Unduh Aplikasi

KINERJA EKONOMI SEMESTER I TAHUN 2021

Evaluasi Anggaran di Aceh Rp6,7 Triliun, BPKP Temukan Potensi Tidak Efektif Rp581,5 Miliar

Evaluasi Anggaran di Aceh Rp6,7 Triliun, BPKP Temukan Potensi Tidak Efektif Rp581,5 Miliar
Konferensi pers bersama terkait kinerja ekonomi semester I tahun 2021. Foto: untuk AJNN.

BANDA ACEH - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan sejumlah langkah (strategi) penting dalam rangka mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan di Provinsi Aceh.

Hal itu disampaikan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya dalam konferensi pers bersama tim 9 pada Senin (19/7/2021) lalu. Konferensi pers bersama tersebut menjelaskan sejumlah hal terkait kinerja ekonomi semester I tahun 2021. 

Konferensi pers ini difasilitasi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat lain yang masuk dalam tim 9 yaitu dari BPKP, BPK, BPS, BI, OJK, Kanwil Bea Cukai, DJP, DJPb dan DJKLN.

Dalam konferensi pers tersebut Indra mengungkapkan bahwa ada tiga dan plus satu langkah penting yang mereka lakukan sebagai bagian dari BPKP Pusat, yaitu pertama, mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan, kedua evaluasi perencanaan pembangunan dan ketiga pencegahan korupsi. Sedangkan plusnya adalah membangun struktur dan proses pengendalian.

Indra menjelaskan beberapa hal strategi tersebut diantaranya terkait pengawalan tahapan perencanaan dan hasil perencanaan APBA/APBK se-Aceh, lalu pengawalan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi mitra kerja dalam melaksanakan pembangunannya.

"Pengawalan tersebut dilakukan melalui fungsi assurance dan consulting guna memastikan bahwa tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, penyajian laporan keuangan yang handal dan aset daerah teramankan dengan baik," ujar Indra.

Dalam hal pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dilakukan bersama unsur aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK). Pembangunan struktur dan proses pengendalian yang handal.

Lebih lanjut Indra mengungkapkan bahwa dari hasil dari pelaksanaan tiga langkah pengawasan keuangan dan pembangunan tersebut, BPKP Aceh masih menemukan kondisi yang tidak memuaskan terjadi pada beberapa mitra kerja yaitu, pertama pada tahap evaluasi perencanaan dan penganggaran. Pada evaluasi ini dilaksanakan secara sampling pada 4 Pemda, 43 OPD, 141 Sasaran, 190 Program, 309 Kegiatan dan 891 subkegiatan dengan total anggaran dievaluasi sebesar Rp6.794.177.561.670.

Menurut Indra, yang dievaluasi pada perencanaan dan penganggaran yaitu di Pemerintah Aceh, Kabupaten Aceh besar, Aceh Tengah dan Kota Lhokseumawe. Anggaran tersebut bersumber baik dari dari sumber pendapatan asli daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana transfer lainnya.

"Anggaran yang dievaluasi ini diluar belanja pegawai," ungkapnya.

Hasil evaluasi menunjukkan sejumlah hal yakni, pertama subkegiatan dikategorikan sebagai efektif dengan perbaikan sebanyak 420 Subkegiatan senilai Rp5.714.222.512.300,00 kedua subkegiatan dikategorikan sebagai berpotensi tidak efektif sebanyak 415 senilai Rp581.512.092.548,00. 

Ketiga, subkegiatan dikategorikan sebagai efektif sebanyak 56 subkegiatan senilai Rp498.442.956.822,00, keempat, subkegiatan yang dikategorikan efektif dengan perbaikan dan efektif terdapat potensi tidak efisien sebesar Rp9.892.430.005,00.

Kemudian Indra menjelaskan terkait hasil assurance dan consulting pada penilaian pencapaian tujuan organisasi mitra kerja. Pada tahap ini ringkasan temuannya yaitu, pertama, reviu Proyek Strategis Nasional (PSN) dari anggaran pembangunan bendungan Keureuto sebesar Rp1,33 Triliun terkoreksi Rp132 Miliar, kedua Verifikasi Tunggakan PNBP dari total tunggakan Rp8,09 Miliar dapat dikoreksi sebesar Rp1,2 Miliar.

Ketiga Probity Audit Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dilakukan koreksi perhitungan HPS sebesar Rp146,98 Miliar pada 10 paket Proyek Multi Years Contract (MYC) dan peningkatan efisiensi dan efektivitas senilai Rp118,43 Miliar saat pelaksanaan MC0 pada 6 Paket. Keempat audit klaim dan penyesuaian harga pada kasus dengan total koreksi sebesar Rp20,6 Miliar, dan kelima evaluasi OPAD, dari realisasi PAD Rp3,59 Miliar dapat dioptimalisasi sebesar Rp3,09 Miliar menjadi Rp6,68 Miliar.

Indra juga menjelaskan reviu pihaknya dalam hal penanganan Covid-19 di Aceh. BPKP melakukan Reviu Data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bansos, dari data 1.170.667 KPM terdapat 84.666 KPM invalid dan Data KPM Bansos beririsan dengan bansos lainnya yaitu, 5.547 KPM dengan PKH, 15.963 KPM beririsan dengan BST dan 34.743 KPM dengan BLT-DD. 

Kemudian sat melakukan audit tujuan tertentu DAK dan evaluasi DOKA pada 3 Pemda masih ditemukan yaitu, sebanyak dua output DAK belum dimanfaatkan senilai Rp27,92 Miliar, enam output kegiatan DOKA dimanfaatkan senilai Rp13,32 Miliar dan pengembalian uang negara ke kas daerah sebanyak DAK Rp30,7Juta pada DAK dan Rp81,55 Juta pada DOKA.

Pada tahap pencegahan dan penindakan Tindak Pidana Korupsi (TPK), BPKP Aceh aktif melakukan pencegahan tindak pidana korupsi melalui fraud control plan, dan penindakan korupsi. Hasil penindakan korupsi tahun 2021 terjadi peningkatan kuantitas maupun kualitas TPK yaitu Audit Investigatif pada tahun 2020 satu kasus, yaitu    Pengadaan Sapi     Rp 415 juta dan tahun 2021 dua kasus yaitu pengaman pantai Rp 4,3 miliar dan Pengadaan Bebek/Itik Rp3,1 miliar.

Dokumen AJNN

Kemudian Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) pada tahun 2020    9 kasus dan tahun 2021 8 kasus. Pemberian Keterangan Ahli (PKA) kepada Penyidik pada tahun    2020    ada 14    senilai Rp 37,26 Miliar dan pada tahun 2021 ada 10 kasus senilai Rp25,44 Miliar

Dokumen AJNN.

Jika melihat hasil dari tiga langkah pengawalan tersebut menurut Indra, BPKP Aceh tidak berhenti pada langkah assurance (Audit, Reviu, Evaluasi dan Monitoring), BPKP Aceh juga mendorong langkah korektif yang berkelanjutan dengan membangun struktur dan proses pengendalian yang memadai. 

Indra juga menyampaikan kalau membangun struktur dan proses pengendalian yang bagus adalah amanat UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan turunannya PP 60 tahun 2008 tentang SPIP. Dimana pembangunan SPIP yang memadai menjadi tanggung jawab setiap Kepala K/L/D/BU. Pembangunan kata Indra memerlukan effort yang kuat dari semua pihak dengan contoh terbaik dari top management. 

Dalam pembangunan struktur dan proses pengendalian, BPKP Aceh sendiri menurut Indra mendorong K/L/D/BU untuk mencapai capaian tertinggi dalam ukuran pengendalian yang memadai yaitu:  pertama pembinaan SPIP, capaian SPIP Level 3 sebanyak 8 Pemda dari 24 Pemda, kedua kapabilitas APIP, capaian Kapabilitas APIP Level 3 sebanyak 7 Pemda dari 24 Pemda, ketiga penerapan Manajemen Risiko, ketiga capaian Indeks Manajemen Risiko masih berada level 2 sebanyak 2 Pemda dan 22 Pemda berada pada level 1.

Keempat peningkatan Governance, Capaian ukuran governance di Aceh sebagai berikut: pertama, LKjIP 6 Pemda “B” 18 Pemda C/CC, kedua GCG 2 BUMN dengan Assessment “Baik”, KPPD 11 Pemda “Sangat Tinggi” sedangkan 12 Pemda “Tinggi” dan BUMD Sehat ada 6 dari 23 BUMD.

Dalam hal pembangunan sistem informasi, BPKP Aceh membantu penyediaan sistem informasi yang bermanfaat bagi K/L/D/BU di Aceh dalam menatakelolaan keuangannya meliputi, pertama, aplikasi Siskeudes yang dimanfaatkan oleh 6.496 Desa di Aceh, akan hadir juga Sistem Pengawasanan Keuangan Desa bagi Inspektorat Kabupaten/Kota (Siswaskeudes) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (Sipades).

Kedua, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan teraplikasikan di 18 Pemda, Simda Barang Milik Daerah pada 22 Pemda dan Simda Pendapatan pada 4 Pemda.

Ketiga aplikasi sistem informasi akuntansi BUMDes bagi tata kelola keuangan di Badan Usaha Milik Desa dan keempat aplikasi sistem informasi akuntansi PDAM bagi tata kelola keuangan di BUMD Air Minum.

"Seluruh temuan BPKP Aceh pada tiga langkah pengawalan keuangan dan pembangunan akan menjadi early warning yang baik guna memberikan feedback perbaikan saat pembangunan struktur dan proses pengendalian yang baik," ujar Indra Khaira Jaya.

Menurutnya, pengan perbaikan struktur dan proses pengendalian yang terus menerus diharapkan akan semakin memperbaiki pencapaian tujuan K/L/D/BU menjadi lebih efektif dan lebih efisien dan pengelolaan keuangan menjadi semakin handal mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. 

Sebelumnya, tim 9  yang terdiri dari BPKP, BPK, BI, OJK, BPS, DJPd, DJP, DJKLN dan Bea Cukai mengadakan pertemuan dengan Kepala Kepolisian (Kapolda) Aceh untuk membahas sejumlah issue strategis.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh kepada AJNN mengatakan bahwa diskusi yang mereka lakukan dimulai dari tata kelola pemerintahan, penyelamatan ekonomi, kemiskinan dan penanganan Covid-19 yang terus meningkatkan di Aceh.

Diskusi yang berlangsung di ruang rapat kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh berlangsung dari sore usai Ashar sampai dengan magrib tiba baru bubar.

Dalam berita sebelumnya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Aceh dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh berkomitmen untuk terus bersinergi dan segera menindaklanjuti sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kejati dan Kejari untuk segera dilakukan audit oleh BPKP melalui ekspose internal dan eksternal.

Komitmen tersebut muncul dalam pertemuan antara Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya dan Kejati Aceh, Muhammad Yusuf di ruang rapat kepala BPKP Aceh, Kamis, (20/5/2021).

Kejati Aceh, Muhammad Yusuf dan Kepala BPKP Perwakilan Aceh, Indra Khaira Jaya saat berbincang dalam sebuah kesempatan terkait penanganan sejumlah perkara di Aceh. Foto: untuk AJNN.

Dalam pertemuan tersebut Muhammad Yusuf didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) dan penyidik di lingkungan Kejati Aceh. 

Kepala BPKP Perwakilan Aceh kepada AJNN mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas sejumlah hasil penanganan kasus tindak pidana korupsi yang sudah ditangani selama ini baik yang ada di lingkungan Pemerintahan Aceh maupun di Kabupaten dan Kota se-wilayah Aceh.

"Dalam pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kolaborasi dan sinergi yang lebih baik lagi mulai dari sharing informasi dan pengetahuan antara penyidik dengan auditor BPKP," ujar Indra Khaira Jaya, Kamis (20/5/2021) di Banda Aceh.

Indra juga menjelaskan bahwa kedua belah pihak sinergi dalam pelaksanaan penanganan kasus dengan pendekatan Audit Investigasi (AI) dan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) yang mendapat back-up penuh dari penyidik Kejati maupun Kejari se-Aceh. 

"Dengan adanya Backup dari Kejaksaan diharapkan proses audit, penyelidikan dan penyidikan akan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan berkualitas untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih tegas dan berwibawa di Wilayah Aceh," ujar Indra.

Menurut Indra pertemuan antara pihaknya dengan Kejati Aceh menghasilkan komitmen untuk segera menindaklanjuti kasus-kasus yang sedang ditangani oleh Kejati dan Kejari untuk segera dilakukan audit oleh BPKP melalui ekspose internal dan eksternal.

"Hal tersebut perlu dilakukan agar proses audit, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan akan berjalan dengan lebih baik, lancar dan sukses," ujar Indra.

Komitmen mewujudkan penegakan hukum yang lebih tegas ini menurut Indra bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pihak-pihak yang terlibat didalam kasus tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, serta kesempatan masyarakat Aceh untuk mendapatkan akselerasi pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.

Komentar

Loading...