Unduh Aplikasi

Dukung Pilkada 2022, Pusat Diminta Hargai Lex Specialis Aceh

Dukung Pilkada 2022, Pusat Diminta Hargai <i>Lex Specialis</i> Aceh
Ilustrasi. Foto: Net

ACEH JAYA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu. Mereka ingin tetap melaksanakan Pilkada serentak tetap dilaksanakan tahun 2024 seperti yang tertuang dalam Undang-undang Pilkada yang sudah ada.

Menanggapi hal tersebut, Politisi PDA Aceh Jaya meminta pemerintah pusat untuk menghargai kekhususan Aceh serta mendukung Pilkada Aceh dilaksanakan pada tahun 2022.

"Dulu GAM itu bedamai bukan dengan SBY dan Yusuf Kala, tetapi dengan pemerintah RI. Maka dari itu kita minta pusat untuk menghargai  Lex Specialis Aceh," kata Sekretaris PDA Aceh Jaya, Nasri Saputra kepada AJNN, Senin (1/2).

Selain itu, Penetapan Surat Keputusan (SK) Pilkada 2022 merupakan sebuah Kekhususan Aceh yang diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Dimana dalam kaitannya, pelaksanaan Pilkada dalam Undang-Undang tersebut disebutkan pada Pasal 65 ayat (1), yaitu; Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat setiap 5 (lima) tahun sekali melalui pemilihan yang demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil.

Oleh sebab itu, Pemerintah RI diminta menghargai kekhususan Aceh sebagaimana diakui oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18B ayat (1) yang menyebutkan; Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

"Jadi tidak ada dasar bagi pusat untuk tidak menghargai kekhususan Aceh dalam melaksanakan Pilkada 2022 sesuai UUPA," ucap Pon Chek sapaan Nasri Saputra.

Baca: Pemerintah Tolak RUU Pemilu, Pilkada Serentak Tetap 2024

Selain itu, dirinya juga menyesalkan pernyataan Direktur Eksekutif Aceh Jaya Institute yang meminta KIP Aceh untuk mencabut SK Pilkada 2022 sebagaimana yang telah diputuskan oleh KIP Aceh bersama KIP Kabupaten/Kota se Aceh beberapa waktu lalu.

"Harusnya LSM Aceh Jaya Institute mendukung KIP Aceh bukan malah mendesak untuk mencabut SK Pilkada 2022. Kalau tidak mendukung jangan pula ikut ikutan mempreteli UUPA," ungkap Pon Chek.

Baca: KIP Aceh Didesak Cabut SK Pilkada 2022 

"Berikan kesempatan KIP untuk bekerja sesuai UUPA, jangan pula malah mengancam akan mengadukan KIP ke DKPP serta menuding ada kepentingan pihak lain yang memboncengi KIP Aceh dalam penetapan SK Pilkda Aceh 2022," pungkas Pon Chek.

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...