Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Politisasi Agama Berujung Bentrok Bendarah di Singkil

Konflik disertai tindakan kekerasan atas nama agama kembali terjadi di Indonesia, belum begitu hilang dalam ingatan, kasus kekerasan pembakaran rumah ibadah yang terjadi di Tolikara Papua tepatnya pada saat perayaan hari raya Idul Fitri, dimana sekelompok anak muda dari Agama kristen yang melarang adanya shalat ied bagi warga muslim, akibatnya terjadi kekerasan atas nama Agama di bumi Cendrawasi Papua.

Hal yang sama terjadi di Aceh tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil bertepatan dengan 1 Muharram, kekerasan berlatar agama kembali terjadi, satu undung-undung (rumah ibadah) dibakar dan satu korban nyawa melayang serta empat orang lainnya menderita luka. Singkil berdarah dihari Muharram seharusnya tidak terjadi jika saja Pemerintah daerah dan aparat keamanan tanggap sejak awal.

Singkil berdarah sebenarnya bukan saja akumulasi dari lemahnya pemerintah serta lambannya respon aparat penegak hukum dalam mendorong upaya perdamaian dan menekan tindak kekerasan, eskalasi kekerasan berlatar agama ini sudah terjadi sejak tahun 1979 yang dipicu dibangunnya Gereja tanpa izin di desa Gunung Meriah. Untuk meredam konflik agar tidak meluas, maka kedua belah pihak melakukan perjanjian yang isinya bahwa gereja tidak akan dibangun tanpa izin pemerintah yang diikuti ikrar bersama pada tanggal 13 oktober 1979 yang juga ditandatangani oleh Pemda Aceh selatan.

Perjanjian ini ternyata tidak berjalan baik, tahun 2011 pembakaran yang disertai kekerasan kembali terjadi, pemicunya pendirian undung-undung oleh umat Nasrani tepatnya dikecamatan Suro, untuk menghentikan dan menghindari kekerasan berlanjut pihak muspida dan muspika kembali memfasilitasi dilakukankanya perjanjian antara umat islam dengan Nasrani, dalam perjanjian tersebut disepakti bahwa gereja hanya dibolehkan 1 unit yaitu gereja Kuta Karangan dan untuk undung-undung hanya dibolehkan 4 unit saja terdiri di gampong keras, gampong napagaluh, gampong suka makmur, dan gampong Lae Gecih. Sementara jika ada pembangunan diluar dari yang telah disepakati maka akan dilakukan pembongkaran, hal ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghidari agar konflik yang berkepanjangan tidak terjadi dan berulang.

Menjelang pemilukada 2012 konflik Agama kembali terjadi, tapi apalacur momentum konflik yang bersamaan dengan pemilukada dijadikan alat politik oleh seorang calon untuk mendulang perolehan suara dikantong-kantong umat Nasrani.

Salah seorang Kandidat calon Bupati dan wakil bupati membuat “Kontrak Politik” dimana dalam perjanjian menyebutkan ”Jika yang bersangkutan memenangkan pemilukada, maka mereka akan memberikan izin dan tidak melarang umat kristen untuk membangun rumah ibadahnya”. Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua kandidat tertanggal 13 Februari 2012.

Syahdan, kandidat Bupati dan Wakil Bupati tersebut terpilih, diyakini kemenangan ini akibat adanya kontrak politik tadi. Berdasarkan “surat sakti” itulah yang dijadikan sebagai dasar legitimasi bagi umat Nasrani membangun rumah ibadah hingga mencapai 25 bangunan pada tahun 2015.

Surat sakti berupa kontrak politik pendirian rumah ibadah dan berdirinya 25 rumah ibadah umat nasrani di negeri Syech Abdurrauf As-Singkili yang menjadi pemicu dan memprovokasi ummat islam melakukan protes, konvoi hingga terjadinya pembakaran serta timbulnya korban jiwa.

Dalam tahun 2015 saja, terjadi dua kali kejadian yang menonjol. Pertama, bulan Agustus 2015, pembakaran dan penyegelan rumah ibadah sebanyak tiga unit. Kedua, 13 oktober 2015, satu rumah ibadah dibakar, satu jiwa melayang dan empat orang luka-luka hingga harus dirawat di rumah sakit.

Tidak salah jika Setara Institute menilai penyerangan dan ancaman terhadap rumah ibadah umat Nasrani adalah pelanggaran HAM serius yang diprakarsai oleh Negara, yang direpresentasikan oleh Bupati Aceh Singkil Sapriadi. (Baca : Bupati Aceh Singkil Dituding Restui Pembakaran Gereja)

Asumsi ini diperkuat dengan adanya persetujuan yang dihasilkan dalam rapat tgl 12 oktober 2015, dimana menyetujui pembongkaran sepuluh undung-undung tanpa izin. Banyak pihak yang juga menyayangkan lambanya antisipasi dan respon dari aparat penegak hukum. Seharusnya Muharram berdarah di negeri Syech Abdurrauf As-Singkili tidak terjadi jika pemerintah kabupaten dan aparat penegak hukum cepat dan tanggap dalam mengantisipasinya.

Kekerasan apapun, baik karena isu Agama atau isu lainnya tidak akan selesai dengan baik, jika masing-masing kelompok menerapkan pola kekerasan sebagai pilihan, maka yang terjadi adalah konflik berkepanjangan terus terjadi dan korban jiwa akan terus berjatuhan, saatnya publik meninggalkan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan damai dibumi As-Singkili.

Apalagi masyarakat jangan sampai mudah diprovokasi oleh pihak-pihak tertentu yang konon kita tahu bahwa konflik atas nama agama adalah cara paling mudah untuk memperburuk suasana damai yang telah berjalan baik, dan kepada pihak keamanan untuk dapat melakukan proteksi yang baik dalam mencegah terjadi konflik sosial didalam masyarakat, kunci kekerasan di Aceh singkil dapat dicegah secara permanen adalah Penegakan Hukum yang adil bagi semua…..SEMOGA!!

|REDAKSI

Komentar

Loading...