Unduh Aplikasi

SENGKARUT PEMBANGUNAN JEMBATAN KILANGAN

Dugaan Laporan Keuangan Palsu, serta Pembayaran 100 Persen Sebelum Pekerjaan SelesaiĀ 

Dugaan Laporan Keuangan Palsu, serta Pembayaran 100 Persen Sebelum Pekerjaan Selesai 
Gubernur Aceh saat meninjau pembangunan jembatan Kilangan

BANDA ACEH - Hari-hari terakhir ini permasalahan pembangunan jembatan Kilangan dengan pagu Rp 48 miliar dalam APBA 2019 yang bersumber dari dana otonomi khusus (Otsus) Aceh kembali mencuat.

Berdasarkan penelusuran melalui laman LPSE Pemerintah Aceh, pembangunan jembatan Kilangan ini dimenangkan oleh PT Sumber Cipta Yoenanda dengan nilai kontrak Rp42,9 miliar, dengan surat perjanjian kerja nomor 31-AC/Bang/PUPR/APBA/2019 tanggal 2 Juli 2019.

Dalam dokumen laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan Pemerintah Aceh tahun anggaran 2019 oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Kilangan ini mengalami adendum sebanyak dua kali. 

Pengumuman pemeng tender proyek Jembatan Kilangan Aceh Singkil. Foto: Dok AJNN

Masih dalam temuan BPK menyebutkan bahwa pekerjaan pembangunan jembatan Kilangan ini mengalami keterlambatan, meski demikian pekerjaan tetap dibayar 100 persen serta rekanan tidak dikenakan sanksi denda atas keterlambatan tersebut.

Kesimpulan diatas diperoleh oleh BPK setelah melakukan konfirmasi dengan PPTK. Dimana PPTK menyatakan bahwa pekerjaan dibayar 100 persen dengan persyaratan penyedia jasa menyerahkan jaminan bank senilai progres pekerjaan yang belum dilaksanakan.

Dalam laporannya, BPK menyebutkan bahwa hingga pemeriksaan berakhir, BPK tidak memperoleh dokumen kapan pekerjaan jembatan selesai dikerjakan dan copy jaminan bank yang dimaksudkan oleh PPTK.

Bahkan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas dokumentasi foto jembatan menunjukkan ada 7 bentang jembatan telah tersambung, akan tetapi dari hasil pemeriksaan fisik ke lapangan pada tanggal 6 Februari 2020 menunjukkan masih terdapat pekerjaan pemasangan baut di lantai jembatan. Padahal berdasarkan berita acara serah terima pekerjaan nomor 630/BID-PBJ/2275/2019 tanggal 26 Desember 2019 yang telah dibayar lunas.

Menurut BPK, sesuai Peraturan Presiden No 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah, pasal 1 ayat (10) bahwa PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.

Pengumuman pemeng tender proyek Jembatan Kilangan Aceh Singkil. Foto: Dok AJNN

Lalu, pada pasal 1 ayat (15) disebutkan bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan selanjutanya disebut PPHP adalah tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa. Bahkan pada pasal 7 ayat (1) huruf g yang menyatakan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika antara lain menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi. 

Atas kondisi ini BPK menyatakan bahwa Kepala Dinas PUPR tidak menjawab substansi kondisi yang ada berdasarkan data berita dan hasil pengujian ke lapangan menunjukkan bahwa penyedia jasa masih melakukan pekerjaan pada tanggal 6 Februari 2020.

Oleh karenanya BPK merekomendasikan kepada Gubernur Aceh untuk melakukan pemeriksaan atas waktu penyelesaian jembatan Kilangan sesuai kondisi sebenarnya dan menghitung sanksi/denda keterlambatan yang masih harus disetorkan, selanjutnya meminta kepada Kadis PUPR untuk menagih dan menyetorkan ke Kas Pemerintah Aceh.

Selain itu, Gubernur Aceh diminta melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas tindakan diskriminatif Pokja pwmilihan IV dan merekomendasikan pengenaan sanksi sesuai dokumen pemilihan nomor 02/Dok.Tek/Pokja.IV/PUPR.17/2019 tanggal 25 April 2019 kepada pihak-pihak yang terlibat atas tindakan diskriminatif Pokja dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karenanya, BPK juga memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR Aceh untuk melakukan pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam kepada PT Sumber Cipta Yoenanda karena menyampaikan dokumen laporan keuangan yang diduga palsu.

Hingga berita ini diunggah, belum diketahui apakah Dinas PUPR Aceh sudah menindaklanjuti rekomendasi BPK agar PT Sumber Cipta Yoenanda dimasukkan dalam daftar hitam. Fajri yang saat itu menjabat Kadis PUPR Aceh tidak merespon pertanyaan AJNN yang dikirim via WhatsApp, dihubungi via selulernya juga belum dijawab. Tak hanya itu, AJNN juga mecoba menghubungi Plt Kadis PUPR Aceh, Mawardi via telepon seluler, tapi belum dijawab. Namun, penelusuran AJNN di laman Inaproc LKPP, PT Sumber Cipta Yoenanda tidak terdaftar sebagai perusahaan yang masuk dalam daftar hitam.

Komentar

Loading...