Unduh Aplikasi

Empat strategi Wagub tanggulangi kemiskinan

BANDA ACEH - Hingga tahun 2014 angka kemiskinan di Aceh melebihi secara nasional. Sehingga butuh strategi tepat untuk penanggulangan persoalan tersebut. Bahkan Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) yang diketuai Wakil Gubernur Aceh, Muzakir Manaf.

Tim ini tentu telah menyusun strategi. Setidaknya ada empat strategi penanggulangan kemiskinan, seperti disampaikan Sekda Aceh, Dermawan dalam Rapat Koordinasi Bappenas dan Bappeda seluruh Aceh, Rabu (15/10).

Dermawan hadir mewakili Wagub. Dalam kesempatan itu dia menyampaikan ada empat strategi yang akan diterapkan untuk mengikis angka kemiskinan di Aceh.

"Pertama dibutuhkan sinkronisasi pemerintah pusat dan daerah dalam membuat kebijakan dalam hal mengurangi angka kemiskinan di Aceh," katanya.

Sementara prioritas yang kedua, pentingnya program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan pemberdayaan masyarakat yang meliputi aspek perencanaan, penganggaran, dan pengendalian.

“Dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan ke depan, prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subyek utama pembangunan harus benar-nbenar dilaksanakan. Peran serta masyarakat ini akan tercermin dari adanya perencanaan yang partisipatif, penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan berjalannya fungsi pengendalian,” jelas Dermawan.

Prioritas yang ketiga menurut adalah, pentingnya penataan sistem data base kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi dengan semua data pembangunan Aceh.

“Untuk mewujudkan keterpaduan dan ketepatan dalam penanggulangan kemiskinan dengan sasaran individu, Pemerintah Aceh telah mengembangkan sistem informasi kependudukan berbasis kesejahteraan sosial yang didasarkan atas Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang bersifat unik, satu nomor untuk satu jiwa.

Prioritas yang keempat adalah pembagian peran antara Pemerintah pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota ntuk mewujudkan harmonisasi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Aceh (UU 6/2014 dengan UU 11/2006 dan turunannya).

Rapat Koordinasi yang berlansung selama dua hari tersebut juga dihadiri oleh beberapa kepala SKPA, staf ahli Wali Nanggroe dan rombongan Tim Asistensi Deputi Urusan Pemberdayaan Masyarakat, KementeriBan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.

SP

Komentar

Loading...