Fraksi Gerindra Tolak Wacana Pengurangan Honorium PDPK di Aceh Tamiang

Fraksi Gerindra Tolak Wacana Pengurangan Honorium PDPK di Aceh Tamiang
Ketua Fraksi Gerindra DPRK Aceh Tamiang, Sugiono Sukandar. Foto: Dok AJNN.

ACEH TAMIANG - Fraksi Gerindra DPRK Aceh Tamiang menolak wacana Pemerintah Daerah setempat melakukan pengurangan honorium untuk Pegawai Daerah Dengan Perjanjian Kerja (PDPK) sebesar Rp 200 ribu per-orang.

Fraksi Gerindra meminta Bupati Aceh Tamiang Mursil mengkaji ulang wacana tersebut yang rencananya akan diberlakukan mulai Januari hingga Desember 2022 mendatang.

"Pengurangan honorium bagi PDPK tersebut sangat melukai hati mereka (PDPK), bahkan keluarga mereka," kata Ketua Fraksi Gerindra DPRK Aceh Tamiang, Sugiono Sukandar kepada AJNN, Kamis malam (18/11/2021).

Karena, kata Sugiono, selama ini PDPK menggantungkan hidup mereka dengan honorium antara Rp 815.000 - Rp 900.000 perbulan.

"PDPK yang berijazah sarjana dapat honorium Rp 900.000, sedangkan ijazah SMU Rp 815.000, jika dari nilai tersebut dikurangi lagi Rp 200.000 per-orang, tinggal berapa honorium mereka," tanya anggota Dewan dua periode itu.

Seharusnya, kata Sugiono, pemerintah menambah honorium bagi PDPK, bukan malah mengurangi. Karena biaya hidup manusia semakin hari semakin meningkat.

"Biaya kebutuhan dasar untuk kebutuhan kehidupan manusia semakin hari semakin meningkat. Apalagi kondisi saat ini ekonomi masyarakat masih belum stabil gegara pandemi Covid-19," tambah Sugiono.

Untuk diketahui, Bupati Aceh Tamiang Mursil dalam pidato pada rapat paripurna 1 tentang penyampaian rancangan qanun anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tamiang tahun 2022 yang dibacakan oleh Sektetaris Daerah (Sekda) Asra, Kamis (18/11/2021) menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh Tamiang akan mengurangi belanja honorium bagi PDPK sebesar Rp 200 ribu per-orang.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini