Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Jurus Kepepet Mafia Anggaran

EDITORIAL: Jurus Kepepet Mafia Anggaran
Mafia anggaran okezon, Foto : Okezone
Ada banyak motif dalam setiap perbuatan. Motif ini akan semakin bervariasi saat berhadapan dengan jumlah uang yang besar. Salah satu agenda penting yang harus menjadi sorotan publik, karena menyangkut banyak motif, adalah pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2015.

Anggaran perubahan sedianya dirancang untuk menampung kegiatan yang belum terakomodir dalam penetapan APBA 2015. Bisa juga dialokasikan dana bersifat urgen untuk memenuhi hak masyarakat.

Nah, di sini terkadang muncul berbagai indikasi yang menarik untuk ditelusuri. Dua pengendali anggaran: pemerintah dan dewan, akan saling berkomunikasi intensif. Saling melobi. Karena, tanpa sinergi keduanya, anggaran yang dirancang bisa-bisa tak masuk dokumen perubahan.

Pemerintah berkepentingan untuk menjamin anggaran yang diusulkan gol terkait kegiatan dalam sisa tahun ini. Seluruh satuan kerja perangkat daerah berlomba-lomba untuk menyerap kue anggaran. Bahkan di saat tengat waktu penggunaan anggaran semakin menipis, tim harus mampu merancang anggaran agar dapat dilaksanakan.

Merujuk pada siklus perencanaan penganggaran, APBA-P harusnya disahkan awal Agustus. Dengan sisa waktu hanya sekitar 60 hari, tentu sulit membayangkan jenis program dan kualitas penyelesaian sebuah program. Ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah secara mendalam.

Bagi para mafia anggaran, ini adalah kesempatan emas mengeruk keuntungan. Jurusnya: semakin kepepet semakin sempurna. Belajar dari pengalaman, di masa-masa krusial inilah mafia berusaha memasukkan anggaran yang dikerjakan dengan prosedur penunjukan langsung. Lelang proyek tentu bukan pilihan karena membutuhkan waktu lama. Seolah-olah ini adalah masa darurat yang menghalalkan segala cara.

Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K Aceh) menyebut realisasi keuangan baru hingga akhir tahun ini baru mencapai 58 persen. Realisasi fisik baru mencapai 63 persen. Jauh dari target Oktober mencapai 70 persen dari anggaran sebesar Rp 12,6 triliun.

Ibarat jauh panggang dari api, keinginan menyerap hingga 95 persen anggaran hanya khayalan. Dinas Bina Marga, Dinas Pengairan, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan hewan, serta rumah sakit ibu dan anak di bawah 50 persen. Padahal satuan kerja di atas mengelola anggaran lebih besar dibandingkan satuan kerja lain. Dinas Bina Marga dan Dinas Pendidikan Aceh, misalnya, mengelola dana lebih dari Rp 1 triliun. Dinas Pengairan mengelola Rp 800 miliar.

Hal ini harusnya menjadi evaluasi Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan wakilnya, Muzakir Manaf. Sisa anggaran yang terus muncul di akhir tahun tentu menimbulkan kerugian besar bagi Aceh secara keseluruhan. Ini menunjukkan ada yang tak berjalan baik di satuan kerja. Entah pemimpinnya tidak cakap atau memang karena buruknya perencanaan. Hal ini diperburuk mental penjilat sebagian pegawai pemerintah yang lebih senang mempertontonkan kesuksesan semu di halaman adventorial ketimbang benar-benar bekerja.

Penyusunan APBA-P harus dilakukan secara cermat. Agar tak merugikan masyarakat. Pemerintah hendaknya benar-benar menganggarkan sesuatu yang nyata dan realistis. Dewan juga hendaknya menahan diri dan tidak memaksakan "aspirasi" mereka sebagai barter untuk memuluskan perubahan anggaran.

|REDAKSI

Komentar

Loading...