Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Obat Kadaluarsa Wagub Mualem

EDITORIAL: Obat Kadaluarsa Wagub Mualem
Demo 1 juta per bulan per kk, Foto : Net
Syahdan, di akhir Maret 2012, Muzakkir Manaf, calon Wakil Gubernur Aceh dan Ketua Umum Partai Aceh, menebar janji. Pada massa yang berkumpul di Lapangan Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Bireuen, dia sesumbar memberikan uang setiap bulan untuk setiap Kepala Keluarga di Aceh Rp 1 juta.

Dari mana uangnya? Dana ini diambil dari hasil pengelolaan minyak dan gas hasil alam Aceh. Dengan nada meyakinkan, dia juga akan menuntut Pemerintah Belanda mengganti rugi lahan yang dijadikan kuburan tentara mereka (Kerkhoff) di Banda Aceh. Meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk mengembalikan harta waqaf Habib Bugak di Mekkah untuk rakyat Aceh.

Kini, setelah hampir tiga tahun janji itu dilontarkan tanpa realisasi, Muzakir Manaf merasa perlu mencari pembenaran. Dia bersikukuh isi janji itu dipelintir. Rp 1 juta yang akan diberikan kepada setiap keluarga di Aceh tidak mungkin diberikan, karena hingga saat ini Jakarta tak juga mensahkan Undang-Undang Migas.

Sepeti utang, janji sulit dikembalikan. Beribu janji dari calon pemimpin Aceh saat mengampanyekan diri mereka, belum tentu ada yang direalisasikan.

Sayangnya saat ditanya sudah sejauh mana RPP Migas tersebut, Mualem mengatakan kalau dirinya tidak mengetahui permasalahn tersebut. Informasi yang dirinya terima RPP Migas sudah hampir rampung. Apakah Wakil Gubernur Aceh ini sungguh tidak mengetahui atau pura-pura tidak tahu keberadaan PP Migas tersebut? Sangat disayangkan jika setingkat wakil gubernur tidak mengetahui hal tersebut.

Fakta berbeda disampaikan oleh anggota tim negosiasi RPP Migas Aceh, Adli Abdullah. PP Migas ditandatangani Presiden Jokowi pada 5 Mei 2015, mengakhiri negosiasi panjang Aceh dengan Jakarta. PP ini menghasilkan Badan Pengelola Minyak dan Gas Bumi Aceh (BPMA) sebagai regulator.

Dengan mengacu pada pernyataan Mualem maka seharusnya setiap KK warga Aceh telah menerima Rp 1 juta perbulannya atau setidak-tidaknya pada tahun anggaran 2016.

Semoga apa yang dinyatakan oleh Mualem adalah "oase" atas penantian panjang rakyat Aceh akan terealisasinya janji politik 2012 tersebut. Jika tidak, maka Mualem layaknya hanya tabib yang mengobral obat. Dan masyarakat Aceh tentu tak mau lagi menenggak obat kadaluarsa.

|REDAKSI

Komentar

Loading...