Unduh Aplikasi

Evaluasi APBA 2021, Kemendagri Batalkan Pokir DPRA Rp 2,7 Triliun

Evaluasi APBA 2021, Kemendagri Batalkan Pokir DPRA Rp 2,7 Triliun
Surat Mendagri untuk Gubernur Aceh terkait hasil evaluasi APBA 2021. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Kementerian Dalam Negeri sudah melakukan evaluasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2021. 

Bahkan, hasil evaluasi Mendagri sudah dikirimkan ke Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).

Rabu (6/1) malam, TAPA dan Tim Anggara DPRA menggelar pertemuan untuk membahas hasil evaluasi Kemendagri.

Salah satu hasil evaluasi Kemendagri yang sangat mencengangkan adalah merekomendasikan agar pokir-pokir anggota DPRA tersebut menjadi masukan pada perubahan RKPD tahun berjalan (Perubahan APBA 2021), atau diusulkan kembali pada RKPD tahun berikutnya (APBA 2022).

Dalam dokumen  tersebut Mendagri menegaskan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/ penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan  kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RRJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, serta  Tata  Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Baca: Evaluasi APBA 2021, Kemendagri: Yang Tidak Sesuai Aturan Dilarang

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan  dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat I (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrembang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Lebih lanjut Mendagri menegaskan dalam surat keputusannya tentang evaluasi raqan APBA 2021 pada halaman 78 poit (e) bahwa Pokir-pokir DPRA sebesar Rp2,7 triliun yang tidak sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dilarang dimasukan ke dalam Qanun APBA 2021.

Dokumen APBA 2021 hasil evaluasi Kemendagri. Foto: Dok AJNN

“Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran yang bersumber dari pokok-pokok pikiran DPRA Rp2.742.000.OO0.0O0,00 atau 16,14% dari  total  belanja daerah dalam Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2O21, dilarang untuk dianggarkan dalam Rancangan Qanun Aceh tentang APBA Tahun Anggaran 2021, apablla alokasi anggaran tersebut tidak melalui tahapan sebagaimana maksud dalam Pasal 178 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,” Tulis Keputusan Mendagri dalam dokumen hasil evaluasi Raqan APBA 2021. 

Wakil Ketua DPRA, Dalimi ketika dikonfirmasi AJNN mengaku belum mengetahui secara detail hasil evaluasi Mendagri itu. 

"Finalnya saya belum tahu secara detail. Dan semalam sudah dilakukan pertemuan antara TAPA dengan Banggar," kata Dalimi kepada AJNN, Kamis (7/1) 

Selain itu, politisi Demokrat itu juga menjelaskan kalau seluruh hasil evaluasi Kemendagri akan ditindaklanjuti oleh Banggar. 

Dalimi juga berkilah kalau anggaran Rp 2,7 triliun itu bukan semua pokir atau dana aspirasi. Pasalnya ada bantuan keuangan di dalamnya, karena apabila pokir tersebut tidak ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA), maka tidak diakomodir.

"Dan pada saat evaluasi yang ikut hanya beberapa orang saja dari DPRA dan dipimpin oleh Safaruddin (Wakil Ketua). Safaruddin sudah menjelaskan semuanya masalah Rp 2.7 itu bahwa bukan semua pokir DPRA," ungkapnya.

Komentar

Loading...