Unduh Aplikasi

Ekonomi Kapitalis di Negeri Syariah

Ekonomi Kapitalis di Negeri Syariah
Ilustrasi: lazada.

SEPERTI tahun yang sudah-sudah, urusan harga kebutuhan pokok selalu saja jadi masalah. Hari-hari menjelang Ramadan, Idul Fitri atau Idul Adha, cerita tentang keluh kesah rakyat selalu saja menghiasi media-media massa dan media sosial. 

Di Blangpidie, harga ayam potong kini mencapai Rp 70 ribu per ekor. Sebelumnya, harga hanya sekitar Rp 60 ribu per ekor ayam. Lebih mahal dari daerah lain memang, namun kenaikan harga Rp 10 ribu per ekor ini jelas cukup menguras kantong. 

Kenaikan harga kebutuhan pokok lain, seperti harga beras, tepung, telur, dan daging, semakin membebani masyarakat. Belum lagi pendapatan masyarakat cenderung menurun dampak dari krisis ekonomi dihantam pandemi Covid-19. 

Apa yang terjadi di Aceh jelas tak sesuai dengan fakta bahwa Aceh adalah daerah bersyariat Islam. Saat masyarakat dipaksa-paksa untuk menjalankan syariat Islam, di pasar, pola yang digunakan sangat kapitalistik. 

Kapitalisme adalah sistem perekonomian yang menekankan peran modal. Para pemilik modal berhak menentukan barang. Mereka lantas menentukan harga. Pengetahuan tentang ini sangat jamak diketahui sejak sekolah menengah atas: dengan modal sekecil-kecilnya, mendapatkan untung sebesar-besarnya. 

Lantas hal ini pun diadopsi secara luas. Bahkan di Aceh, yang menerapkan syariat Islam, hampir tak ada perbedaan. Semua sektor digerakkan dengan spekulasi dan ribawi. Mungkin dari sisi perbankan terjadi perubahan setelah Gubernur Aceh Zaini Abdullah menerapkan Qanun Lembaga Keuangan Syariah di Aceh. 

Sisanya, jauh panggang dari api. Ini terlihat nyata di saat-saat seperti ini. Di saat orang lain susah, ada saja orang yang mencari keuntungan. Di Aceh, hal-hal seperti ini harusnya dapat dicegah karena dalam syariat Islam, dan hukum ekonomi Islam, yang ditekankan itu adalah ihsan. Bukan sekadar keuntungan, tapi juga keberkahan rezeki. 

Dalam hal mencari dan mengumpulkan harta, teori kapitalis tidak membatasi cara manusia untuk mengumpulkan harta. Berbeda dengan Islam yang membatasi pemeluknya hanya dengan cara-cara yang baik dan tidak melanggar aturan-aturan Allah Swt. 

Memang tak mudah mengubah. Namun orang-orang pintar dan berkuasa di Aceh seharusnya memikirkan juga hal ini. Sehingga syariat Islam di Aceh tidak jadi bahan cemoohan. Tidak oleh orang Aceh ataupun orang di luar Aceh. 

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...