Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Usut Pelaksanaan TTG

Ragam data dan fakta kini mulai bermunculan pasca kegiatan Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/kelurahan Nasional dan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) ke XVII yang berlangsung dari tanggal 7-12 Oktober 2015 di Aceh.

Sederet persoalan kini terkuak lebar menyebarkan aroma (amis) tak sedap, dari alokasi anggaran yang fantastis, mekanisme tender yang diduga diatur, penyediaan fasilitas tidak sesuai dengan dokumen tender, hari pembukaan TTG molor satu hari, hingga harga baju batik untuk tamu dan panitia yang selangit.

Tak sulit untuk menulusuri aroma amis dalam kegiatan tersebut, dari pelaksanaan yang amburadul hingga keluhan dari peserta kegiatan, kritikan tajam dari Pemerintah Aceh atas "kegagalan" Event Organiser (EO).

Saban hari kita disajikan berita vulgar ketidaknyamanan peserta dari luar Aceh, baik dari sisi layanan, penyediaan alat transportasi, fasilitas pendukung acara seperti Ac, listrik bahkan biaya rental dan makanan yang mahal dan sangat tidak masuk akal.

Praktis Even skala nasional tersebut yang seharusnya menjadi momentum membangkitkan ekonomi rakyat, ajang promosi potensi ekonomi dan pariwisata Aceh menjadi even yang memalukan hingga menjadi "cendera mata" dan " buah bibir" beraroma tak sedap yang menyebar seanteto nusantara.

Penelusuran AJNN menduga adanya permainan tender, penyediaan sarana dan prasarana tidak sesuai kontrak, paket kegiatan pendukung yang tidak dibuka secara transparan dan sangat tertutup, pemecahan paket untuk menghindari mekanisme tender terbuka, agar dapat dilaksanakan secara penunjukan langsung (PL).

Tak kalah menariknya, dari 61 perusahaan yang mendaftar hanya 6 yang mengajukan penawaran harga, itupun hanya dua perusahaan saja yang lolos seleksi akhir. Ini menimbulkan tanya, apakah sebagaian besar perusahaan yang mengikuti tender hanya sebatas formalitas semata? Apakah begitu sulitnya persyaratan sehingga dari 61 perusahaan hanya 6 yang mengajukan penawaran, kemudian hanya dua yang dinyatakan lulus seleksi akhir? Apakah tidak ada perusahaan lokal yang sanggup melaksanakan even ini?

Publik dan rekanan di Aceh tentu tidak dapat disalahkan jika menduga event TTG dijadikan bancakan bagi pihak yang terlibat, mulai penanggungjawab kegiatan sekaligus kuasa pengguna anggaran yakni kepala BPM Aceh, ketua panitia (ex-offocio) Sekda Aceh, LPSE Aceh dan tentunya pelaksana kegiatan.

Publik Aceh jangan mau di kelabui dengan dalih bahwa pelaksanaan TTG telah dilaksanakan sesuai dengan aturan undang-undang, nyatanya hanya formalitas semata untuk meraup keuntungan?

Lebih lanjut penelusuran AJNN terhadap paket kegiatan TTG ini, Pemerintah Aceh menggolontorkan dana yang tidak kecil melalui APBA tahun 2015 sebesar Rp. 15,6 M yang terdiri dari 12 paket kegiatan.

Jumlah anggaran ini merupakan angka yang luar biasa dan sangat fantastis jika membandingkan dengan fasilitas yang disediakan selama TTG berlangsung. Lebih gila lagi persiapan yang dilakukan oleh Even Organiser untuk mempersiapkan TTG ini tidak lebih dari 30 hari terhitung 10 September 2015 hingga 7 oktober 2015.

Bagaimana mungkin even sebesar ini, yang direncanakan dihadiri 33 Provinsi dan ratusan perwakilan kabupaten/kota serta diperkirakan tidak kurang 7000 orang yang akan hadir, dipersiapkan tidak lebih dari sebulan?

Bukankah ini hanya sekedar formalitas dengan tujuan untuk penyerapan anggaran agar tidak mendapat kartu Merah oleh Gubernur? Ataukah memang didesain sebagai sarana "merampok" uang rakyat?

Apakah DPRA aceh mengetahui jumlah paket dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPM Aceh tersebut? Faktanya banyak anggota DPRA yang sama sekali tidak mengetahui tentang kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), mereka baru mengetahui setelah adanya iklan layanan yang terpajang dijalan, adakah kegiatan ini merupakan kegiatan "siluman"? Atau jangan-jangan DPRA pura-pura tidak tau?

Katakanlah DPRA tidak tau, guna meyakinkan publik Aceh maka segeralah membentuk Tim pansus TTG. Lalu kemana Inspektorat Aceh? AJNN mengendus bahwa telah ada pertemuan yang diikuti oleh inspektorat Aceh, ketua panitia TTG serta lembaga penyidik. AJNN juga mendapat bocoran bahwa pertemuan itu menyepakati bahwa pelaksanaan TTG harus diusut.

Lagi-lagi publik berharap, menunggu kerja nyata DPRA, Inspektorat Aceh, BPK, BPKP, Kepolisian dan Kejaksaan agar saling bahu membahu mengungkap Aroma Busuk TTG yang telah tertiup oleh angin dari ujung barat hingga ujung timur nusantara. Semoga!!!

|REDAKSI

Komentar

Loading...