Unduh Aplikasi

Dua Komisioner KIP Nagan Raya Dilaporkan ke DKPP

Dua Komisioner KIP Nagan Raya Dilaporkan ke DKPP
Surat panggilan sidang dari DKPP. Foto: Ist

BANDA ACEH - Dua komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Nagan Raya, dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI terkait dugaan pelanggaran kode etik. Perkara ini dilaporkan pada Selasa (20/8) lalu.

Dugaan pelanggaran ini dilaporkan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kabupaten Nagan Raya, Said Mudhar. Adapun dua komisioner yang menjadi terlapor dalam perkara ini yaitu Ketua dan Anggota KIP Nagan Raya, Idris dan Ahmad Husaini.

Menindaklanjuti laporan itu, Said Mudhar memberikan kuasanya kepada Askhalani dan Zulkifli dari Kantor Hukum ARZ, untuk memberikan pendampingan terkait proses hukum dugaan pelanggaran etik tersebut.

Menurut Askhalani, berdasarkan keterangan dari kliennya, pada 6 Agustus 2019 bertempat di Sekretariat KIP setempat, Idris menyampaikan ide kepada Ahmad Husaini dan tiga komisioner lainnya, untuk meminta uang sejumlah Rp 5 juta kepada 25 orang Anggota DPRK Nagan Raya terpilih periode 2019-2024.

“Saat itu salah seorang komisioner sempat menolak permintaan tersebut dan memilih meninggalkan ruangan,“ kata Askhalani kepada AJNN, Jumat (8/11).

Kemudian, sambungnya, pada 8 Agustus 2019, Anggota DPRK Nagan Raya terpilih dipanggil ke kantor sekretariat DPRK setempat, untuk melengkapi persyaratan administrasi yang dibutuhkan. Sembari namanya dipanggil, beberapa anggota dewan itu duduk di kantin.

Saat itu, mereka didatangi oleh Idris dan Ahmad Husaini dan menyampaikan bahwa semua anggota DPRK Nagan Raya terpilih, wajib memberikan uang sebesar Rp 500 ribu perorang, dengan dalih untuk keperluan administrasi seperti membeli materai dan lainnya.

“Bahkan mereka sempat memberikan nomor rekening, karena salah seorang anggota dewan beralasan tidak membawa uang cash,“ sebutnya.

Sementara itu, kata Askhal, perbuatan keduanya telah melanggar prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemilu. Bahkan sangat bertentangan dengan PKPU nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

"Adapun alat bukti kami lampirkan yakni, slip transfer via teller BRI, dan sejumlah link berita di media yang menyebutkan sejumlah caleg terpilih terkena pungli pengurusan SK," ujarnya.

Komentar

Loading...