Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Bencana dan Kunker

Bencana dan kunker (kunjungan kerja) adalah dua hal yang sangat berbeda dan tidak memiliki hirarki, baik dari sisi arti maupun makna tersirat kedua kosakata tersebut. Bencana, secara harfiah, diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya. Bencana alam yaitu bencana yang disebabkan oleh alam seperti gempa bumi, angin topan, dan banjir. Sedangkan kunjungan kerja artinya adalah lawatan dinas untuk menyaksikan secara langsung kegiatan pembangunan, keadaan masyarakat, situasi keamanan, dan lain sebagainya.

Nah, benar, kan, kedua kata itu berbeda maksud dan tujuan? Tapi, tunggu dulu! Kalau kita mau tarik benang merahnya, bencana yang terjadi saban tahun di Aceh justru memiliki korelasi kehirarkian jika kunker ke luar negeri maupun ke tempat lain dilakukan atas dasar kebutuhan mengurangi dampak bencana yang terjadi di Aceh.

Caranya adalah anggota dewan yang terhormat harus lebih memilih dan mengoptimalkan kunker ke daerah pemilihan asal, bukan malah berbirahi untuk jalan-jalan ke luar negeri, ke Bali atau ke tempat lain yang cuma menghamburkan uang rakyat demi rekreasi dan cuci mata.

Coba kita tengok sejenak seberapa sering Tanah Pergolakan Aceh ini dilibas bencana! Jika naluri kemanusiaan para anggota dewan itu masih sensitif, tentu mereka harus miris melihat realita bahwa setiap tahunnya Aceh disergap setidaknya 100 kali bencana, baik bencana banjir bandang, longsor, dan bencana alam lain yang tersebar hampir di seluruh kabupaten/kota.

Anehnya, setiap kali datang bencana, pihak yang selalu disudutkan adalah dari unsur pemerintahan karena dianggap kurang respon, gagal melakukan upaya penanggulangan, atau lainnya. Akan tetapi, hal yang paling krusial, sebenarnya, adalah bagaimana upaya pencegahan sebelum bencana itu sendiri terjadi. Ini mirip iklan yang sering dijadikan ikon untuk mencegah penyakit; Mencegah lebih baik daripada mengobati.

Lalu, menjadi tugas siapa sebenarnya pencegahan bencana itu? Jika kita mau jujur, pencegahan bencana bukan hanya menjadi tugas Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) seperti Badan Penanggulangan Bencana Aceh(BPBA), Dinas Sosial, dan dinas terkait lain yang memiliki tupoksi sebagaimana dimandatkan undang-undang. Tetapi, unsur lain yang tak kalah penting dan paling urgen dalam mendorong upaya pencegahan bencana, sesungguhnya adalah DPRA lewat Komisi II yang membidangi Perekonomian, Sumber Daya Alam (SDA), dan lingkungan. Di dalam itu melekat kewajiban dan tugas pokok utama komisi yaitu pengawasan, budgeting dan legislasi (kebijakan), termasuk medukung program pemerintah dalam mencegah terjadinya bencana.

Bicara bencana alam bukan hanya soal tanggap darurat membantu korban, menyalurkan bantuan atau tindakan penanggulangan lain yang biasanya dilakukan oleh dinas terkait. Tapi, peran anggota DPRA sangat menentukan terutama dalam mencegah dampak sebelum bencana terjadi.

Menjadi sangat menyedihkan setelah kita menyadari bahwa dari total 81 orang anggota DPRA periode 2014-1019, hanya sebagian kecil yang melakukan upaya-upaya kritis dalam rangka mendorong kerja-kerja yang baik untuk kepentingan publik.

Lalu timbul pertanyaan, mayoritas anggota DPRA itu kerjanya apa? Dari analisa penulis, mereka hanya menjadi pelengkap manis dan sangat jarang melakukan upaya-upaya advokasi secara masif dalam rangka untuk kepentingan kebijakan publik seperti mengkritisi kinerja SKPA, mengusulkan anggaran untuk penanggulangan bencana, bahkan sangat jarang mengkritisi kegiatan-kegiatan ilegal yang berdampak pada kejahatan lingkungan.

Sebut saja kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan di-support oleh pihak pengusaha. Kemudian menjamurnya Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang tidak dikontrol dengan baik oleh pihak dinas terkait, illegal loging, dan pembukaan lahan kawasan hutan untuk kepentingan perkebunan sawit secara besar-besaran. Kesemua kegiatan tersebut memiliki daya rusak lingkungan, pengurangan degradasi lahan secara terbuka, dan berdampak mengerikan.

Dari hasil kajian mendalam diketahui bahwa para pengusaha dan cukonglah yang membiayai seluruh kegiatan ilegal ini secara masif dan terencana. Ironisnya, sangat jarang pula anggota dewan yang terhormat berani mengkritisi tindakan para pencoleng itu meski terjadi di daerah pemilihannya. Ada apa ini? Padahal, kita semua tau, kegiatan ilegal tersebut merupakan penyumbang utama terjadinya bencana alam di Aceh!

Andai saja mayoritas anggota DPRA kritis melakukan serangkaian advokasi dan mendesak aparat penegak hukum seperti kepolisian untuk melakukan menindak tegas para perusak lingkungan itu, mungkin Aceh tidak masuk dalam katagori darurat bencana lingkungan.

Karena itu, harapan kita, juga harapan seluruh rakyat Aceh, anggota DPRA yang terpilih pada 2014 harus mampu berubah menjadi agitator hebat untuk mengubah imej yang terlanjur melekat di publik; dari imej tukang jalan-jalan alias kunker menjadi anggota dewan yang getol turun ke wilayah dapilnya. Kegiatan kujungan kerja seperti ke Bali atau wilayah lain di Indonesia, konon berpelesiran ke luar negeri, jelas tidak banyak memberikan manfaat perbaikan terhadap korban bencana alam.

Lumayan besar jumlah dana APBA yang dihabiskan dalam rangka kunker itu. Jika saja dialihkan untuk kegiatan lain seperti perbaikan infrastruktur masyarakat yang menjadi korban bencana, bantuan masa tanggap darurat, dan kegiatan pencegahan bencana, pasti akan sangat bermanfaat.

Apalagi menjelang hari raya Idul Adha. Rakyat tak butuh ocehan (janji) manis tentang kesejahteraan, mereka cuma butuh makan, butuh sandang, butuh sekolah, butuh sekilo daging meugang dari orang-orang yang berkurban, bukan menjadi korban dari anggota dewan yang kurang sensitif terhadap perasaan; berfoya-foya, lalu tertawa di atas duka rakyatnya yang hampir kelaparan!

Penulis : Askhalani
iPustakaAceh
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...