Unduh Aplikasi

Empat Terdakwa Kasus Damkar Dituntut Delapan Tahun Penjara

Empat Terdakwa Kasus Damkar Dituntut Delapan Tahun Penjara
Terdakwa korupsi damkar mendengarkan tuntutan JPU pada persidangan di PN Tipikor Banda Aceh.

BANDA ACEH - Empat terdakwa korupsi pengadaan mobil pemadaman kebakaran (Damkar) modern dituntut delapan tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Banda Aceh, Senin (9/10).

Ke empat terdakwa yang dituntut delapan tahun penjara tersebut yakni Syahrial selaku Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Aceh, Deni Okta Pribadi Direktur PT. Dhezan Karya Perdana dan Komisaris perusahaan Raziati serta Siti Maryami yang sebelumnya menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas Pendapatan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA).

Tuntutan tersebut dibacakan Muhammad Zulfan selaku JPU pada sidang atas terdakwa Syahrial, Raziati dan Deni Okta Pribadi yang diketuai majelis hakim Deni Sahputra. Sedangkan, pada sidang ke dua dengan terdakwa Siti Maryami di ketuai majelis hakim T. Syarafi.

Dalam tuntutan itu, JPU Muhammad Zulfan mengatakan para terdakwa secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi pengadaan mobil damkar. Pengadaan mobil tersebut bersumber dari dana Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 dengan nilai Rp 17,5 miliar

"Namun dalam pengadaannya, mobil damkar yang dibeli tidak sesuai spesifikasi. Perusahaan terdakwa juga tidak memiliki kualifikasi pekerjaan untuk mobil pemadam kebakaran," kata JPU.

Akibat perbuatan para terdakwa, sebut JPU, kerugian negara mencapai Rp 4,7 miliar. Kerugian tersebut berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

JPU juga mengungkapkan para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Selain menuntut pidana penjara, JPU juga menuntut para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp 200 juta subsider empat bulan penjara.

Sedangkan untuk terdakwa Dheni Okto Pribadi, JPU menuntut mereka membayar uang pengganti sebesar Rp 4,7 miliar.

"Apabila terdakwa tidak bisa membayar uang penganti maka harta benda terdakwa akan disita. Jika terdakwa tidak memiliki harta benda maka harus menjalani kurungan badan selama empat tahun," kata Muhammad Zulfan.

Atas tuntutan JPU tersebut, para terdakwa bersama penasihat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan pada sidang lanjutan yang akan dilaksanakan pekan depan, Senin (16/10).

Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...