Unduh Aplikasi

Enam Kab/Kota Belum Serahkan Data Penerima Bantuan Pemerintah Aceh

Enam Kab/Kota Belum Serahkan Data Penerima Bantuan Pemerintah Aceh
Kadinsos Aceh, Alhudri. Foto: Ist

BANDA ACEH - Sebanyak enam kabupaten/kota belum menyerahkan data penerima bantuan dampak corona dari Pemerintah Aceh. Pasalnya enam kab/kota tersebut belum mengirimkan Surat Keputusan (SK) bupati/wali kota yang dijadikan basis data oleh di Dinas Sosial Aceh, dalam menyalurkan bantuan sembako.

Adapun enam kab/kota itu yakni Sabang, Pidie Jaya, Aceh Tengah, Bener Meriah, Subulussalam dan Aceh Barat.

Sementara, sebanyak tujuh kab/kota masih belum lengkap datanya dan sedang dilakukan pengecekan kembali data-data tersebut. Adapun tujuh kab/kota itu yakni Kota Banda Aceh, Pidie, Bireun, Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Simeulue dan Nagan Raya.

Hingga kini baru, baru 10 kabupaten/kota yang sudah lengkap, dan mulai disalurkan bantuan yakni Aceh Besar, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Barat Daya, Gayo Lues, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Kota Langsa, dan Aceh Timur.

Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri mengungkapkan seluruh data penerima bantuan sembako dari Pemerintah Aceh merupakan usulan dari kabupaten/kota. Bahkan para penerima bantuan itu juga ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) bupati/wali kota.

"Data di kami itu menurut warna, kalau hijau sudah lengkap, kuning artinya data masih kurang, dan merah itu sama sekali belum ada data," ungkapnya.

Menurut Alhudri bantuan-bantuan sembako untuk tahap pertama sudah lengkap dan tingggal disalurkan ke kab/kota. Namun yang menjadi kendala adala belum lengkapnya data penerima yang diserahkan oleh kab/kota.

Baca: Kadinsos Aceh: Data Penerima Bantuan Dampak Corona Usulan Kab/Kota

"Penerima bantuan tidak boleh double, makanya butuh ketelitian, kalau menerima bantuan double nanti akan menjadi masalah hukum," jelasnya.

Mantan Plt Bupati Aceh Tengah ini memastikan seluruh bantuan ini disalurkan antara lain kepada nelayan, petani, peternak, pedagang keliling, UMKM, IKM, buruh harian lepas, buruh bangunan, tukang ojek dan sejenisnya. Pasalnya dalam masa darurat corona ini, banyak kegiatan usaha masyarakat yang terpaksa ditutup.

Adapun jumlah penerima bantuan di seluruh Aceh mencapai 61.584 kepala keluarga (KK). Dimana jumlah tersebut masih bersifat sementara karena di luar penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari Kementerian Sosial.

Plt Gubernur Aceh, kata Alhudri, sudah sejak awal meminta agar bantuan yang disalurkan harus tepat sasaran. Bahkan, data penerima sesuai dengan usulan dari pemerintah kab/kota harus benar-benar diseleksi agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran.

"Bapak Plt Gubernur sangat fokus terhadap bantuan yang disalurkan ini, dan harus benar-benar tepat sasaran, jangan sampai ada masyarakat Aceh yang kelaparan gara-gara corona, makanya datanya benar-benar kami teliti," ujarnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada masyarakat dan elemen sipil untuk mengawal terus proses penyaluran tersebut hingga sampai ke penerima. Jangan sampai bantuan yang sudah disalurkan ini terjadi penyelewengan.

"Kami minta semua elemen masyarakat untuk mengawal penyaluran bantuan ini, kalau memang ada penerima yang tidak sesuai silahkan dilaporkan," ujarnya.

Komentar

Loading...