Unduh Aplikasi

EIDTORIAL: APBA Pe(Ruba)Han

EIDTORIAL: APBA Pe(Ruba)Han
60APBD, Foto:donibastian.com
Hingga hari ini, sabtu 31 Oktober 2015, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh belum juga mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P). Rancangannya masih berada di tangan Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Jika disahkan hari ini, praktis waktu pengerjaan, apapun rincian programnya, harus diselesaikan dalam 60 hari kalender. Pertanyaannya, apakah keterlambatan ini dapat menjamin seluruh uang yang akan dibelanjakan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, terutama dari sisi peruntukan dan kualitas?

Keterlambatan pembahasan anggaran bukan kali ini saja terjadi. Ini seperti candu yang terus diisap oleh para pemegang kepentingan di negara ini. Dan setiap tahun pula masyarakat Aceh menanggung kerugian dari keterlambatan ini. Selain serapan anggaran rendah, pelayanan terhadap publik serta kualitas pekerjaan juga sangat rendah. Pertanyaan berikutnya, siapa yang paling bertanggung jawab atas kerugian ini?

Sesuai aturan, Propinsi Aceh memiliki Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). TAPA bertugas untuk menyiapkan anggaran Aceh, baik dari sisi administrasi, substansi dan permasalahan teknis. Tim ini diketuai oleh Sekretaris Daerah Aceh, dibantu Kepala BAPPEDA Aceh sebagai sekretaris dan beranggotakan seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA). Di tingkat dewan propinsi, DPR Aceh memiliki fungsi Anggaran. Dewan membentuk badan anggaran serta komisi-komisi. Idealnya, alat kelengkapan dewan itu dibentuk untuk memastikan anggaran disusun sesuai peraturan perundang-undangan. Dewan memastikan kegiatan yang diusulkan eksekutif mencerminkan kebutuhan masyarakat Aceh. Tapi dalam kenyataannya, fungsi anggaran ini "dibajak" oleh legislatif. Situasi inilah yang mengakibatkan pembahasan semakin rumit dan menyebabkan keterlambatan pengesahan anggaran.

Dengan sisa waktu, maka tidak mungkin lagi SKPA mendesain kegiatan yang nilainya mengharuskan mekanisme tender dilakukan. Sudah dapat ditebak bahwa kegiatan-kegiatan dalam APBA-P adalah kegiatan yang nilainya di bawah Rp 200 juta agar dapat dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung tanpa lelang. Metode ini membuat anggaran "seolah-olah" terpaksa harus menjadi pilihan untuk menyerap anggaran. Sementara pengesahan DPRA paling cepat satu minggu. Sebelum dibelanjakan, pemerintah harus berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Ini membutuhkan waktu normal 15 hari. Jadi efektif APBA-P 2015 baru bisa dilaksanakan paling cepat minggu ke empat November atau minggu pertama Desember 2015. Karena jika meleset, APBA-P tidak dapat dilaksanakan.

Bukan tidak mungkin, keterlambatan ini dikondisikan agar metode pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung. Dengan metode ini, banyak pihak akan terakomodir kepentingannya, terutama dewan. Kegiatan-kegiatan bersifat aspirasi anggota dewan akan mendominasi. Selain mudah mengatur pemenangnya, juga keuntungan yang di dapat lebih besar karena ke kebanyakan kegiatannya berupa pengadaan.

Kita berharap siklus keterlambatan ini tidak lagi terjadi. Gubernur Aceh harus melakukan evaluasi kinerja Ketua TAPA dan timnya. Saatnya Gubernur memberikan reward bagi yang berkinerja baik dan juga sebaliknya memberikan sanksi tegas berupa pergantian bagi yang berkinerja buruk. Masyarakat tentu berharap, di dua tahun sisa Zaini Abdullah, dapat merasakan perubahan signifikan, terutama dalam sektor pembangunan. Tentu saja "Sang Doktor" tak bisa bekerja sendiri. Keberhasilan pemerintahannya tergantung pada kecakapan para pemimpin SKPA.

|REDAKSI

Komentar

Loading...