Unduh Aplikasi

Fraksi Golkar Dukung Pembatalan MoU Proyek Multiyears

Fraksi Golkar Dukung Pembatalan MoU Proyek Multiyears
Seluruh anggota Fraksi Demokrat DPRA saat walk out dari sidang paripurna, Rabu, 22 Juli 2020. Foto: AJNN/Rahmat Fajri

BANDA ACEH - Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendukung penuh pembatalan MoU proyek multiyears tahun anggaran 2020-2022 yang telah diputuskan dalam rapat paripurna. 

"Jadi kan sudah paripurna pengambilan sikap terhadap pembatalan MoU Multiyears, termasuk Fraksi Golkar ikut didalamnya. Artinya kita juga setuju," kata Ketua Fraksi Golkar, Ali Basrah kepada AJNN, Rabu malam (22/7).

Ali Basrah mengatakan, dukungan Fraksi Golkar terhadap pembatalan MoU proyek multiyears tersebut karena dinilai prosesnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Dimana, dalam proses penandatanganan MoU proyek multiyears tersebut pada 2019 lalu itu, ada peraturan dan ketentuan yang  tidak sesuai," ujarnya.

Ali menjelaskan, ketentuan yang tidak dilaksanakan itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pasal 63, dimana perkerjaan konstruksi tahun jamak harus melalui persetujuan DPRA yang diawali dengan kesepakatan melalui KUA-PPAS antara DPRA dengan Pemerintah Aceh.

"Setelah kita mendengar, melihat dokumen, ternyata pengambilan keputusan penandatanganan MoU multiyears oleh DPRA yang lama itu hanya pimpinan DPRA saja dengan Plt Gubernur Aceh. Bukan lewat paripurna atau berdasarkan keputusan paripurna dewan," jelasnya.

Kemudian, kata Ali, jika nantinya pemerintah Aceh ingin melanjutkan MoU proyek multiyears tersebut, maka dapat dibicarakan dan diperbaharui kembali dengan legislatif.

"Terus kalau pemerintah nanti mau melanjutkan MoU itu, maka bisa kita duduk kembali, dan persetujuan paripurna DPRA, begitu saja," ucap mantan Wakil Bupati Aceh Tenggara itu.

Dalam kesempatan ini, Ali menegaskan, persetujuan Fraksi Golkar  terhadap pembatalan MoU proyek multiyears tersebut bukan karena pihaknya tidak mendukung pembangunan di Aceh. Melainkan lebih kepada prosesnya yang perlu disesuaikan.

Baca: Pembatalan MoU Proyek Multiyears Tak Berdampak pada APBA 2020

"Kita bukan tidak mendukung pembangunan infrastruktur 12 ruas jalan itu, termasuk di wilayah saya Aceh Tenggara dan Gayo Lues. Tapi hanya karena tidak sesuai ketentuan saja," tutur Ali Basrah.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Teuku Raja Keumangan. Menurutnya Golkar Aceh sangat mendukung pembangunan di Aceh, namun tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Kalau memang tetap dilanjutkan padahal MoU sudah dibatalkan, artinya apa yang dilakukan Pemerintah Aceh cacat hukum," kata Teuku Raja Keumangan.

TRK--sapaan akrab Teuku Raja Keumangan--mengatakan kalau memang Pemerintah Aceh tetap melanjutkan proyek itu, pihaknya akan duduk kembali untuk mengambil sikap selanjutnya.

"Ini sudah cacat hukum, tidak boleh dilanjutkan, kalau dilanjutkan ada konsekuensi hukum yang harus dihadapi kedepan," ujarnya.

Menurutnya, Partai Golkar mempunyai alasan yang kuat kenapa kemudian mendukung untuk membatalkan MoU proyek multiyears tersebut.

"Kami juga punya alasan kuat kenapa MoU ini dibatalkan, dan menurut kami alasan yang kami sampaikan masuk akan dan sangat logil," tegasnya.

Komentar

Loading...