Unduh Aplikasi

Dua Tahun Irwandi-Nova, Berikut Catatan Kritis SMSI Aceh

Dua Tahun Irwandi-Nova, Berikut Catatan Kritis SMSI Aceh
Sekretaris SMSI Akhiruddin Mahjuddin dan Ketua SMSI, Hendro Saky. Foto: Ist

BANDA ACEH - Sejak 2008, Aceh menerima alokasi dana otonomi khusus atau dana otsus. Hal ini menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) bertambah signifikan, yaitu sebesar Rp8-9 triliun setiap tahunnya.

Tambahan anggaran tersebut menjadikan kemampuan fiskal Aceh sebagai motor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh semakin fleksible dan kuat. Disisi lain, perdamaian Aceh, juga menjadi variabel kunci dalam mendorong akselarasi percepatan dan pemanfaatan sumber - sumber kekayaan alam.

Sebagai Provinsi yang memiliki kekayaan alam melimpah, seperti batu bara, emas, minyak bumi dan gas, perak, tembaga dan mineral lainnya. Selain itu Aceh juga ditopang oleh faktor pembiayaan atau fiskal yang bersumber dari penerimaan dari negara, yakni APBN, APBA dan APBK, serta dana Desa.

Dimana setiap tahunnya, rata-rata Daftar Isiaan Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Aceh mencapai Rp70-75 triliun, yang terdistribusi untuk kementrian dan lembaga, satker, dana kabupaten dan kota, dana desa, serta dana otsus.

Kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi pariwisata yang indah, unik, etnik, religus, dan beragam, serta besarnya fiskal setiap tahunnya, dengan ditopang kekhususan yang dimiliki Aceh berupa UUPA, ternyata provinsi ini belum mampu memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Aceh, Hendro Saky mengatakan sebagai perbandingan, kemampuan fiskal Aceh berupa Anggaran adalah nomor satu terbesar di Sumatera dan nomor tiga terbesar di Indonesia. Namun hingga kini, faktanya provinsi Aceh masih menempati posisi nomor satu angka kemiskinannya di pulau Sumatera, dan peringkat enam di Indonesia, dari 34 provinsi yang ada.

"Badan pusat statistik (BPS) mencatat saat ini periode September 2018, angka kemiskinan di Aceh sebesar 15,97 persen, atau terdapat 831 ribu penduduk provinsi ini yang hidup dibawah garis kemiskinan," kata Hendro Saky, Kamis (11/7).

Namun jika mencermati angka-angka tersebut, secara rata-rata Pemerintah Aceh berhasil menekan tingkat kemiskinan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, yakni, 2012 (18,58 persen), 2013 (17,72 persen), 2014 (16,98 persen), 2015 (17,11 persen), 2016 (16,43 persen), 2017 (15,92 persen), dan 2018 (15,68 persen).

Variabel lainnya seperti angka pengangguran, hasil survei BPS Februari 2018, mencatat tingkat pengangguran terbuka atau TPT mencapai 154 ribu orang, dari 2,235 juta dari angkatan kerja. Dimana angka ini terus mengalami penurunan setiap tahunnya, tercatat, 2012 (9,10 persen), 2013 (10,30 persen), 2014 (9,02 persen), 2015 (9,93 persen), 2016 (7,57 v), 2017 (6,57 persen), dan 2018 (6,35 persen).

"Dari sisi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga bahan berlaku (ADHB), BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh hingga triwulan I 2019 sebesar Rp38,84 triliun, atau meningkat sebesar 3,88 persen years-on years (yoy)," ungkapnya.

Bahkan secara rata-rata, kata Hendro, tahunan kinerja pertumbuhan ekonomi Aceh terus mengalami fluktiasi yakni 2012 (4,95 persen), 2013 (4,15 persen), 2014 (4,02 persen), 2016 (4,27 persen), 2017 (4,14 persen) dan 2018 (4,61m persen).

Dengan periode pengamatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Aceh belum menyentuh angka pertumbuhan lima persen, atau kinerja perekonomian Aceh setiap tahunnya selalu berada dibawah angka nasional yaitu rata-rata pada kisaran 5,17 persen.

Bertepatan pada 5 Juli 2019, tepat dua tahun kinerja kepemimpinan Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah. SMSI juga mencatat ada beberapa kemajuan yang dicapai, dimana semua variabel kinerja perekonomian Aceh menunjukkan tren yang positif. Capaian-capaian tersebut bisa saja belum memuaskan semua pihak, namun melihat Aceh tidak bisa Apple to Apple dengan daerah lainnya di Indonesia.

Pertama, kondisi Aceh yang baru keluar dari konflik bersenjata, yang mena konflik tersebut tidak saja menghancurkan Infrastruktur pembangunan (ekonomi, kesehatan dan pendidikan), tapi juga menghancurkan infrastruktur dan sufrastruktur peradaban Aceh (sosial, budaya dan politik).

Kedua, saat yang bersamaan Aceh juga mengalami musibah ganda Gempa dan Tsunami yang semakin memeperparah kondisi Aceh, sehingga capian - capaian tersebut belum secara optimal memperlihatkan perubahan yang dicapai daerah lain.

Hendro mengatakan pihaknya juga memberikan beberapa catatan diantaranya, yaitu persoalan angka kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan juga ketersediaan energi, dan lapangan pekerjaan, serta rendahnya realisasi investasi.

Terkait angka kemiskinan, tambah Hendro, seyogyanya patut untuk mendapat apresiasi, dimana ada penurunan jumlah penduduk miskin di Aceh, meskipun besarannya hanya 0,24 persen yang berhasil ditekan.

"Seharusnya, dengan jumlah fiskal terbesar di Sumatera, capaian angka kemiskinan yang dapat dapat diturunkan sebesar 1 hingga 2 persen setiap tahun. Ini memperlihatkan bahwa, jumlah anggaran besar yang ada, jika tidak dikelola secara baik ternyata tidak serta merta berdampak signifikan terhadap penyelesaian akar pengentasan kemiskinan," ujarnya.

Besarnya anggaran di Aceh, tidak diikuti dengan kebijakan dan politik anggaran yang baik (tidak direncanakan secara cermat, tidak tepat sasaran, kegiatan yang dianggarakan oleh pemerintah Aceh, dan kabupaten kota sama sekali tidak menyentuh pada akar persoalan pengentasan kemiskinan), bermakna masih lemahnya aspek perencanaan yang salah satunya disebabkan kurang sinerginya semua pihak dalam melihat akar persoalan yang ada.

Begitu juga dengan proses politik, DPR Aceh, selaku lembaga legislatif, yang semestinya memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan, malah lebih banyak menghabiskan energi pada proses fungsi pengganggaran, itupun bukan menyoal dan menyentuh anggaran yang berpihak pada masyarakat, malahan justru lebih oada anggaran yang kerap disebut aspirasi atau pokok-pokok pikiran.

"Pada aspek pertumbuhan ekonomi, kami mencermati sejak 2016 hingga 2018, ekonomi Aceh bertumbuh pada kisaran 0,5 persen, ini memperlihatkan bahwa kebijakan fiskal termasuk anggaran, belum mampu menjadi stimulus untuk meningkatkan daya ungkit kinerja perekonomian Aceh," kata Hendro.

Sementara itu, Sekretaris SMSI Aceh, Akhiruddin Mahjuddin mengungkapkan hal ini disebabkan baru belanja pemerintah satu - satunya, lihat saja dari empat variabel pertumbuhan Ekonomi (Konsumsi, Saving, Pengeluaran Pemerintah, serta Ekpor/Impor) yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonom Aceh. Yang mana berdasarkan data, pengeluaran pemerintah (goverment expenditure) di Aceh, berkontribusi sebesar 60 persen pada kinerja perekonomian.

"Rendahnya kinerja perekonomian Aceh paling dipengaruhi oleh rendahnya kinerja ekspor," kata Akhiruddin Mahjuddin.

Oleh karenanya hal ini harus menjadi perhatian serius Pemerintahan Aceh kedepan, yakni dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam, kelautan, serta perikanan, sebagai komoditas unggulan Ekspor Aceh melalui pelabuhan - pelabuhan di Aceh.

"Harus diakui sangat sedikit perusahaan besar di Aceh yang berinvestasi disektor kelautan dan perikana, serta pertanian modern, ini berdampak pada komoditas Aceh yang belum dapat dimaksimalkan baik kualitas, kuantitas serta kontinuitas produk untuk kebutuhan ekspor. Karenanya, Pemerintah Aceh kedepan, harus mendorong investasi ke sektor ekonomi produktif, yakni pada upaya peningkatan dan pemanfaatan komoditas andalan Aceh, seperti kopi, ikan tuna, udang vaname, pinang, dan coklat," ungkapnya.

Ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi sorotan SMSI Aceh. Walau diakui, ada progres penurunan angka pengangguran dari 6,57 ke 6,35, namun penurunannya tidak siginifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan di Aceh.

"Lambannya kinerja penyediaan lapangan kerja ini, salah satunya dikarenakan minimnya investasi yang masuk ke Aceh, baik disektor perkebunan, perikanan, dan juga sektor jasa dan perdagangan. Untuk itu, Pemerintah Aceh harus memikirkan kerangka dan langkah strategis pada penciptaan lapangan kerja melalui sektor industri kecil dan menengah, atau IKM," jelasnya.

Menurutnya salah satu yang juga perlu didorong oleh Pemerintah Aceh yaitu mendorong konstribusi Bank Aceh Syariah dalam percepatan akselerasi perekonomian Aceh.

"Kita ketahui bersama, bank yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh ini, belum secara nyata berkontribusi untuk mendorong majunya sektor IKM," kata Akhiruddin.

Dari data menunjukkan bahwa Bank Aceh Syriah memiliki dari 30 persennya dari total aset perbakan di Aceh. Dengan aset sebesar Rp28 triliun, sudah sepantasnya Bank Aceh Syariah harus berperan besar pada upaya mendorong akselarasi kinerja perekonomian Aceh.

"Plt Gubernur Aceh, harus berani melakukan reformasi besar-besaran dijajaran komisaris dan Direksi Bank Aceh, agar perbankan itu berorientasi pada sektor ekonomi produktif, dan tidak semata menjalankan bisnisnya pada ekonomi konsumtif yang selama ini dipraktekkan," tegasnya.

Sebagai upaya lainnya dalam penciptaan lapangan kerja, kata Akhiruddin, SMSI Aceh memandang perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan aset milik Pemerintah Aceh, berupa gedung, tanah, kenderaan berat, bangunan, dan jenis aset lainnya untuk dimanfaatkan dengan skema kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaannya agar dapat menampung dan menyerap tenaga kerja. Dari data yang diperoleh, saat ini jumlah aset milik pemerintah Aceh mencapai Rp2,4 triliun.

"Persoalan keterdiaan dan pasokan energi juga belum mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Aceh. Ini ditandai masih sering terjadinya pemadaman listrik, yang tidak saja berakibat fatal pada kerugian besar yang terjadi pada masyarakat yang usahanya bergantung pada pasokan listrik tapi juga menjadi catatan bagi calin investor," imbuhnya.

Secara aturan, UU ketenagalistrikan memang menegaskan PLN merupakan perusahaan penyedian listrik, namun, Pemerintah Aceh harus dapat bekerja secara maksimal melalui inovasi dan investasi disektor energi.

"Investasi disektor energi dengan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bersih dan terbaharukan di Aceh, seperti tenaga listrik tenaga panas bumi, tenaga air, dan juga tenaga angin harus dilakukan, guna mewujudkan ini pemerintah Aceh sedapat mungkin melibatkan perbankan daerah dan nasional," kata Akhiruddin.

Terakhirnya, SMSI Aceh juga memandang penting dilakukan penyegaran terhadap Kepala SKPA dijajaran Pemerintah Aceh, ini penting segera dilakukan segera, mengingat, dalam kurun waktu dua tahun ini, atau sejak dilantik, para kepala SKPA tidak memperlihatkan kinerja yang nyata.

"Reorganisasi ditubuh pemerintah Aceh harus dilakukan dengan cermat, agar organisasi dapat bergerak cepat menjawab persoalan-persoalan yang masih menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Aceh," ujarnya.

 

Aceh UMKM Expo 2019
Ucapan Selamat Pelantikan DPRA - Aceh Barat
iPustakaAceh

Komentar

Loading...