Unduh Aplikasi

EDITORIAL: Ada Jejak Abu Nawas di PDKS Simeulue

EDITORIAL: Ada Jejak Abu Nawas di PDKS Simeulue
Pdks
Berhentinya operasional Perusahaan Daerah Kabupaten Simeuleu menjadi awal kisah Abu Nawas. Sejak 8 Agustus 2012 seluruh direksi, badan pengawas, karyawan tetap dan buruh harian lepas memasuki babak baru bertajuk pemutusan hubungan kerja (PHK). Seperti setiap kisah Abu Nawas--tokoh ini terkenal karena kecerdikannya--yang menyimpan banyak kejutan, PHK massal ini adalah upaya terencana untuk memuluskan skenario baru di Simeulue.

Desember 2012, tidak lama setelah penutupan perusahaan itu, Pemerintah Kabupaten Simeulue melakukan perjanjian kerjasama operasional (KSO) PDKS serta penjualan pabrik minyak kelapa sawit (PMKS) milik pemkab Simeulue. Penjualan dan perjanjian kerjasama operasional ini dilakukan dengan PT Kasama Ganda. Kasama Ganda merupakan perseroan yang bergerak di bidang usaha jasa kontraktor. Perusahaan ini tidak memiliki sejarah menggarap bidang perkebunan. Modal perseroan ini, per 31 maret 2011, hanya sebesar Rp 14,961 miliar. Jika ditambah laba ditahan Rp 36,247 miliar, jumlah ini sangat jauh di bawah nilai kekayaan milik PDKS senilai Rp 220 miliar.

Dari hasil audit akuntan atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Kasama Ganda periode 20 Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2013 jumlah pemgeluaran yang dialoksikan untuk pembelian pupuk hanya Rp 51 juta, bahkan untuk bahan kimia hanya sebesar Rp 107,2 juta dengan areal kebun PDKS seluas 4500 ha. Tak pelak produksi tandan buah segar jauh menurun tinggal 3.488 ton sepanjang 2013, atau setara dengan nilai bruto sebesar Rp 4,5 miliar dari 2011 yaitu sebesar 11.276 ton dengan hasil penjualan Rp 13,4 miliar saat masih dalam pengelolaan PDKS. Fakta ini menegaskan bahwa Kasama Ganda bukan saja tidak mampu mengendalikan perusahaan itu. Dari kesiapan modal, perusahaan baru ini juga tidak memiliki kemampuan modal untuk mengelola PDKS. Padahal privatisasi bertujuan agar mengurangi beban pemerintah serta untuk meningkatkan penerimaan pemerintah.

Masalah utama dalam jual beli dan kerjasama tersebut adalah pembagian keuntungan antara Pemerintah Kabupaten Simeulue dengan Kasama Ganda. Perjanjian KSO dan penjualan PMKS tanpa dilaksanakannya due dilegence, tidak ada surat resmi bupati ke DPRK Simeulue yang didasari atas kajian ekonomis. Lantas mengapa PDKS harus di- KSO-kan? Apalagi tidak ada pembahasan di tingkat rapat paripurna DPRK. Penunjukan Kasama Ganda dilakukan secara langsung tanpa pelelangan, serta akta notaris dibuat di luar Provinsi Aceh.

Selain sudah terlihat banyak yang tidak beres, juga komitmen bagi hasil yang tidak adil. Skema bahi hasil yaitu sebelum pabrik berproduksi, hasil penjualan TBS 45 persen untuk Kasama Ganda dan 55 persen untuk Pemkab Simeulue. Dan jika PKS sudah berproduksi maka skema pembagian fee keuntungan 55 persen Kasama Ganda dan 45 persen pemkab Simeulue. Bagaimana mungkin Kasama Ganda memperoleh hasil yang lebih besar, padahal modal Investasi yg dikeluarkan oleh Kasama Ganda tidak ada sama sekali.

Begitu juga dengan penjanjian PMKS, dengan perjanjian itu Kasama Ganda memiliki seluruh aset pabrik termasuk lahan pabrik. Padahal pemkab Simeulue telah menyelesaikan 44,37 persen pembangunan pabrik atau setara dengan Rp 21 miliar, yang anehnya lagi pembayaran nilai PMKS itu dilakukan setelah PMKS beroperasi selama 6 bulan. Jangankan meraih keuntungan dan menjadi sumber penerimaan, malah operasional PDKS mengalami kerugian, bahkan Kasama Ganda tidak melaksanakan komitmen sesuai dengan perjanjian.

Sangat nyata proses perjanjian baik KSO PDKS maupun PMKS direncanakan secara matang, sistematis dan terorganisir untuk menjadikan perjanjian ini media untuk meraup keuntungan bagi infividu yang terlibat. Sepatutnya Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan proses hukum terkait permasalahan ini. Disisi lain DPRK harus menyegerakan pengembalian operasional PDKS dan PMKS ke Pemkab Simeulue sesuai permintaan dan harapan rakyat simeulue.

|REDAKSI

Komentar

Loading...