Unduh Aplikasi

Fraksi Golkar Nilai Plt Gubernur Hanya Jawab Nomor Surat Terkait Proyek Multiyear

Fraksi Golkar Nilai Plt Gubernur Hanya Jawab Nomor Surat Terkait Proyek Multiyear
Ketua Fraksi Partai Golkar, Ali Basrah bersama Sekretaris Fraksi, TRK. Foto: AJNN/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Fraksi Golkar DPRA menilai Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah tidak menjelaskan secara rinci proses terkait perjalanan proyek multiyears hingga ditender.

Proyek tahun jamak itu memang menjadi pro kontra antara eksekutif dan legislatif. Dimana legislatif sudah membatalkan MoU proyek itu. Sementara, eksekutif terus melanjutkan proyek itu hingga proses tender.

Proyek multiyears itu menjadi salah satu alasan DPRA mengajukan hak interpelasi terhadap Plt Gubernur Aceh. Namun, orang nomor satu di Aceh itu sudah menjelaskan secara rinci dalam jawabannya pada sidang paripurna yang berlangsung, Jumat (25/9).

Nova dalam jawabannya mengatakan berdasarkan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan kegiatan tahun jamak harus mendapatkan persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD dan ditanda-tangani bersamaan dengan penanda-tangan KUA dan PPAS, dan tidak melampui masa jabatan kepala daerah dan mengacu RPJMD/RPJMA. 

Ia menjelaskan kalau kesepakatan bersama ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54A ayat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Adapun nota kesepakatan bersama antara Gubernur Aceh dan DPRA tersebut pada tanggal 10 September 2019, telah ditandatangani oleh empat pimpinan DPRA dan Gubernur Aceh dalam bentuk Kesepakatan/Persetujuan Bersama Antara DPRA dan Pemerintah Aceh Nomor 903/1994/MOU/2019 tentang Pekerjaan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (multiyears) TA 2020 – 2022.

"Sebuah perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan tidak dikenal pembatalan secara sepihak terhadap perjanjian yang telah memperoleh kesepakatan bersama," kata Nova Iriansyah.

Namun, Ketua Fraksi Partai Golkar, Ali Basrah menilai Plt Gubernur Aceh tidak menjelaskan secara rinci proses terjadinya MoU multiyears itu. Malah hanya menyebutkan undang-undang dan nomor surat.

Menurutnya proses lahirnya proyek tahun jamak itu harus diluruskan kepada masyarakat. Pasalnya informasi tersebut tidak sampai penuh ke tingkat bawah, sehingga DPRA dinilai tidak mendukung proyek itu.

“Kami tidak membatalkan qanun, yang kami batalkan MoU itu, dan MoU itu di luar qanun, itu dilakukan dalam paripurna,” tegas Ali Basrah.

Informasi pembatalan proyek itu harus diluruskan agar tidak ada fitnah di tengah-tengah masyarakat. Apalagi, Fraksi Golkar juga ikut meneken pembatalan MoU proyek itu. 

“Kami batalkan karena ada mekanisme yang tidak sesuai dengan peraturan tentang pengelolaan kekuangan daerah,” ujarnya.

Ia mengatakan ada beberapa alasan lain kenapa pihaknya ikut meneken untuk membatalkan MoU proyek itu. Karena kalau ada aturan yang tidak sesuai dan dibiarkan, maka pihaknya ikut bersalah karena membiarkan itu berjalan.

“Keputusan pada paripurna saat pembatalan MoU itu sangat fer, MoU itu kami minta diajukan lagi untuk dibahas pada APBA Perubahan 2020,” ujarnya.

Namun, kata Ali Basrah, Pemerintah Aceh malah mengirimkan surat yang menyatakan tidak ada APBA Perubahan. Artinya memamng tidak ada niat untuk mengajukan kembali.

“Kami kirim surat, tapi mengapa pemerintah mengirim surat menjawab surat dan tidak ada perubahan 2020, berarti sama tidak mengajukan kembali oleh eksekutif,” jelasnya.

Selain lain itu, Sekretaris Partai Golkar Aceh itu siap untuk dikonfrontir dengan Pemeritnah Aceh terkait proses lahirnya MoU proyek tahun jamak itu. Bahkan dia siap buka-bukaan bukti yang dimiliki.

“Kami siap dikonfrontir dan diskusi publik dengan masyarakat dan Pemerintah Aceh, biar kami buka bukti-bukti semua,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Golkar, Teuku Raja Keumangan menegaskan kalau pihaknya mendukung program pembangunan sebagaimana arah pembangunan sesuai dengan RPJM.

“Arah pembangunan Aceh juga terlibat DPRA, jadi tidak ada cerita kalau kami tidak mendukung pembangunan,” kata Teuku Raja Keumangan.

Namun, kata TRK--sapaan akrab Teuku Raja Keumangan--kalau ada yang keliru dan tidak sesuai dengan aturan, maka harus diluruskan.

“Salah satunya MoU proyek multiyears ini, ada yang keliru, makanya kami harus luruskan itu,” ujarnya.

Komentar

Loading...