Unduh Aplikasi

TERKAIT PEMANGGILAN MUZAKIR MANAF

Forkab Minta Komnas HAM Adil dan Tidak Diskriminatif

Forkab Minta Komnas HAM Adil dan Tidak Diskriminatif
Polem bersama Muzakir Manaf. Foto: Ist

BANDA ACEH - Forum Komunikasi Anak Bangsa ( Forkab ) Aceh mempertanyakan sikap Komnas HAM yang memanggil Muzakir Manaf, Ketua Komite Peralihan Aceh pasca 14 tahun perdamaian GAM - RI.

Ketua Umum Forkab Aceh Polem Muda Ahmad Yani meminta Komnas HAM RI tidak memantik api kembali di Aceh dengan menggiring opini yang menyesatkan publik.

Baca: Muzakir Manaf Dipanggil Komnas HAM atas Dugaan Pelanggaran HAM Berat

Forkab sangat mendukung upaya penegakan HAM Asasi Manusia disemua sektor, termasuk pengungkapan pelanggaran dan kekerasan di masa Aceh konflik. Namun Forkab meminta Komnas HAM untuk benar - benar memahami konteks perdamaian Aceh yang telah disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak yakni Gerakan Aceh Merdeka (GAM dan Pemerintah Republik Indonesia ( NKRI ) di Helsinki.

Baca: Jubir PA: Pemanggilan Mualem Hanya Klarifikasi Biasa dan Normatif

Perjanjian tersebut melahirkan sebuah nota kesepakatan dan kesepehaman antara kedua belah pihak. Dimana didalam nota tersebut dengan jelas dan tegas disebutkan yang bahwa setiap orang yang terlibat dan teraflisiasi dengan GAM berhak memperoleh Amnesti International.

"Artinya apa, persoalan itu selesai, kami minta Komnas HAM menjelaskan dengan detail terkait persoalan ini, agar publik khususnya di Aceh tidak berasumsi yang bukan-bukan," kata Polem, Kamis (9/10).

Baca: Datangi KPK, Komnas HAM Periksa Irwandi Yusuf soal Pelanggaran HAM di Aceh

Ia menilai sangat tidak etis kalau mantan Panglima GAM itu dipanggil Komnas HAM dan dikaitkan dengan pelanggaran HAM berat. Ia memahami bahwa sesungguhnya penegakan HAM suatu hal yang wajib dijunjung tinggi, dan jaminannya telah diamanatkan dalam dengan tegas dalam UUD 1945. Dengan kata lain bahwa perlindungan Hak Asasi adalah hak bagi setiap warga negara yang merdeka.

"Dan itu tanggungjawab negara", sebut Polem

Polem meminta Komnas HAM, jika ingin mengungkapkan pelanggaran kekerasan dimasa lalu, ungkaplah dengan penuh rasa keadilan, tanpa diskriminasi, apalagi kepentingan yang ditunggangi.

iPustakaAceh

Komentar

Loading...