Unduh Aplikasi

Editorial: Kartu Truf Mualem

Muzakir Manaf masih menutup rapat-rapat pasangannya di pemilihan kepala daerah.

Sebagai "panglima perang" Partai Aceh, pria yang biasa disapa Mualem ini masih membiarkan bola mengelinding liar. Dalam sejumlah kesempatan, dia mengungkapkan keinginannya untuk menggandeng pasangan dari partai nasional.

Pernyataan ini menarik untuk dicermati. Ada banyak pertanyaan yang mendasarinya. Pertama, apakah sikap ini didasari atas kalkulasi matematis politik di Aceh menjelang 2017. Atau sang panglima menyadari betul bahwa memilih wakil dari kalangan dalam Partai Aceh, dengan mempertimbangkan fakta hasil pemilukada 2012 dan 2014, perjalanan menuju Aceh satu akan sulit.

Pilihan politik Mualem ini dipastikan tidak mudah. Dapat dipastikan, ini bakal memunculkan "turbulensi" politik di internal PA. Bahkan beberapa orang secara terbuka menolak pilihan politik Ketua Umum PA. Mereka bersikeras memilih calon dari partai sendiri untuk mendampingi Mualem.

Merunut sejumlah peristiwa penting yang melibatkan Partai Aceh, Mualem bertindak sebagai pemegang kendali mutlak. Lihat saja bagaimana penentuan Ketua DPRA dan Ketua Fraksi PA DPRA, keputusan Mualem selalu saja menang. Dia mengabaikan keputusan Tuha Peut PA, meski dalam aturan partai, forum pengambilan keputusan ada di tangan Tuha Peut. Mereka yang tak setuju hanya bisa bersuara, tidak berbuat.

Isyarat yang ditunjukkan oleh Mualem di satu sisi menimbulkan kekecewaan di PA, namun di sisi lain menimbulkan kegalauan di kalangan partai nasional di Koalisi Aceh Bermartabat (KAB): Partai Demokrat, Gerindra, PKS, PPP, PAN, Golkar, dan NasDem. Partai Golkar, Partai Demokrat serta Partai Gerindra menyatakan secara tegas mendukung Mualem sebagai Calon Gubernur Aceh 2017.

Gerindra bakal menyodorkan nama TA Khalid sebagai kandidat calon wakil gubernur. Selain didasari karena adanya "kontrak" politik antara PA dan Gerindra pada pileg serta Pilpres 2014, tapi kedua orang ini memiliki kedekatan emosional.

Dengan mengabaikan analisis di atas, mari kita mencoba meneropong siapakah cawagub dari Parnas yang paling layak mendampingi Mualem. Kelayakan siapa cawagub pendamping Mualem haruslah didasari dari aspek geopolitik, selain melakukn pemetaan hasil perolehan Pilbub/Pilwalkot 2012 serta Pileg 2014.

Jika salah memetakan hal ini, maka cawagub Mualem bukan menjadi faktor pendukung, dia bakal berubah menjadi beban politik, karena Mualem akan kehilangan dukungan politik tidak saja dari kalangan intrernal PA sendiri tapi juga dari Parnas pendukung utama KAB.

Ada baiknya Mualem melakukan konvensi dalam penentuan calon wakil gubernur. Pesertanya bisa berasal dari internal PA, partai nasional, atau bahkan individu.

Langkah ini tentu menjadi sebuah terobosan. Dan lagi, mekanisme ini menjadi pesan kepada rakyat Aceh bahwa Partai Aceh adalah partai terbuka. Konvensi juga bakal meredam bara. Keuntungan lain: soliditas Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) tetap terjaga. Karena hasil konvensi yang jujur akan didukung seluruh pendukung Mualem. Idealnya cawagub Mualem berasal dari internal Partai Aceh yang didukung penuh oleh partai nasional terutama yang tergabung dalam koalisi Aceh Bermartabat

Sebagai tokoh muda Aceh, Mualem diharap tidak salah menjatuhkan kartu truf. Untuk itu dibutuhkan tidak saja insting politik, tapi juga kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sang panglima perang.

 

Komentar

Loading...