Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Dagelan Polisi di Panggung Akmal?

EDITORIAL: Dagelan Polisi di Panggung Akmal?
Akmal ibdrahim, Foto : Tribunnnews
Kisah Akmal Ibrahim dan proses hukum yang menjeratnya menarik disimak. Kasus tanah untuk pembangunan pabrik kelapa sawit saat dia berkuasa sebagai Bupati Aceh Barat Daya penuh kontroversi, dus membuka banyak fakta dan intrik berbau kriminalisasi oleh penyidik di kepolisian daerah.

Jalannya persidangan selalu menunjukkan fakta mengejutkan. Dari aksi pencabutan berita acara pemeriksaan oleh saksi, keterangan yang berbeda dari saksi ahli. Yang paling aneh; penyidik polisi ternyata tidak memberikan dokumen lengkap untuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung potensi kerugian keuangan negara sebagai dasar menjerat Akmal.

Kasus ini, mencuat kepermukaan setelah adanya hasil temuan audit BPK-RI tahun 2012. Pemerintah Abdya belum mengurus sertifikat kepemilikan tanah yang telah ditetapkan sebagai lokasi pendirian PKS, dan atas saran tersebut BPK merekomendasikan Pemkab Abdya untuk segera mengurus sertifikat kepemilikan aset tanah dan serah terima aset.

Inilah celah yang menjadikan Akmal sebagai pesakitan. Aneh memang jika polisi langsung menyimpulkan kasus ini berpotensi korupsi. Bahkan dengan rasa percaya diri, polisi mendorong BPKP untuk menghitung kerugian negara. Di saat bersamaan, mereka menjadikan Akmal tersangka atas tuduhan memperkaya diri dan orang lain.

Beda di polisi, beda di pengadilan. Dalam persidangan, terungkap fakta berbeda yang disodorkan Kepolisian Aceh. Ternyata, tanah tersebut bukan tanah negara serta memiliki alas hak sah dari para pemilik. Prosedur pelaksanaan pengadaan tanah juga tak cacat secara administrasi. Saksi ahli dalam persidangan itu menyebutkan bahwa tanah itu layak untuk dibebaskan.

Yang paling mengherankan, data yang seharusnya jadi rujukan untuk membuktikan perhitungan kerugian keuangan negara, oleh BPKP, tak kunjung ke penyidik. Itu saja? Tidak. Yang paling tidak dapat diterima akal sehat dan bertentangan dengan undang-undang, BPKP hanya mengoreksi dokumen dan bukan melakukan investigasi lapangan.

Penyidikan kasus korupsi, jika dimulai dengan upaya-upaya yang dikarenakan ada faktor tertentu, maka yang muncul adalah upaya kriminalisasi. Polda Aceh yang mempertaruhkan kewibawaan dan reputasinya andai kasus ini tidak terbukti menimbulkan dugaan tindak pidana korupsi, atau bahkan kriminalisasi.

Upaya menjatuhkan seseorang pasti akan terungkap. Lihat saja bukti yang muncul dalam persidangan, sehebat apapun mendisain sesuatu untuk kepentingan yang dipaksakan, pastinya borok tersebut lambat laun akhirnya terbukti juga.

Penanganan perkara pidana korupsi, harus dan wajib memiliki dasar dan fakta yang cukup kuat untuk dilanjutkan penangannya. Jika para penyidik hanya berpura-pura atau bahkan merekayasa perkara, maka yang terjadi adalah bencana dan keburukan.

Penyidik yang menjadi tulang punggung penegakan hukum harus bekerja berdasarkan fakta, bukan karena dorongan untuk mengorbankan orang-orang tertentu. Sebab penyidik yang baik adalah mereka yang lahir untuk menegakkan keadilan. Bukan penyidik yang bekerja atas pesanan atau iming-iming uang dan jabatan.

|REDAKSI

Komentar

Loading...