Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Memerah “Susu” Tersangka

EDITORIAL: Memerah “Susu” Tersangka
Penangkapan waspada, Foto : Waspada
Baru-baru ini Indonesia Corruption Watch (ICW) melansir daftar sepuluh Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang menunggak kasus tindak pidana korupsi selama periode semester pertama 2015. Kejati Aceh menduduki peringkat kelima dengan jumlah 46 kasus korupsi tertunggak dengan kerugian negara sebesar Rp 338,9 miliar.

“Menunggak di sini diartikan memiliki sejumlah kasus korupsi yang statusnya masih pada tahap penyidikan, belum naik ke penuntutan,” kata peneliti dari Divisi Investigasi ICW Wana Alamsyah.

Bak kebakaran jenggot, Kajati Aceh melalui Amir Hamzah, "juru bicaranya", membantah data yang dimiliki ICW. Amir Hamzah mengatakan “Kejati Aceh di bulan Januari - September 2015 telah menangani 52 kasus dalam tahap penyelidikan, yaitu 27 kasus tahap penyidikan, dan 37 kasus tahap penuntutan atau sudah dilimpahkan ke pengadilan untuk disidang­kan, dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 114 miliar."

Tanpa harus berpolemik data mana yang paling benar dan akurat, hal positif bisa kita ambil bahwa rilis ICW serta merta mendorong Kejati Aceh merilis kasus korupsi yang ditanganinya sepanjang 2015. Boleh jadi sikap ini bentuk pertanggungjawaban publik dan ekspose kinerja Kejati Aceh. Ataukah semata-mata hanya sekadar respon atas tudingan ICW?

Seharusnya Kejati Aceh tidak saja merilis jumlah kasus dan besaran potensi kerugian negara. Tapi, lebih dari itu, mereka juga harus merilis kasus-kasus lainnya? Siapa tersangkanya? Serta sejak kapan kasus itu mulai ditangani? Ini penting karena selama ini kita hanya tau kapan seseorang ditetapkan tersangka, tanpa kejelasan kapan kasus tersebut memiliki kekuatan hukum tetap? Bahkan banyak kasus "berulang tahun" dalam penanganannya.

Masih hangat dalam ingatan, beberapa kasus menonjol yang ditangani Kejati Aceh di antaranya kasus korupsi dana APBD Aceh Tenggara 2004-2006. Kasus ini merupakan "warisan" Armen Desky yang telah dilimpahkan KPK ke penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Nilai kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 21,4 miliar. Dalam penanganan Kejati Aceh, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Tenggaran (Agara), Martin Desky ditetapkan sebagai tersangka. Selain Martin penyidik juga menetapkan mantan Pemegang Kas Aceh Tenggara, Muhammad Yusuf sebagai tersangka.

Lalu apa yang aneh dalam penanganan kasus ini? bukankah mantan Bupati dan mantan Sekdanya sudah divonis bersalah oleh pengadilan? Yang aneh dalam penaganan kasus ini sangat terang benderang, pihak yang turut serta diduga menerima hasil korupsi dalam kasus ini adalah Ibnu Hasyim, kini Bupati Gayo Lues, sebesar Rp 1.3 miliar belum juga tersentuh hukum!

Setali tiga uang, penanganan kasus korupsi kredit macet sebesar Rp 7.5 miliar pada Bank Aceh Cabang Lhokseumawe. Mantan Bupati Aceh Utara Ilyas A Hamid serta Melodi Taher telah divonis bersalah. Lalu bagaimana dengan Cek Mad Bupati Aceh Utara saat ini, bukankah beliau juga diduga menerima dana korupsi tersebut sebesar Rp 645 juta?

Yang paling terkini adalah saat Kejati Aceh telah menerbitkan surat perintah penyelidikan atas kasus dugaan gratifikasi/suap Bupati serta Wakil Bupati Simeulue pada Januari 2015. Bukankah penerbitan surat perintah penyelidikan harus didasari adanya bukti permulaan yang cukup?

Banyak dugaan dan prasangka liar ditujukan pada kinerja Kejati Aceh. Ada yang menduga Kejati Aceh belum menyentuh kasus-kasus tadi karena mereka masih aktif sebagai pejabat negara? Bahkan lebih tajam lagi, ada yang menduga kalau kasus-kasus ini sengaja dibiarkan agar bisa menjadi "ATM"?

Penanganan kasus di atas bukan saja mencederai rasa keadilan publik, tapi juga telah merampas Hak Asasi pihak yang diduga terlibat dalam kasus korupsi. Pihak yang disangka atau terperiksa harusnya sesegera mungkin mendapatkan kepastian hukum dengan proses hukum yang adil.

Penyidik harus berani memutuskan secara cepat bahwa kasus yang sedang ditanganinya memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Karenanya, segeralah ditingkatkan ke tahap penuntutan (P21). Jika tidak, penyidik juga harus berani menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Bahwa SP3 terhadap kasus harus betul-betul didasari oleh fakta hukum, bukan atas pertimbangan subjektif penyidik. Jika prosedur ini diterapkan, maka publik pun akan mendukungnya.

Sekali lagi, penghormatan atas hak asasi tersangka dan terperiksa, serta rasa keadilan publik harus dijadikan pijakan dalam penangan kasus korupsi. Proses hukum yang cepat dan adil bukan saja memberikan kepastian hukum bagi tersangka dan terperiksa, tapi juga kepastian hukum bagi publik. Semoga!

|REDAKSI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...