Unduh Aplikasi

Dugaan Jual Beli Jabatan di BRA, Dalih untuk Biaya Pengurusan SK dari Gubernur

Dugaan Jual Beli Jabatan di BRA, Dalih untuk Biaya Pengurusan SK dari Gubernur
Bukti surat rekomendasi dari Panglima KPA Kuta Radja. Foto: For AJNN.

BANDA ACEH - Juru Bicara Komite Peralihan Atjeh (KPA) Kuta Radja, Hidayat mengatakan, dugaan jual beli jabatan yang dilakukan oknum di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) pusat dengan dalih sebagai biaya pembuatan SK dari Gubernur Aceh.

"Kata Abu Hasan uang yang diminta BRA itu untuk biaya pembuatan SK dari Gubernur Aceh," kata Dayat saat ditemui AJNN di salah satu warung kopi di Banda Aceh, Rabu (17/2/2021).

Ia mengatakan, hal itu tidak terlalu logis jika BRA Provinsi meminta uang sebesar Rp50 juta ke calon ketua BRA wilayah kota itu dengan alasan biaya pengurusan SK.

Sebab, kata dia, tahun sebelumnya hal itu tidak pernah terjadi. Untuk ketua BRA kota itu tetap diusulkan oleh panglima wilayah.

Baca: BRA Diduga Lakukan Praktik Jual Beli Jabatan

"Tidak pakek duit segala. Dan untuk provinsi diusulkan oleh Mualem," ucapnya.

"Tapi oleh Ketua BRA sekarang diminta duit kepada setiap calon ketua BRA wilayah. Salah satunya orang kami, kalau wilayah lain kami nggak tahu, bisa jadi juga diminta uang," sambungnya.

Kata Dayat, pihaknya di KPA Kuta Radja tidak bisa menerima hal tersebut. Sebab saat peringatan ulang tahun GAM 4 Desember 2020 kemarin, pihaknya tidak memiliki uang sepeserpun.

"Ini kok diminta uang untuk calon ketua wilayah sebesar Rp50 juta. Sementara tugas dari BRA pusat sendiri tidak ada dampak untuk para mantan kombatan GAM," pungkasnya.

Komentar

Loading...