Unduh Aplikasi

Dugaan Korupsi Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin, Kasipenkum: Edi Yandra Sudah Diperiksa

Dugaan Korupsi Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin, Kasipenkum: Edi Yandra Sudah Diperiksa
Kasipenkum dan Humas Kejati Aceh Munawal Hadi. Foto; AJNN/Tommy.

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) terus mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Dinas Pertanahan Aceh pada Tahun 2019.

Kepala Penerangan Hukum dan Humas Kejati Aceh, Munawal Hadi menyebutkan, pihaknya juga sudah memeriksa mantan Kepala Dinas Pertanahan Aceh, Edi Yandra terkait kasus tersebut.

"Mantan kadis sudah pernah dipanggil untuk dimintai keterangan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021," katanya saat dikonfirmasi AJNN, Kamis (10/6).

Sejauh ini, Kejati sudah memanggil sembilan orang saksi untuk dimintai keterangan terkait pengadaan sertifikat tanah bagi masyarakat miskin di Dinas Pertanahan Aceh pada Tahun 2019 itu.

Baca: Kepala Inspektorat Benarkan Indikasi Kerugian pada Pengadaan Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin

Kata Munawal, adapun saksi yang sudah dipanggil yakni dari pihak Dinas Pertanahan Aceh, Kantor Wilayah Pertanahan Aceh, serta lima orang dari kantor pertanahan kabupaten dan lima dinas pertanahan kabupaten. 

Untuk diketahui, kasus tersebut berawal dari laporan hasil pemeriksaan Inspektorat pada Dinas Pertanahan Aceh Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Selanjutnya, GeRAK Aceh melaporkan secara resmi kasus tersebut ke Kejati Aceh.

Dalam laporan tersebut terdapat indikasi kerugian negara pada kegiatan pengadaan sertifikat tanah masyarakat miskin serta pengadaan langsung yang dilakukan tidak melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan tidak sesuai aturan yang berlaku pada Dinas Pertanahan Aceh tahun 2019 ke Kejaksaan Tinggi(Kejati). 

Berdasarkan hasil audit Inspektorat Aceh, sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin itu terindikasi mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp 454,8 juta dan pengadaan langsung melalui “pintu belakang” secara manual dan mengangkangi aturan main sebesar Rp 657,6 juta. 

Baca: Penyelidikan Kasus Sertifikat Tanah, Kejati Sudah Periksa Sembilan Saksi

Dalam laporan Inspektorat disebutkan, jumlah bidang tanah yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten sebanyak 1.113 bidang tanah untuk diserahkan kepada masyarakat miskin, namun dari jumlah tersebut ternyata hanya masyarakat miskin di Kabupaten Aceh Barat saja yang telah menerima sertifikat, itupun baru sebanyak 25 bidang tanah. 

Bahkan Inspektorat Aceh juga telah menyatakan dalam hasil pemeriksaannya ada indikasi mengakibatkan kerugian daerah dalam persertifikatan tanah masyarakat miskin sebesar Rp 454,8 juta. 

Komentar

Loading...