Unduh Aplikasi

Dugaan Korupsi Uang Makan Hafiz, Polisi Tahan Kadis Dayah Gayo Lues

Dugaan Korupsi Uang Makan Hafiz, Polisi Tahan Kadis Dayah Gayo Lues
Konferensi pers penahanan tersangka kasus dugaan korupsi uang makan hafizd Gayo Lues. Foto: untuk AJNN.

GAYO LUES - Kepolisian Resor (Polres) Gayo Lues menetapkan tiga tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi uang makan dan minum hafiz di Dinas Syariat Islam (DSI) kabupaten setempat senilai Rp 9 miliar yang bersumber APBK-DOKA tahun 2019.

Kapolres Gayo Lues, AKBP Carlie Syahputra Bustamam melalui Kasat Reskrim Iptu Irwansyah mengatakan, ketiga tersangka tersebut yakni berinisial HS yang merupakan Kepala Dinas Dayah Kabupaten Gayo Lues dan sekaligus Plt. Kepala Baitul Mal kabupaten setempat yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Syariat Islam tahun 2019.

Menurut Iptu Irwansyah, penetapan tersangka HS yang merupakan Pengguna Anggaran (PA) dan merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena tidak memahami tugas pokok sebagaimana diatur Perpres No.16 Tahun 2018. Saat ini Ketiganya sudah ditahan di sel mapolres setempat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Baca: BPKP: Kerugian Negara Dugaan Korupsi Makan Minum Dayah di Gayo Lues Hampir Rp4 Miliar

“Selaku PPK yang diberikan kewenangan mengkaji RUP tetapi dia tidak melakukan kaji ulang terhadap RUP, dia yang mempunyai tugas menetapkan spesifikasi teknik/KAK tidak melaksanakannya tetapi ia melimpahkannya kepada PPTK,” kata Iptu Irwansyah, saat dihubungi AJNN, Rabu (28/4).

Kata Iptu Irwansyah, selain menetapkan HS sebagai tersangka,  pihaknya  juga menetapkan tersangka lain berinisial LUK sebagai penyedia Wisma Pondok Indah pada 14 April 2021 lalu. 

“Tersangka LUK berperan sebagai wakil direktur yang memalsukan tandatangan direktur atas nama Upik, selain itu dia tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, serta bermacam masaalah lainya,” sebut Iptu Irwansyah.

Untuk tersangka ke tiga, Kepolisian Kabupaten Gayo Lues juga menetapkan SH alias Apuk selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Syariat Islam pada tahun 2019.

Iptu Irwansyah menjelaskan, bahwa SH tidak melaksanakan tugas sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006. Selain itu, ia juga meminjam perusahaan Ira Catering untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan belanja aqua gelas serta tidak mematuhi ketentuan Peraturan Presiden tentang pengadaan barang dan jasa.

“Sehingga, kegiatan Pemda Gayo Lues melalui Dinas Syariat Islam yang melaksanakan program peningkatan sumber daya santri terjadi penyalahgunaan uang negara," ujarnya.

Berdasarkan kejadian itu kata Irwansyah, maka uang nasi sesuai kontrak yang seharusnya Rp 19.965, hanya dibayarkan Rp 9.500, belanja snack sesuai kontrak Rp 8.910 yang dibayarkan hanya Rp 4.500. Atas kejadian tersebut, negara dirugikan Rp 3,7 miliar berdasarkan hasil audit kerugian keuangan negara oleh BPKP Perwakilan Aceh.

HUT Pijay

Komentar

Loading...