Unduh Aplikasi

Dua PNS PUPR Simeulue Didakwa Korupsi Rp 10,7 Miliar

Dua PNS PUPR Simeulue Didakwa Korupsi Rp 10,7 Miliar
Sidang korupsi jalan dan jembatan PUPR Simeulue Jilid II di Pengadilan Tipikor. Foto: AJNN/Tommy.

BANDA ACEH - Dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas PUPR Simeulue didakwa melakukan tindak pidana korupsi pemeliharaan jalan dan jembatan yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar.

Dua PNS terdakwa korupsi tersebut yakni Mumun Ihwan, selaku KasiPengujian Peralatan dan Bismansyah, selaku staf teknis pemeliharaan jalan dan jembatan pada Dinas PUPR Simeulue.

Dakwaan tersebut dibacakan Jaksa Penuntut Umum Dedet Darmadi dari Kejari Simeulue, pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Rabu (14/7).

Sidang yang diketuai Zulfikar didampingi hakim anggota Edwar dan Nani Sukmawati berlangsung secara virtual. Dua terdakwa mengikuti persidangan secara teleconfren dari Lapas Sinabang.

Terdakwa Mumum mengikuti persidangan didampingi penasihat hukum Junaidi, Zulfan, Muhammad Nasir, sementara terdakwa Bismansyah tanpa didampingi penasihat hukum.

Dalam dakwaan penuntut umum, kedua terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan keuangan negara dalam paket pekerjaan rehabilitasi jalan dan jembatan dari anggaran APBK 2017 senilai Rp10,7 miliar lebih.

"Kedua terdakwa melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangannya. Perbuatan terdakwa melanggar pasal 2 dan pasal 3 Jo pasal 18 UU nomor 31 tahun 1999  yang diubah menjadi  UU nomor 2001 tentang tidak pidana korupsi," sebut penuntut umum.

JPU menyebutkan pemerintah Simeulue telah menganggarkan melalui APBK 2017 Rp 1 miliar untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan. Pada anggaran perubahan terjadi peningkatkan menjadi Rp 10,7 miliar.

Setelah terjadinya perubahan, pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dibagi 70 paket dengan melakukan penunjukan langsung dan terjadi kelebihan bayar.

Paket pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan dikerjakan sendiri oleh pihak Dinas PUPR Simeulue sampai dengan tahap pencairan uang 100 persen.

Terdakwa Mumun Ihwan ikut mengambil uang pembayaran 100 persen dari Direktur Perusahan yang perusahaan tersebut digunakan oleh pihak Dinas PUPR Simeulue untuk melaksanakan kegiatan itu. 

Baca: Kasus Korupsi Pemeliharaan Jalan Jembatan PUPR Simeulue Jilid II Segera Disidangkan 

Sementara terdakwa Bismansyah telah menyalahi kewenangannya selaku staf teknis dimana telah menandatangani dokumen berita acara serah terima pekerjaan.

"Terdakwa selaku tim teknis tidak melakukan pengawasan atau pengecekan fisik dengan benar sebelum menandatangani dokumen pekerjaan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan, sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi," sebut penuntut umum.

Berdasarkan hasil audit BPKP perwakilan Aceh, telah terjadi kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar pada proyek pemeliharaan jalan dan jembatan pada dinas PUPR Simeulue.

Usai mendengarkan dakwaan penuntut umum, terdakwa Mumun Ihwan melalui penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan JPU.

"Kami penasihat hukum terdakwa Mumun akan menyampaikan keberatan pada nota keberatan di sidang selanjutnya," kata Muhammad Nasir dari kantor hukum Junaidi dan Zulfan.

Sidang dilanjutkan pada 28 Juli 2021 dengan agenda mendengarkan saksi-saksi dari Jaksa Penuntut Umum.

Usai persidangan, Muhammad Nasir mengatakan bahwa kliennya Mumun dalam perkara ini hanya orang yang disuruh mencari profil perusahaan untuk melaksanakan proyek pemeliharaan jalan dan jembatan Dinas PUPR Simeulue.

"Jadi terdakwa Mumun hanya menjalankan perintah atasan untuk mencari profil perusahaan untuk pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan," ungkap Muhammad Nasir.

Komentar

Loading...