Unduh Aplikasi

Dukung Proyek Multiyears, Dewan Aceh Timur: Pembangunan Jalan Peureulak - Lokop Wajib Dilakukan

Dukung Proyek Multiyears, Dewan Aceh Timur: Pembangunan Jalan Peureulak - Lokop Wajib Dilakukan
Anggota DPRK Aceh Timur, Firdaus. Foto: For AJNN

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat (DPRK) Aceh Timur, Firdaus sangat mendukung proyek pembangunan ruas jalan yang masuk dalam Program Multiyears.

Mantan Presiden Mahasiswa Se-Aceh itu mengaku selama ini banyak menerima keluhan dari masyarakat yang sangat membutuhkan infrastruktur jalan yang mudah dilalui untuk bisa membawa hasil panen. Selama ini masyarakat, khususnya petani kesulitan ketika membawa hasil panen.

"Ini yang harus dilihat, mereka sangat membutuhkan pembangunan jalan, karena memang itu yang masyarakat butuhkan," kata Firdaus kepada AJNN, Senin (20/7).

Menurutnya semua pihak seharusnya mendukung proyek yang langsung dirasakan oleh masyarakat itu, bukan malah menolak dengan menggunakan argumen yang tidak masuk akal.

"Kami meminta Plt Gubernur Aceh tetap melanjutkan proyek itu, dan saya mendukung pembangunan jalan ini," tegasnya.

Dirinya sangat yakin kalau program multiyears ini dibatalkan, bupati/wali kota dan masyarakat yang merasakan dampak pembangunan jalan tersebut akan protes. Pasalnya dengan hadirnya jalan tersebut akan sangat besar memberikan dampak ekonomi terhadap masyarakat.

"Ini yang menjadi masalah baru kalau dibatalkan, kalau program ini berjalan, saya akan mengawal pembangunan sampai tuntas, apalagi di Aceh Timur sangat membutuhkan pembangunan jalan ini," ujarnya.

Baca: Hendra Budian: Proyek Tahun Jamak Merupakan Hakikat Otsus sebagai Legasi untuk Aceh

Di Aceh Timur sendiri, proyek yang didanai dari otsus APBA 2020 yaitu paket pembangunan jalan Peureulak-Lokop sampai batas Gayo Lues. Ia meminta proyek itu wajib dilanjutkan. 

"Kami dukung sikap Plt Gubernur, lanjutnya proyek itu, masyarakat Aceh Timur mendukung, " ujarnya. 

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, mengatakan serapan dana di Aceh untuk belanja modal khusus itu masih baru 23 persen. Karena itu Presiden Joko Widodo dalam arahannya kepada Nova, meminta agar pemerintah Aceh segera melakukan tender lelang barang dan jasa.

"Dan itu yang akan kita pacu. Sebenarnya dari kemarin tender sudah mulai dilakukan lagi, dan sudah ditayangkan lagi," kata Nova.

"Saya sudah konsul dengan Presiden dan Mendagri (Menteri Dalam Negeri), bahwa pekerjaan multiyears akan kami lanjutkan," ujar Nova lagi.

Nova menyebutkan, jika ada regulasi yang menghambat pengadaan barang dan jasa, pihaknya akan melakukan koordinasi langsung dengan presiden.

"Koordinasi nanti dilakukan dengan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), KPK, Kejaksaan Agung dan Kapolri. Untuk segera menyederhanakan proses pengadaan barang/jasa," ujar Nova.

Komentar

Loading...