Unduh Aplikasi

Editorial: Kunjungan Kerja Vs Kinerja Anggota DPRA

Fenomena Kunjungan Kerja (Kunker) keluar negeri akhir-akhir ini menjadi satu trend baru dalam sejarah kinerja anggota parlemen. Prilaku ini tidak hanya dilakukan oleh politisi di Senayan, tapi juga merembes sampai pada tatanan tingkat lokal, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Tak jarang kunjungan kerja keluar negeri ikut dibarengi dengan berbagai alasan yang dalam faktanya tidak masuk akal sehat, serta penuh intrik yang hasilnya dapat ditebak;  sebatas formalitas untuk kegiatan  berwisata gratis atas nama kerja untuk publik.

Masih lekat dalam ingatan bagaimana kasus terbaru kunjungan kerja ketua DPR-RI dan rombongan ke Amerika Serikat, yang kemudian menimbulkan polemik hebat di tanah air.

Hal tersebut tak lepas dari adanya dugaan agenda lain yang terselubung, yaitu pertemuan dengan bakal calon presiden Amerika Serikat. Celakanya publik tahu bahwa agenda tersebut sama sekali tidak menjadi bagian dari kegiatan yang akan dilaksanakan pada saat Kunjungan kerja. Yang lebih mengherankan, dalam kunker tersebut para anggota parlemen ikut menyertakan keluarga, mulai dari istri, anak, staf ahli, dan juga pengawal.

Publik pun dapat menebak bahwa kunker DPR-RI ke Luar negeri bukan hanya untuk melaksanakan tugas negara tapi juga untuk rekreasi keluarga dan kerabat dengan memamfaatkan jabatan dan tunjangan yang ditanggung negara.

Belum habis kasus tersebut dibicarakan publik di Indonesia, kini muncul wacana lain untuk kunjungan keluar negeri di tingkat lokal Aceh, siapa lagi kalau bukan para anggota DPRA.

Yang mengejutkan publik, mereka merencanakan "kunjungan kerja" ini secara sembunyi-sembunyi dan tidak dibuka kepada publik Aceh. Alasannya biar kemudian tidak menjadi bahan gonjingan ataupun perdebatan oleh publik terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Kunker kali ini kabarnya dilaksanakan oleh dua komisi yang berbeda yaitu Komisi 2 dan komisi 7 DPRA, dimana masing-masing komisi ini memiliki alasan masing-masing yang digunakan sebagai rujukan untuk misi perjalanan keluar negeri.

Komisi 2 DPRA yang membidangi bidang perekonomian, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup kabarnya akan berkunjung ke negara China dan Inggris dengan agenda study masalah ekonomi dan suku bunga.

Sedangkan komisi 7 yang membidangi Bidang Agama dan Kebudayaan rencananya akan ke negara Turki dengan tujuan RDPU dan study komparatif masalah kerukunan umat.

Masing-masing agenda ini kabarnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat dan kegiatan ini direncakan sedemikian rapi dengan maksud dan tujuan agar tidak diprotes oleh publik Aceh.

Melihat model kunjungan kerja para anggota dewan kita, patut dipertanyakan apa substansi paling urgen yang akan dipakai oleh dewan DPRA sebagai dasar untuk perjalanan kunjungan kerja keluar negeri?

Tentu ini sesuatu yang harus dijawab terlebih dahulu oleh pihak DPRA, jangan-jangan alasan untuk perjalanan tersebut hanya akal-akalan semata untuk program jalan-jalan dan refresing dan wisata.

Bayangkan jumlah anggaran yang akan terpakai untuk perjalanan ini, tentu saja akan sangat besar; mulai kebutuhan tiket perjalanan, akomodasi, biaya hotel, dan uang saku yang menjadi bagian tak terpisahkan atas setiap kunjungan kerja tersebut sabagaimana yang diatur dalam hak DPRA sebagaimana UU.

Jika dilihat dari urgensi perjalanan kunjungan kerja tersebut, dipastikan tidak akan berdampak pada apa yang dijadikan dasar dalam rencana pelaksanaan perjalanan keluar negeri tersebut.

Dapat dipastikan bahwa apa yang diyakini oleh pihak DPRA sama sekali tidak memiliki hirarki dalam mendorong kebijakan lokal di Aceh. Misal mengambil contoh rencana yang dilaksanakan oleh komisi 2 ke Inggris dan Cina untuk kebutuhan suku bunga dan SDA dipastikan tidak dapat dipakai dalam kontek kebijakan lokal karena penentuan suku bunga kebijakan strategis di Indonesia ditentukan oleh Bank Indonesia, sedangkan sektor SDA dalam rumusan qanun Aceh No 15 tahun 2013 sudah dimasukkan beberapa tahapan kerja yang sangat menguntungkan Aceh dan malahan qanun ini belum bisa dilaksanakan saat ini karena perlu perbaikan pasca ditetapkan UU 23 tahun 2014.

Kemudian alasan pihak komisi 7 DPRA pergi ke turki untuk melengkapi RDPU tentang kerukunan beragama juga tidak masuk akal. Alasannya secara historis Aceh adalah wilayah paling toleran di Indonesia di bandingkan dengan wilayah lain khususnya terhadap kerukunan beragama.

Hal ini tentu menjadi paradok luar biasa karena wilayah yang dikunjungi adalah Turki yang jelas  masih belum setoleran Aceh, jadi ini sangat mustahil dapat dijadikan acuan dalam kontek lokal di Aceh.

Kedua asumsi yang dipakai oleh DPRA dalam rangka perjalanan keluar negeri adalah asumsi makro yang dipastikan tidak bisa dibuktikan secara kebijakan dan berkesinambungan untuk kepentingan menuju Aceh yang lebih baik dan sejahtera.

Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali kunjungan kerja ke luar negeri yang dilakukan DRRA, sungguh tidak ada satupun kebijakan hasil kunjungan tersebut yang dapat dipakai.

Intinya, perjalanan ke luar negeri bukanlah kepentingan yang sangat mendesak atas nama publik Aceh. Karena itu pihak DPRA harus berani membatalkan perjalanan tersebut atas nama apapun, karena perjalanan yang dilaksanakan sama sekali tidak memiliki keuntungan apapun untuk publik kecuali hanya kerugian.

Ada baiknya anggaran yang akan dipakai untuk kegiatan tersebut dipergunakan untuk kepentingan publik di Aceh. Dan bagi partai politik yang menolak ikut dalam kegiatan tersebut pantas diberikan apresiasi karena itu akan memberikan sebuah solusi untuk dan atas kepentingan publik serta masyarakat Aceh. Semoga!

REDAKSI
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...