Unduh Aplikasi

Fraksi Nasdem Pijay Tuntut Sekwan Terbuka

PIDIE JAYA-Fraksi Partai Nasional Demokrat ( Nasdem) meminta kejelasan dan transparansi  kedudukan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie Jaya. Sebab selama ini anggara yang di alokasi di Sekretariat DPRK setempat dinilai sangat tertutup.

Ketidak terbukaan anggaran di sekretarian DPRK Pidie Jaya, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat luas, akan tetapi sejumlah anggota dewan juga mengalami hal yang sama. Bahkan ketidak jelasan penggunaan anggaran di sekretarian dewan memunculkan mosi tak percaya terhadap Sekwan.

" kejelasan ini dimaksud guna penggunaan anggaran dalam APBK dilakukan secara jujur, sehingga alokasi APBK  kepada DPRK sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pembahasan memiliki dasar yang sehat dan terbuka," sebut Mulsem Adam dalam pendapat akhir Fraksi pada sidang Paripurna pengesahan RAPBK 2015, Senin (22/12) di gedung DPRK setempat.

Mulsem mangatakan, transparansi keuangan DPRK harus dibuka kepada publik, agar publik tahu dan tidak curiga terhadap anggota dewan telah melakukan "kong kali kong". Sehingga melahir penilaian negatif terhadap anggota dewan Pidie Jaya.

Ia menuturkan, apa yang terjadi di tahun anggaran 2014, penggunaan anggaran di sekretariat DPRK Pidie Jaya tidak terulang lagi, itu semata mata untuk menjaga eksistensi anggota dewan di mata masyarakat.

" kejelasan anggaran di Seketariat dewan ini adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan kerja kerja pengawasan dewan terhadap eksekutif," paparnya.

Sejalan dengan itu, Muslem dalam pandangan akhir Fraksinya juga berpendapat, proses pelelang proyek di kabupaten Pidie Jaya dapat di lakukan di awal awal tahun. Sehingga reaslisai keuang dan fisik APBK Pidie Jaya Tahun Anggaran 2015 dapat di realisasikan 100 persen di bulan November tahun berjalan.

" banyak temuan pansus di lapangan, realisai proyek fisik TA 2014, bulan November baru mencapai 30-70 persen. Seharusnya di bulan tersebut realisasiny sudah 85-100 persen," ungkapnya.

Ia juga menandaskan, rekanan kontraktor yang rekam jejaknya tidak jelas, serta banyak menimbulkan masalah dalam melaksanan proyek untuk di "black list" dari peserta tender proyek pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.

" Agar pemerintah tidak di rugikan dan masyarakat menerima mamfaatnya," pungkas Muslem.

IKHSAN PM

Komentar

Loading...