Unduh Aplikasi

Fachrul Razi Bahas Masalah Tanah untuk Mantan Kombatan dengan Menteri ATR/BPN

Fachrul Razi Bahas Masalah Tanah untuk Mantan Kombatan dengan Menteri ATR/BPN
Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,  Fachrul Razi saat menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Rabu (10/2) di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta. Foto: Untuk AJNN.

JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI,  Fachrul Razi menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, Rabu (10/2) di Kantor Kementerian ATR/BPN Jakarta. Dalam Rapat tersebut Fachrul Razi turut membahas masalah tanah untuk mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kepada Sofyan Djalil, Senator Fachrul Razi menekankan agar penyerahan tanah untuk kombatan dapat diselesaikan hingga 2021 tahun ini. Dirinya mengakui Komite I DPD RI aktif melakukan koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Propinsi Aceh.

“Terkait dengan tanah untuk kombatan, saya mengapresiasi BPN di Provinsi Aceh, kita sedang mencoba mempercepat penyelesaian tanah kombatan," ujar Fachrul Razi.

Menurut Fachrul Razi, percepatan itu dilakukan secara konfrehensif, seandainya kebutuhan 3000 orang penerima tanah maka ada 6000 Hektar yang harus disiapkan.

"Saya pikir ini tidak terlalu besar bisa kita alokasikan di Aceh,“ kata Fachrul Razi.

Senator Fachrul Razi dalam penjelasannya juga membeberkan prioritas subjek penerima tanah. Pertama, dirinya meminta agar BPN bisa mengontrol penerima manfaat. Kedua, terkait dengan penyediaan lahan dan pelepasan yang berdekatan dengan hutan atau hutan adat. Ketiga, terkait dengan anggaran dan kegiatan, sehingga bukan hanya tanah yang dilepas kepada para penerima manfaat tapi ada program integrasi. 

“Negara hadir untuk mensubsidi anggaran, jadi ada anggaran agar program itu berkelanjutan," jelas Senator asal Aceh tersebut.

“Kita berharap penyelesaian tanah kombatan dipercepat di tahun 2021 bisa segera selesai dan dapat dipergunakan oleh korban konflik dan keluarga kombatan,“ jelasnya.

Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil menyetujui program tanah untuk kombatan. Dirinya menegaskan terkait tumpang tindih penerima manfaat dan jumlah penerima bisa saja bertambah dari penerima tanah kombatan.  

“Masalah faktual yang terjadi, penerima tanah kombatan bisa saja bukan 3000, bisa saja 6000, 8000 bisa saja naik lagi jika dilakukan tanpa verifikasi yang jelas, jika sudah jelas data jumlah penerimanya kita bisa menyiapkan lahannya," tutup Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Sebelumnya diberitakan sebanyak 3.000 mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh segera menerima sertifikat tanah. Penyerahan tersebut akan diberikan langsung oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Surya Tjandra.  

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Surya saat bertemu dengan Wali Nanggroe Aceh Malek Mahmud Al Haytar dan sejumlah tokoh masyarakat Aceh di Pendopo Wali Nanggroe, Senin (8/2/2021) lalu. 

Selain pembahasan sertifikat tanah bagi mantan kombatan, dalam pertemuan tersebut juga membahas berbagai program terkait reformasi agraria

Komentar

Loading...