Unduh Aplikasi

Dugaan Konspirasi di Balik Penetapan Pemenang Tender Oncology RSUDZA

Dugaan Konspirasi di Balik Penetapan Pemenang Tender Oncology RSUDZA
Potongan surat sanggahan PT MAM Energindo

BANDA ACEH - Kelompok kerja (Pokja) Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh, diduga menyalahgunakan wewenang dalam menetapkan pemenang tender Pembangunan Gedung Oncology Centre pada Satuan Kerja BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Zainoel Abidin (RSUDZA) Banda Aceh.

Hal ini diketahui berdasarkan surat sanggahan dari salah satu peserta tender, PT MAM Energindo yang merasa dirugikan tindakan tersebut. Dalam surat sanggahan yang dilakukan PT MAM Energindo, dijelaskan bahwa telah terjadi kesalahan fatal yang merugikan pihaknya.

Kuasa hukum PT MAM Energindo, Mukhlis Mukhtar mengatakan pihaknya menduga telah terjadi konspirasi jahat yang dilakukan Pokja dengan cara mengubah persyaratan tender, yang kemudian menjadi alasan menggugurkan perusahaan yang turut mengikuti tender.

Baca: Belum Tayang di LPSE, Tender Pembangunan Gedung Oncology Center RSUDZA Terhambat

"Kami minta ini ditender ulang, kami bisa buktikan pelanggaran itu. Selain itu, kami mencium adanya dugaan konspirasi," kata Mukhlis Mukhtar kepada AJNN, Kamis (2/1).

Lanjutnya, dugaan konspirasi itu mencuat karena dalam tahapan tender barang-barang pemerintah untuk tahun jamak (multiyears) memiliki dua tahapan, yaitu tahapan prakualifikasi dan tahapan pelaksanaan tender.

Pada tahap prakualifikasi, PT MAM Energindo sudah dinyatakan lulus dan diperbolehkan mengikuti tahapan selanjutnya yakni tender. Saat itu, peserta yang dinyatakan lulus prakualifikasi ada tujuh perusahaan, namun saat tahapan tender 6 diantaranya dinyatakan gugur dengan alasan tidak memenuhi syarat prakualifikasi.

"Rupanya perusahaan yang dimenangkan itu milik seseorang yang sering bersama mereka," ujarnya.

Kata Mukhlis, konsekuensi secara hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dimana dalam salah satu klausul disebutkan apabila ada pihak yang merasa dirugikan terhadap penetapan pemenang tender, lalu melakukan sanggahan atau banding, maka pihak penyedia tidak diperbolehkan membuat kontrak.

"Jika dipaksakan kami akan laporkan ke KPK atau kami layangkan gugatan ke PTUN baik secara perdata dan TUN," pungkasnya.

Berdasarkan, surat sanggahan PT MAM Energindo yang diperoleh AJNN, disebutkan Pokja kembali melakukan evaluasi terhadap Daftar Peralatan Utama (DPU) pada tahapan tender dengan peralatan yang sama pada tahapan evaluasi prakualifikasi, dengan kesimpulan PT MAM dinyatakan memenuhi syarat untuk selanjutnya diundang pada tahapan tender.

Baca: Kontrak Pembangunan Lanjutan Oncology RSUDZA Diputus

Namun, pada saat tender, persyaratan DPU yang sebelumnya sudah dinyatakan memenuhi kriteria, oleh Pokja dinyatakan tidak memenuhi nilai ambang batas unsur persyaratan Peralatan Utama. Kemudian, penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang dilakukan oleh Pokja, yaitu menambah, mengurangi dan mengubah kriteria persyaratan.

Padahal, pada BAB III IKP Huruf E Angka 28.7.a (Hal. 23) Dokumen Pemilihan/Tender Nomor : 02.1/ADD.JK/POKJA PEMILIHAN – LXXV/2019 Tanggal 4 Desember 2019 “Pokja Pemilihan dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan/Tender ini”.

Hal itu berkaitan dengan banyaknya peserta tender yang disimpulkan tidak memenuhi syarat teknis, dengan kriteria yang tidak diatur pada BAB III IKP Huruf E Angka 29.8 dan BAB IV LDP Huruf M Angka 3 terkait kewajiban keberadaaan alat dan kepemilikan dokumen perizinan Batching Plant ke wilayah lokasi kegiatan kerja dan sekitarnya sebagai salah satu kriteria persyaratan administrasi dan/atau teknis dokumen penawaran.

Kemudian, Pokja juga menetapkan penetapan pemenang tunggal tanpa melakukan klarifikasi, negosiasi teknis dan biaya terlebih dahulu, memenuhi unsur penyimpangan dari Dokumen Tender Nomor : 02.1/ADD.JK/POKJA PEMILIHAN – LXXV/2019 Tanggal 4 Desember 2019 BAB III IKP Huruf E Angka 32 “Dalam hal hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi, dilakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga”.

Komentar

Loading...