Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Adu Kuat Berebut Tongkat

EDITORIAL: Adu Kuat Berebut Tongkat
Wakil gubernur aceh muzakir, Foto : Tribunnews
Polemik masalah "tongkat" menjadi isu utama di Aceh belakangan ini. Adalah Ahli Sunnah Waljamaah (Aswaja) yang pertama kali memunculkan dan mempermasalahkan ini, yang kemudian menimbulkan diskursus di tengah-tengah masyarakat Aceh.

Menariknya, beda paham ini tidak hanya diberimplikasi memunculkan potensi konflik antara Aswaja dengan pihak yang dituduh Wahabi. Para politisi juga dengan cakap memanfaatkan isu ini.

Pergesekan ini terlihat jelas di wajah Pemerintah Aceh. Dua pucuk pimpinan, Gubernur Aceh dan wakilnya memiliki respons berbeda menyikapi masalah ini. Alih-alih menenangkan potensi konflik horizontal, ada upaya menggiring perbedaan ini menjadi panggung pertunjukan politik.

Sebenarnya, perbedaan cara pandang dalam beribadah ini sungguh adalah rahmat jika dikelola dengan arif dengan mengedapankan dialog sebagai cara menyelesaikan persoalan. Bukan dengan memaksakan kehendak lalu memengklaim diri dan golongannya paling benar, sisanya, meski mengucapkan dua kalimat syahadat yang sama, sesat.

Menguatnya wacana "hanya kami" Aswaja bukan saja karena mendapat dukungan ribuan santri. Dengan mobilisasi massa, kebanyakan santri dari seluruh Aceh, kelompok ini mencoba menunjukkan diri yang tumpah di Banda Aceh, beberapa waktu lalu. Alhasil, cinta Aswaja dengan Wagub bersemi, kepentingan keduanya saling terwadahi juga saling menguntungkan (simbiosismutualisme).

Untuk memuluskan tercapainya tujuan itu harus ada kebijakan dari Pemerintah. Bahkan Wagub, Muzakir Manaf sebagai pemegang nota dinas Gubernur Aceh kala itu telah menandatangani tuntutan Aswaja.

Sepertinya, Mualem paham benar arti kata-kata: tak ada makan siang gratis. Untuk mendulang suara guna memuluskan jalan menuju Aceh 1 pada 2017, tidak cukup hanya dengan dukungan PA, Mualem membutuhkan dukungan konkrit dari santri beserta ulama.

Sepatutnya sebagai pemegang Nota Dinas Gubernur Aceh, Mualem haruslah memposisikan diri sebagai pihak yang memayungi semua golongan. Bukan malah menjadi "pelindung" salah satu golongan. Sikap ini akan memudahkan orang membaca peta jalan yang Mualem sedang bangun.

Tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan. Atas inisiatif Gubernur Aceh Dr Zaini Abdullah melalui muzakkarah ulama, maka permasalahan beda pendapat perihal tata cara beribadah dapat diselesaikan. Ada lima resolusi yang dihasilakan dari muzakkarah tersebut.

Adapun resolusi yang dihasilkan dalam muzakarrah tersebut, antara lain, azan 2 kali adalah sunnat, khatib memegang tongkat hukumnya sunnat, Muwalat khutbah adalah syarat sah khutbah, Mau’izhah dengan bahasa selain arab adalah masalah khilafiyah, dan dalam rangka menjaga toleransi sesama umat islam, diharapkan kepada khatib yang memberi mau’izah terlalu panjang untuk mengulangi 2 rukun khutbahnya.

Formula dan pola pendekatan yang dipilih oleh Gubernur terbukti ampuh dan dapat menjadi solusi. Untuk itu tidak berlebihan jika Gubenur Aceh harus mendapat apresiasi bahkan penghargaan atas ikhtiar yang telah dilakukannya ini.

Pelajaran yang bisa ditarik dari drama adu kuat berebut tongkat, bahwa hanya dengan kepemimpinan yang kuatlah, masyarakat menjadi tenang. Dan pemerintah yang memposisikan diri di atas semua golonganlah yang menjadi pemersatu Aceh dan membawa provinsi ini bangkit dan bermartabat. Obat penenang dan keluar sebagai pemenang. Karena kekerasan politik tak harus lagi dirasakan oleh rakyat Aceh. Apalagi bawa-bawa sentimen agama.

|REDAKSI

Komentar

Loading...