tidak punya hak suara dalam pemilihan ketua, wakil ketua dan sekretaris komisi.

Sementara, didalam tatib yang disahkan itu justru sebaliknya. Kalau alasan lain, lanjut dia, pasal-pasal dalam tatib yang disahkan saling bertabrakan atau tidak relavan antara pasal satu dengan pasal yang lainnya.

Sementara itu Kabag Hukum dan humas DPRK Abdya Fakri Rahim, SH didepan ketua DPRK Zulkipli Isa saat diwawancarai AJNN diruang sidang paripurna membantah penghilangan BAB di dalam tatib yang sebelumnya sudah dilakukan pembahasan bersama. Menurut Sarjana Hukum ini, BAB tersebut masih ada dalam tatib, cuma saja tempatnya sudah berpindah.

Penjelasan tersebut juga dibantah oleh sejumlah anggota Fraksi Nasional Bersatu. Bukan berpindah, akan tetapi isi BAB tersebut sudah saling bertabrakan  atau tidak relevan antara pasal satu dengan pasal lainya. “Pokoknya ini tatib abal-abal” Sebut Zulkarnaini anggota dewan dari Gerindra yang bergabung dengan Fraksi Nasional Bersatu.

SUPRIAN

Komentar

Loading...