Unduh Aplikasi

Dukung Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, Ridwan Kamil Surati Jokowi

Dukung Penolakan Omnibus Law Cipta Kerja, Ridwan Kamil Surati Jokowi
Foto: Ist

BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memenuhi tuntutan massa aksi Serikat pekerja dan serikat buruh yang berdemo depan kantor Gubernur Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Bandung yang berlangsung pada Kamis (8/10/2020). 

Tidak tanggung-tanggung, Ridwan Kamil bahkan mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk menyampaikan aspirasi serikat pekerja dan serikat buruh yang menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh yang disahkan oleh DPR RI pada tanggal 6 Oktober 2020.

Dalam surat yang bersifat penting tersebut, Ridwan Kamil menyebutkan pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini telah mendapatkan penolakan dari seluruh elemen pekerja dan buruh yang ada di Jawa Barat.

Untuk itu pemerintah Jawa Barat meneruskan dan menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja dan serikat buruh yang menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang dan meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU).

Dengan adanya surat tersebut terlihat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ingin menyampaikan kepada serikat pekerja dan serikat buruh bahwa pemerintah Jawa Barat berkomitmen menyampaikan seluruh aspirasi buruh kepada pemerintah pusat. 

Berikut isi Surat tersebut;

Bandung, 8 Oktober 2020
Nomor:  560/4395/Disnakertrans
Sifat : Penting

Kepada Yth Presiden Republik Indonesia di Jakarta.

Perihal: penyampaian aspirasi aliansi pekerja/serikat buruh terhadap Omnibus Law Cipta Kerja.

Dengan hormat, bahwa dengan telah disahkannya undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja oleh DPR RI pada tanggal 6 Oktober 2020 maka di Jawa Barat telah terjadi unjuk rasa dan penolakan terhadap undang-undang tersebut dari serikat pekerja dan serikat buruh (SP/SB) se -Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah provinsi Jawa Barat menyampaikan aspirasi dari serikat pekerja dan serikat buruh yang menyatakan dengan tegas menolak Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan menjadi undang-undang serta meminta diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU).

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami haturkan terima kasih.

Gubernur Jawa Barat

Muhammad Ridwan Kamil.

Tembusan:

1. Yth, Ketua DPR RI,
2. Yth, Menteri Ketenagakerjaan RI
3. Yth, Pimpinan serikat pekerja/serikat buruh tingkat provinsi Jawa Barat.

Komentar

Loading...