Unduh Aplikasi

Dua kasus korupsi sektor SDA dilaporkan ke KPK

Dua kasus korupsi sektor SDA dilaporkan ke KPK
Kpk
BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh melaporkan dua kasus korupsi sektor sumber daya alam ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dua kasus tersebut meliputi indikasi tindak pidana korupsi tentang potensi penjualan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan Asing di Kabupaten Aceh Selatan dan kasus indikasi tindak pidana penyalahgunaan izin atas Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT.Bahari Lestari dan PT.Tanjong Raya di Kabupaten Aceh Tamiang.

Koordinator GeRAK Aceh Askhalani dalam rilisnya menyebutkan idikasi tindak pidana korupsi penjualan Izin Usaha Pertambangan (IUP) kepada perusahaan Asing dilakukan oleh perusahaan pemegang IUP.

"Berdasarkan hasil investigasi GeRAK Aceh ditemukan bahwa enam perusahaan tambang beroperasi di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, telah menjual konsesi kepada perusahaan asing asal Australia yang bernama PT Prosperity Resources Limited," katanya.

Ke enam perusahaan tersebut, yakni PT Bintang Agung Mining (BAM), PT Multi Mineral Utama (MMU), PT Mulia Kencana Makmur (MKM), PT Aneka Mining Nasional (AMN), PT Aspirasi Widya Chandra (AWC) dan PT Arus Tirta Power (ATP). dan total izin enam perusahaan tersebut diperkirakan sebesar 40.000 hektare, dari ke enam perusahaan tersebut semuanya mengantongi IUP konsesi pertambangan emas.

Berdasarkan telusuran GeRAK diduga IUP yang sudah dikantongi oleh ke enam perusahaan tersebut kemudian dijadikan sebagai anggunan kepada pengusaha asing dengan potensi transaksi yang diperoleh senilai Rp 1,5 miliar. Uang tersebut diberikan sebagai jaminan modal awal untuk memperoleh IUP dari Pemerintah Aceh Selatan.

Uang awal yang telah diberikan tersebut patut diduga sebagai uang untuk melakukan transakasi penyuapan kepada pemerintah daerah dalam mempercepat pengesahan IUP yang di usulkan oleh pihak perusahaan.

Selain itu kata Askhalani, dari 6 perusahaan tersebut 4 diantaranya masuk dalam kawasan hutan lindung yang terdiri dari PT Aneka Minning Nasional (9.444,27 Ha), PT Arus Tirta Power (7.184,44 Ha), PT Bintang Angung Minning (1.317,13 Ha), PT Mulya Kencana Makmur (375,34 Ha). (Sumber : Data Dirjen Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan 10 Juli 2014.)

"Fakta yang mengejutkan bahwa, temuan GeRAK Aceh dilapangan diketahui bahwa IUP perusahaan tersebut tidak mengantongi dan memiliki Amdal," katanya.

Sementara itu, Kasus Indikasi Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin atas Hak Guna Usaha (HGU) oleh PT.Bahari Lestari dan PT.Tanjong Raya di Kabupaten Aceh Tamiang. Sebagaimana Perubahan peruntukan objek HGU dari bidang perikanan menjadi perkebunan tanaman sawit.

Hasil telusuran GeRAK, PT Bahari Lestari sudah mulai melakukan perubahan peruntukan HGU sejak tahun 2011 dengan melakukan penanaman sawit secara serentak di wilayah bekas HGU bidang perikanan yang dikantongi izinya.

"Perubahan ini dilakukan tanpa melakukan permohonan perubahan status dan patut diduga secara kuat bahwa kegiatan ilegal yang dilakukan PT. Bahari Lestari mendapat persetujuan penuh dari BPN (Badan Pertanahan Negara) Kabupaten Aceh Tamiang, hal ini dibuktikan dengan berdirinya patok panjang wilayah kawasan HGU atas nama BPN," kata Askhalani.

PT Bahari Lestari dalam kegiatannya ternyata tidak sendiri, dia memiliki anak perusahaan yang juga memiliki aktivitas pembukaan hutan di wilayah yang sama dengan HGU yang diusulkan, perusahaan tersebut bergerak pada penanaman dan pengembangan lahan kelapa sawit, perusahaan tersebut yaitu PT. Tanjong Raya.

"Izin HGU yang dimiliki oleh ke dua perusahaan tersebut telah mematikan sumber pendapatan masyarakat dari sektor kelautan dan perikanan di wilayah pesisir Aceh Tamiang. Dari dokumen dan informasi yang diperoleh bahwa ada 3.000 hektar areal mangrove telah ditanam perkebunan kelapan sawit. Padahal areal mangrove tersebut selama ini tempat pengembang biakan udang, ikan dan lainnya," sebutnya.

Atas dasar ke dua kasus tersebut, GeRAK Aceh bersama dengan Seknas Fitra mengambil langkah untuk melaporkan kedua kasus tersebut ke KPK dengan bukti-bukti dan dokumen yang ada, penyelesaian kasus ini sangat penting dilakukan oleh KPK untuk memastikan upaya hukum sehingga meminta KPK untuk segera melakukan tindakan yang sesuai dengan undang-undang, sebab kasus ini masuk dalam kategori kejahatan kehutanan yang luar biasa dan berdampak luas pada publik di Aceh.

Bukti Surat laporan dari KPK yang diterima oleh GeRAK untuk dua laporan tersebut adalah bernomor 74707 dan 74708.

NAZLA

Komentar

Loading...