Unduh Aplikasi

Fauzan Azima: Kalau Ekosistem Leuser Dikelola Pusat, Berarti UUPA Tidak Berdaya

Fauzan Azima: Kalau Ekosistem Leuser Dikelola Pusat, Berarti UUPA Tidak Berdaya
Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Linge, Tgk Fauzan Azima. Foto: For AJNN

ACEH TENGAH - Ibarat pacaran, Undang - undang Pemerintah Aceh (UUPA) seperti kasih tak sampai, lalu kalau diibarat hubungan suami istri, UUPA juga merupakan pembuahan yang tidak sempurna. Sedangkan kalau diibaratkan asap mobil, UUPA seperti pembakaran yang tidak sempurna.

Itulah kata-kata pembuka yang disampaikan oleh mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM) Wilayah Linge, Tgk Fauzan Azima dalam sebuah diskusi Publik "Sabtuan" yang diselenggarakan LSM Jang-Ko, di Bayakmi Caffe, pada Sabtu (22/8) kemarin. Pernyataan ini sepertinya sesuai dengan tema yang dibahas dalam diskusi yang berjudul "Bedah UUPA Dalam Konteks Kekhususan Aceh".

Fauzan menjelaskan bahwa proses lahirnya UU Nomor 11 tahun 2006 itu sendiri merupakan perjuangan selama 32 tahun orang Aceh supaya mendapatkan keistimewaan. Keistimewaan yang dimaksud oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) adalah kepemilikan dan pengelolaan, terutama terhadap hutan dan kawasan ekosistem Leuser.

Sebagai orang yang concern terhadap lingkungan dan ekosistem Leuser, dirinya menyebutkan bahwa hanya satu pasal yang dirinya dan beberapa teman - temannya kawal.

"Dalam UUPA yang kami kawal itu cuma satu pasal yaitu pasal 150 terkait pengelolaan ekosistem Leuser. Sedangkan pasal-pasal yang lain ada pihak lain yang mengawalnya," ujar Fauzan Azima.

Pasal 150 dalam UUPA menurut Fauzan sangat luar biasa, isi dalam pasal itu memungkinkan pengelolaan ekosistem Leuser itu dikembalikan kepada Aceh. Namun pada waktu itu kawasan ekosistem Leuser ibarat satu kambing banyak tali, dikawasan ekosistem Leuser ada banyak lembaga, seperti BKSDA, Badan Sertifikasi Hutan Non Kayu, Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, Yayasan Leuser Internasional, dan Yayasan Ekosistem Lestari. Semua lembaga ini mengklaim Kawasan Leuser sebagai wilayah mereka.

"Lalu lahirlah UUPA dengan pasal 150 maka seluruh pengelolaan ekosistem Leuser itu kembali kepada Pemerintah Aceh. Pada waktu itu saya memimpin Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BPKEL) selama hampir 6 tahun," ujar Fauzan.

Tapi sayangnya, lembaga ini dibubarkan. Pembubaran lembaga ini, kata Fauzan, bukan karena profesionalisme dan hal lain, tapi karena kebencian. Kebencian itu dikarenakan BPKEL akan mengelola uang Rp 400 miliar. Padahal BPKEL mereka rintis dari mulai dari pembuatan undang-undangnya sampai menjadi lembaga yang besar pada waktu itu.

"Karena kebencian itu, harusnya saya sendiri yang dipecat, lalu ganti personil lain. Tapi karena saat itu sudah tidak akal sehat akhirnya lembaga BPKEL yang dibubarkan," ungkap Fauzan Azima.

Akibat pembubaran BPKEL, ratusan orang yang mereka didik sebagai Ranger saat itu tidak bisa beraktifitas lagi dan hanya sebagian yang ditampung oleh LSM - LSM. Padahal saat itu BPKEL juga mendapatkan program green infrastruktur di kawasan ekosistem Leuser.

Saat masih ada BPKEL, penelitian dari luar negeri saat itu tidak harus lagi ke Kementerian Kehutanan. Sebelumnya untuk satu orang peneliti saat itu harus habis ratusan juta, tapi BPKEL bisa memangkas biaya itu. Hanya dengan berbekal satu lembar surat mereka sudah bisa meneliti.

"Tapi syaratnya saat itu, para peneliti itu harus memberikan hasil penelitiannya kepada BPKEL, hanya itu. Namun kami tidak meminta uang sedikit pun dari mereka," ujar Fauzan.

Fauzan menjelaskan kalau ekosistem Leuser ini luas sekali, kawasan ini berada di 12 kabupaten/kota, bahkan saat Gubernur Irwandi Yusuf menjabat, konsep pengelolaanya bahkan dicontohkan oleh sehingga kawasan Ulu Masen.

Melihat kondisi hari ini, Fauzan berpendapat pembangunan di kawasan ekosistem Leuser sudah tidak terencana. Sebagai contoh, saat ada aspirasi sedikit, buka jalan baru. Sehingga tidak ada green desain yang berpihak kepada kawasan tersebut.

"Padahal kalau pada masa itu disetujui, mungkin saat ini tinggal mengikuti saja. Misalnya daerah Bengkung yang saat ini menjadi lintasan gajah, seharusnya itu dibuat sebuah jalan layang, dan gajah bisa melalui kesana kemari dengan leluasa," ujarnya. 

Fauzan mencoba mencontohkan konflik gajah dan manusia terjadi saat ini. Konflik ini diakibatkan infrastruktur yang tidak benar.

Kata Fauzan, seharusnya gajah punya jalan khusus dan koridor di tengah-tengah, hutan. Karena kelompok gajah ini punya periodesasi untuk sampai ke pesisir pantai untuk minum air laut. Sehingga kalau ada gajah yang mengamuk, itu disebabkan karena garam dalam tubuhnya itu tidak cukup.

"Jadi banyak hal dengan luas ekosistem Leuser 2,3 juta hektare. Kalau betul-betul dikelola dan itu milik Aceh, berarti secara pengelolaan maupun secara kepemilikan itu 50 wilayahnya milik Aceh," ujar pria yang saat ini merupakan Penasehat Khusus Plt Gubernur Aceh, Nova Iriansyah.

Saat ini masalah yang muncul adalah setelah dibubarkan BPKEL, siapa berkuasa atas ini. Apakah kembali lagi ke Kementerian Kehutanan.

Kalau itu benar terjadi, menurut Fauzan maka berarti kepemilikan dan pengelolaannya kembali lagi ke pusat. Untuk apa masyarakat Aceh berjuang berpuluh-puluh tahun, namun pengelolaan ekosistem Leuser kembali ke pusat.

"Padahal sudah ada pintu masuk melalui UUPA pasal 150. Tapi sampai sekarang pasal 150 ini seperti mati suri, dimana kelembagaannya tidak ada dan poin-poin di pasal itu tidak pernah dilaksanakan," ujar Fauzan Azima.

Fauzan juga memberikan bocoran yang mengungkapkan kalau ternyata beberapa hari yang lalu UPT dari Kementerian Kehutanan bertambah lagi di Aceh. UPT ini untuk menurunkan atau menaikan status dari hutan. Jadi dengan kondisi ini menurutnya kepemilikan dan pengelolaan hutan di kawasan Leuser akhirnya kembali lagi kepada pusat.

"UUPA pasal 150 tersebut seharusnya bisa kita kuatkan dari pengelola menjadi kepemilikan, tapi justru saat ini kepemilikan dan pengelolaan tidak bisa kita dapatkan," pungkas Fauzan.

Komentar

Loading...