Unduh Aplikasi

Firmandez, Cipuga dan Proyek Jalan Aceh Tengah

Firmandez, Cipuga dan Proyek Jalan Aceh Tengah
Firmandez. Foto: Ist

BANDA ACEH - Firmandez, politisi Partai Golkar yang lahir di Banda Aceh, 21 Oktober 1960 ini merupakan Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Aceh, yang terpilih dalam tiga periode berturut-turut sejak 2003 hingga November 2018. Sebelum masuk ke Partai Golkar, Firmandez merupakan Anggota DPRD Aceh periode 2009-2014 dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).

Melalui Partai Golkar pada pemilihan legislatif tahun 2014, Firmandez terpilih mewakili daerah pemilihan (dapil I) Aceh ke DPR RI. Awalnya Firmandez mendapatkan posisi sebagai anggota Komisi I, namun Januari 2016 dimutasi ke Komisi VIII DPR-RI dan juga menjadi anggota Banggar DPR-RI.

KTAB yang diterbitkan Kadin

Pada 17 Agustus 2017, Firmandez tidak lagi menjabat sebagai anggota di Komisi VIII DPR-RI yang membidangi agama, sosial, dan pemberdayaan perempuan, ia kemudian berpindah tugas ke Komisi V DPR-RI yang membidangi perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, pembangunan desa dan kawasan tertinggal, meteorologi, klimatologi dan geofisika.

Selanjutnya, pada akhir Agustus 2018, Firmandez berpindah lagi Komisi VII DPR-RI, yang membidangi energi sumber daya mineral, riset dan teknologi, serta lingkungan hidup.

Baca: Direktur PT Cipuga Yang Ditangkap Ternyata Anak Anggota DPR RI

Selain sebagai Ketua Kadin Aceh dan Anggota DPR RI, Firmandez juga tercatat sebagai Pimpinan Perusahaan pada PT Cipuga Perkasa. Berdasarkan sertifikat Kartu Tanda Anggota Biasa (KTAB) sejak tahun 2015 hingga Maret 2017 jabatan Firmandez sebagai direksi. Selanjutnya hingga sekarang Firmandez duduk sebagai Komisaris PT Cipuga Perkasa.

Menariknya, Kepolisian Daerah Aceh melalui Direktorat Kriminal Khusus telah menetapkan menetapkan Direktur PT Cipuga Perkasa, Fariz, sebagai tersangka terkait galian C illegal di kawasan Hutan Lindung, Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Direktur PT Cipuga yang ditangkap oleh pihak Kepolisian Daerah Aceh merupakan anak kandung Firmandez.

Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Erwin Dzadma mengatakan lima tersangka tersebut satu diantaranya Direktur PT Cipuga dan empat lainnya Karyawan di PT Nindya Karya.

Baca: Ternyata Komisaris PT Cipuga Perkasa Adalah Firmandez

"Lima tersangka tersebut berinisial ES, E, A, FE, F. Direktur PT Cipuga itu bernisial F, sementara empat lainnya dari PT Nindya Karya," kata Kombes Pol Erwin Desman, Rabu (9/5) lalu.

Erwin menyebutkan, PT Nindya Karya dan PT Cipuga secara bersama telah melakukan pengerjaan proyek jalan di Aceh Tengah senilai Rp 325 milliar yang didanai melalu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perjalanannya kedua perusahaan tersebut menggambil material untuk pengerjaan proyek dari kawasan galian C tanpa izin.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR dan DPD mengatur bahwa baik anggota DPR, DPRD provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD, pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota.

KTAB yang diterbitkan Kadin

Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani menyatakan bahwa secara ekspilisit memang tidak disebutkan dalam Undang-undang tersebut bahwa seorang Anggota DPR tidak boleh merangkap sebagai direksi atau komisaris pada Perusahaan.

Tapi secara implisit itu terkandung pada frase pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan wewenang dan tugas DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota serta hak sebagai anggota DPR/DPRD provinsi/DPRD kabupaten/kota.

Baca: Direktur PT Cipuga dan Empat Karyawan PT Nindya Karya Ditetapkan Jadi Tersangka

Lebih lanjut Askhalani menuturkan seseorang Anggota DPR, yang pada saat bersamaan juga menduduki jabatan direktur atau komisaris pada salah satu perusahaan, sangat berpotensi melakukan penyalahgunaan kewenangan dengan menggunakan posisi atau pengaruhnya sebagai anggota DPR guna menguntungkan perusahaannya.

Oleh karenanya, menurut Askhalani, patut diduga Joint Operation (JO) antra PT Nindya Karya dengan PT Cipuga Perkasa dalam proyek pembangunan jalan di Aceh Tengah sebesar Rp 325 miliar yang bersumber dari APBN karena penggunaan posisi dan pengaruh Firmandez sebagai anggota DPR RI.

“Saya menduga JO antra Nindya dan Cipuga dalam proyek jalan di Aceh Tengah sebesar Rp 325 miliar dari APBN karena penggunaan pengaruh Firmandez sebagai anggota DPR RI, coba beliau sebagai pengusaha biasa,” kata Askhalani.

Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...