Unduh Aplikasi

Dua Lembaga Dukung Pemkab Abdya Tolak Perpanjangan HGU PT CA

Dua Lembaga Dukung Pemkab Abdya Tolak Perpanjangan HGU PT CA
Ilustrasi. Foto: Net
BANDA ACEH - Gerakan Antikorupsi (GeRAK) Aceh dan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendukung Pemerintah Aceh Barat Daya menolak perpanjangan HGU Kelapa Sawit PT Cemerlang Abadi (CA). Penolakan itu perlu dilakukan kajian mendalam atas keberadaan Perusahaan Perkebunan CA, apalagi dilihat dari keuntungan bagi daerah. Pasalnya PT CA tidak memberikan dampak yang baik bagi daerah dan masyarakat Aceh Barat daya.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani, mengatakan Pemerintah Abdya harus memikirkan bagaimana cara mengambil alih lokasi HGU tersebut dan dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan bagi daerah. Apalagi selama ini PT CA juga tidak memberikan dampak yang baik dan sifnifikan bagi PAD daerah.

"Sudah sangat tepat jika Pemda Abdya menjadikan lokasi PT CA sebagai salah satu sumber pendapatan bagi Abdya kelak," kata Akshalani, Senin (29/8).

Selain itu, Askhalani meminta pihak perusahaan agar segera memenuhi perjanjian atau kesepakatan bersama masyarakat Abdya untuk memberikan kebun binaan seperti yang pernah dijanjikan, karena itu juga diatur dalam beberapa undang-undang  seperti seperti, Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan.

"Pertama, perusahaan perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling rendah seluas 20 persen dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan," jelas Akshalani.

Sementara itu, Ketua Yara Abdya Miswar meminta pemerintah untuk mengkaji atau tidak mengambil langkah-langkah yang keliru dalam melakukan perpanjangan HGO, jangan sampai masyarakat Abdya menjadi korban perpanjangan HGO perusahaan tersebut.

"Pemerintah Abdya harus lebih mementingan masyarakat, karena hak-hak masyarakat selama ini memang tidak ada perhatian dari perusahaan tersebut, seperti hak pendidikan masyarakat sekitar perusahaan, hak kesehatan masyarakat dan juga penyerapan tenaga kerja," ungkapnya.

Selama ini, kata Miswar, sistem pengelolaan dana corporate social responsibility  (CSR) perusahaan hanya mengambil keuntungan saja, kehadiran perusahaan perkebunan tidak hanya untuk mencari keuntungan bagi perusahaan dan pemerintah, tetapi juga memikirkan manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

"Seperti membantu mengangkat perekonomian masyarakat yang lebih baik. Permasalahan yang timbul sekarang akibat kelalaian atau kurang perhatian dan kepeduliaan pemerintah serta perusahaan terhadap masyarakat sekitara. Segera penuhi tuntutan masyarakat sebelum kami melangambil langkah-langkah hukum," tegasnya.

Komentar

Loading...