Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Syariat Omdo

EDITORIAL: Syariat Omdo
Cambuk
Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (QS As-Shaf : 3)

Sudah terlalu lama syariat Islam di Aceh menjadi bahan olok-olok. Alih-alih menaungi dan melindungi seluruh insan yang ada di Aceh, pelaksanaannya, sejak Abdullah Puteh berkuasa, lebih sering menyasar masyarakat lemah; mereka yang tak berdaya saat berhadapan dengan kekuasaan dan perilaku penegak hukum yang korup. Saat eksekusi hukuman cambuk diberlakukan, ramai-ramai media memberitakan dan lembaga nirlaba mengecam.

Hari ini, Pemerintah Aceh resmi memberlakukan Qanun Jinayat. Berbagai qanun dan dasar hukum menjadi pertimbangan dalam pemberlakukan peraturan daerah ini, termasuk Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA). Dengan semangat baru, qanun ini memberikan kualitas hukuman yang jauh lebih berat ketimbang aturan sebelumnya. Tentu saja dengan harapan baru, agar pelaksanaan syariat Islam berlaku lebih efektif di masyarakat. Aturan baru ini mengancam pelaku zina dengan dera 150 kali atau denda 1.500 gram emas atau penjara 150 bulan.

Masyarakat tentu berharap aturan baru ini benar-benar memberikan dorongan positif bagi pemberlakuan syariat Islam di Aceh, memberikan rasa aman dan adil. Menjadi penyejuk di tengah kegersangan keteladanan dari pemimpin dan hedonisme yang semakin menjadi-jadi. Di jalan-jalan, di spanduk-spanduk, di warung-warung kopi, di kantor-kantor, di lembaga pendidikan, hampir tak ada hal yang membanggakan Aceh selain nilai-nilai materialistis. Selayaknya kita berharap, aturan ini akan membawa keberkahan dalam kehidupan sosial serta melindungi generasi muda Aceh dari perilaku melanggar syariat Islam.

Namun pemerintah juga jangan melupakan parutan luka yang ditinggalkan saat penegakan syariat Islam hanya menyasar kelompok tertentu. Tajam ke bawah, namun tumpul saat berhadapan dengan kekuasaan. Bekas Ketua Pengadilan Negeri Sabang, misalnya, yang ditangkap bersama dengan teman wanitanya di salah satu kamar hotel. Hingga hari ini tak sesentipun pecutan algojo menyentuh tubuhnya, atau kasus seorang pejabat pendidikan yang memiliki kedekatan dengan penguasa Banda Aceh. Meski menjadi bulan-bulanan media massa setelah tertangkap berduaan bersama seorang pelacur di Peunayong, Banda Aceh, yang bersangkutan malah mendapat jabatan di Badan Dayah Aceh.

Di pinggiran Kota Madani; Banda Aceh, seorang ibu rumah tangga tertangkap saat berkhalawat dengan pria bukan muhrim. Belakangan diketahui, pria tersebut adalah pegawai negeri sipil di Kabupaten Nagan Raya dan si perempuan adalah adik kandung Bupati Nagan Raya. Meski berstatus tersangka, hingga hari ini keduanya urung dicambuk. Di Gayo Lues, Oktober 2015, seorang Hakim Mahkamah Syariah juga tertangkap dan diduga berkhalwat. Namun lagi-lagi tak tersentuh hukum. Dan banyak kasus-kasus pelanggaran syariat Islam oleh pejabat—atau orang dekatnya—yang tak diproses.

Pemerintah Aceh harus bersungguh-sungguh menjalankan aturan ini. Tidak cukup hanya sosialisasi terutama kepada aparat penyidik kopolisian, penyidik pegawai negeri sipil, jaksa penuntut umum, hakim mahkamah syariah dan pengacara, agar "pisau" syariah ini tidak disalahgunakan, namun juga mengontrol dan memberikan jaminan bahwa aturan ini akan benar-benar ditegakkan. Kalau hanya omongan doang, maka bersiaplah untuk menerima laknat dari pemilik syariat Islam yang sesungguhnya; Allah SWT.

|REDAKSI

Komentar

Loading...