Unduh Aplikasi

Forum LSM Aceh: Penegak Hukum Harus Periksa Bupati Agara Terkait Bimtek Lombok

Forum LSM Aceh: Penegak Hukum Harus Periksa Bupati Agara Terkait Bimtek Lombok
Sekjend Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan. Foto: IST.  

BANDA ACEH -  Forum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Aceh mengatakan bahwa kasus terlantarnya 650 Kepala Desa (Kute) dan pengurus Badan Permusyawaratan Kute (BPK) Aceh Tenggara (Agara) di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara, bukan hanya mempermalukan Aceh, tapi juga mencuatkan kembali kontroversi penggunaan dana desa yang tidak pada tempatnya. 

Untuk itu pihak Forum LSM Aceh meminta bahwa Bupati Aceh Agara, Raidin Pinim dituntut bertanggungjawab atas kejadian tersebut.

Baca: Rombongan Bimtek dari Agara ke Lombok, Terlantar di Bandara Kuala Namu

Sekjend Forum LSM Aceh, Sudirman Hasan menilai, kasus terlantarnya para kepala desa dan BPK Aceh Tenggara itu tidak lepas dari kebijakan Raidin Pinim yang menganjurkan para aparatur desa di wilayahnya ramai-ramai menggelar Bimbingan Tekniks di Lombok. 

Ironisnya menurut Sudirman, Bupati Agara tersebut diduga meminta agar anggaran Bimtek itu diambil dari dana desa, yakni masing-masing mengalokasikan anggaran Rp 30 juta. Untuk mengikuti kegiatan di Lombok, setiap desa diwakili dua orang aparatur desa.

“Inikah jelas sebuah langkah pemborosan, tidak bermanfaat dan melanggar  banyak ketentuan lainnya. Termasuk soal protokol kesehatan,” kata Sudirman Hasan, Selasa (23/3/2021) dalam keterangan pers kepada AJNN.

Betapa tidak, kata Dirman,  Bupati mengerahkan 650 perangkat desa untuk berkunjung ke Lombok hanya untuk berdiskusi tentang  rencana pengembangan  pariwisata di tingkat desa. Dirman juga heran, entah apa alasan, sehingga Bupati dan kepala  Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Aceh Tenggara merekomendasikan  perjalanan ke Lombok untuk kegiatan Bimtek itu.

Baca: Rombongan Bimtek Terlantar di Bandara Kuala Namu, APDESI Agara: Kami Sangat Kecewa

“Mengapa sampai ke NTB? apakah Bupati dan Kepala Dinas PMD tidak tahu bahwa potensi wisata Aceh Tenggara sangat berbeda karakternya dengan wisata Lombok yang terkenal dengan pantai indahnya? kata Sudirman.

Maka itu, Sudirman mencurigai perjalanan Bimtek itu hanya akal-akalan untuk menghabiskan dana desa. Apalagi anggaran yang  terkuras untuk perjalanan itu  cukup besar, mencapai Rp 11,54 miliar yang diambil dari dana desa milik 325 Desa di 16 kecamatan.  

Padahal menurutnya, kalau saja dana Desa itu diperuntukkan bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, hasilnya pasti lebih baik dan lebih jelas. 

“Kami mencurigai, pasti ada deal tertentu, sehingga semuanya sepakat menguras dana desa untuk kepentingan Bimtek yang tak jelas itu,” kata Dirman.

Untuk itu, Forum LSM Aceh berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Aceh dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terhadap sistem keuangan dana desa di Aceh Tenggara. 

Menurut Dirman, Bupati dan kepala Dinas PMD serta para kepala desa harus bertanggungjawab dalam kasus ini.

“Bila perlu Bupati juga diperiksa dalam kasus mengerahkan massa sehingga terjadi kerumuman massa mencapai ratusan orang di titik-titik tertentu. Aksi kerumuman seperti itu jelas merupakan tindakan pelanggaran hukum,” tegas Sudirman Hasan. 

Menurut Forum LSM, perjalanan para apartur desa Agara menuju Lombok ini sebenarnya sudah menuai kontroversi sejak awal.  

Banyak protes yang telah dilayangkan kepada Bupati dan Kadis PMD Aceh Tenggara terkait rencana itu. Mereka meminta  agar Bupati sebaiknya membatalkan kegiatan itu, karena sama sekali tidak membawa manfaat bagi masyarakat dan pembangunan desa.

Perjalanan itu hanyalah tindakan pemborosan semata. Sejumlah mahasiswa Gayo yang bergabung dalam Forum Paguyuban Mahasiswa dan Pemuda Aceh (FPMPA) dan tokoh masyarakat termasuk yang meminta Bupati agar membatalkan acara itu. 

Namun tidak digubris sama sekali. Menurut Forum LSM Aceh, Bukan sekali ini saja Bupati Aceh Tenggara menginisiasi pertemuan aparatur desa di luar Aceh Tenggara. Sebelumnya juga  pernah ada kegiatan rapat desa yang diselenggarakan di sebuah hotel berbintang di Kota Medan.

Baca: Meski Dikritik, Bimtek Agara Tetap Digelar di Sumut

"Toh, hasilnya pun tidak jelas dan tidak ada manfaat bagi desa. Hal ini yang membuat masyarakat semakin geram," ujar Dirman.

Hal itulah yang menyebabkan Forum LSM Aceh berharap aparat penegak hukum segera menyelidiki kasus ini. Karena menurut Forum LSM Aceh, besar kemungkinan ada manipulasi dalam penggunaan dana desa itu sehingga berpotensi merugikan masyarakat yang seharusnya menerima manfaat dari dana tersebut.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...