Ekonomi Buruk, Listrik Tak Terjual

Ekonomi Buruk, Listrik Tak Terjual
Foto: Ist

Oleh : Salamuddin Daeng

Sekitar 50-70 persen listrik yang dihasilkan oleh PLN dan yang dibeli dari pihak swasta tidak dapat diserap oleh pasar. PLN mengalami kelebihan produksi luar biasa. 

Sementara pada saat yang sama ekonomi jatuh ke dalam jurang krisis. Selama empat kwartal Indonesia mengalami minus pertumbuhan. Jika dua kwartal adalah kategori resesi maka empat kwartal minus sama dengan ekonomi amblas.

Ini pertanda apa? Industri sekarat, seluruh sektor yang selama ini mengkonsumsi listrik stop produksi. Sektor - sektor yang menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia ambruk. 

Tidak terjualnya listrik yang dihasilkan PLN dalam jumlah besar menandakan kondisi  perekonomian  sangat buruk. Kondisi yang sangat buruk ini merupakan indikasi bahwa penerimaan negara jeblok. 

Meskipun  pemerintah mengumumkan ada uang, namun  ini hanya lah salah satu staretegi untuk mencitrakan diri agar bisa dapat hutang.

Bagi PLN ini adalah bencana besar. Produksi listrik yang melimpah yang dihasilkan oleh pembangkit listrik swasta wajib dibeli oleh PLN. Jika terjadi kelebihan produksi listrik swasta juga wajib dibeli oleh PLN. Ini merupakan konsekuensi atas perjanjian listrik Take or Pay (TOP). 

Akibatnya, kondisi keungan PLN berdarah - darah. Untuk membeli listrik swata PLN harus menimbun utang. Sekarang utangnya lebih dari Rp750 triliun. Utang yang tidak akan dapat dilunasi, malah  akan terus ditumpuk agar PLN tetap bisa membeli listrik swasta, karena  wajib dibeli. 

Disatu sisi, PLN dihadapkan dengan isu perubahan iklim.  Desakan datang dari penguasa agar pembangkit PLN yang berbahan bakar batubara ditutup. 

Ini mengindikasikan bahwa  pemerintah mendorong agar PLN memfokuskan membeli listrik swasta. Saat yang bersamaan meminta PLN agar menutup pembangkit tapi swasta jangan. 

Hal Ini merupakan manipulasi terhapap perjanjian perubahan iklim. Manipulasi untuk menyelamatkan bandar batubara dan pembangkit batubara swasta, dengan mengorbankan BUMN.

Mengapa ini bisa terjadi? Ini adalah hasil dari mega proyek 2x 10 ribu MW dan mega proyek paling ambisius 35 ribu MW yang dirancang oleh pemerintah dengan segudang utang. 

Swasta dalam negeri mengambil utang kepada bank - bank dalam negeri dan asing untuk menambang batubara sekaligus membangun pembangkit. Jaminan pasarnya adalah rakyat Indonesia  melalui PLN. Maka melimpah ruahlah suplai listrik, akhirnya tidak bisa dijual. 

Kondisi ini diperparah lagi oleh covid. Industri bangkrut, maka listrik yang dibeli PLN terpaksa dibuang jadi angin. 

Saat yang bersamaan menteri ESDM ditagih prestasinya oleh presiden Jokowi terkait isu climate change. Karena jika tidak, presiden Jokowi akan mendapat malu di pertemuan iklim Glasgow COP 26 akhir tahun ini, jika komitmen menurunkan emisi tidak ada kemajuan sama sekali. Hal ini adalah konsekuensi Keikutsertaan presiden dalam menandatangani COP 21 lima tahun lalu. 

Untuk itu, Menteri ESDM buru buru melalukan revisi permen tentang PLTS atap. Intinya PLN wajib membeli listrik PLTS atap 100 persen. PLTS atap diharapkan akan mengkontribusikan listrik dalam jumlah besar. Konon katanya masyarakat yang lagi kere - kerenya akan melakukan investasi di PLTS atap yang wajib dibeli PLN.

Kebijakan Menteri ini malah mengakibatkan Hiper suplai PLN yang sudah dalam kondisi over supali.  Produksi listrik ini membutuhkan uang besar agar PLN bisa  beli. Sementara listrik yang ada tidak bisa di jual. 

Akhirnya, setelah dibeli lalu di buang ke udara. Ini adalah pencemaran sampah listrik yang sangat besar. Sementara batre penyimpan listrik belum jadi. 

Ini merupakan masalah terbesar Bagi PLN, ditambah lagi pemerintahan yang konon kabarnya diisi oleh kaki tangan para pemain batubara, migas dan Pembamgkit fosil. Tampaknya semua kebijakan datang dari kepentingan ini. 

Agak menarik untuk dicermati, saat presiden mengeluarkan Perpres agar semua permen harus dilaporkan dan dikonsultasikan dengan presiden.  

Agar bisa keluar  dari masalah ini,  saatnya presiden Jokowi menghentikan sistem Take or Pay dalam pembelian listrik tenaga fosil, agar  menggantinya dengan Take and Pay (dengan kriteria climate change). Take or Pay hanya berlaku untuk pembangkit energi baru terbarukan (EBT).

Penulis adalah Peneliti Pada Asosiasi Ekonmi dan Politik Indonesia (AEPI)

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini