Unduh Aplikasi

DR Safrizal: Pusat Awasi Kinerja Pemda dalam Penanganan Covid-19

DR Safrizal: Pusat Awasi Kinerja Pemda dalam Penanganan Covid-19
CEO AJNN, Akhiruddin Mahjuddin bersama Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Dr. Safrizal ZA, M.Si. Foto: For AJNN

JAKARTA -  Jumlah positif Covid-19 saban hari semakin meningkat, sebarannya pun  terus meluas di Indonesia. Dengan demikian semangat persatuan dan kolaborasi sangat penting dimunculkan.

Untuk mewujudkannya maka diperlukan kesadaran kolektif dari semua pihak baik organisasi, maupun pemerintahan. Ini hanya bisa jika dikerjakan sebagai sebuah tim, jika para  pihak bekerja sendiri, maka bukan tidak mungkin semuanya akan mengalami kegagalan dan kekalahan.

Dengan sistem pemerintahan yang menganut desentralisasi   atau otonomi, sejatinya tidak menjadi hambatan antara  pemerintah pusat dan daerah, dimana pemerintah daerah masih merupakan bagian atau subsistem dari sistem pemerintah nasional. Oleh sebab itu, antara pemerintah daerah dan pusat, harus terbangun hubungan baik untuk terbentuknya pemerintahan nasional.

Baru - baru ini, Mendagri Tito Karnavian mengeluhkan adanya beberapa Kepala Daerah yang kurang serius dalam menangani Covid-19, tentu saja ini sangat tidak baik. Tidak hanya merupakan insubordinasi, tapi akan menimbulkan khawatirkan. Tindakan Insubordonansi ini ditakutkan selain tidak memutus  mata rantai penularan Covid-19, tapi merupakan faktor  yang  menghambat dan sebagai sumber kegagalan pemerintah dalam menghentikan penyebaran Covid-19 yang lebih luas.

Lalu bagaimana  kewenangan pemerintah pusat dalam mendesak kepala daerah yang dinilai tidak serius tersebut. Untuk menjawab hal tersebut AJNN mengutip wawancara Radio Idola Semarang dengan Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, DR. Safrizal ZA, Selasa (11/8/2020). Dirjen yang dipimpin Safrizal ini merupakan lembaga yang menangani Covid-19 di Kemendagri. Berikut wawancaranya.

Baru - baru ini Mendagri menyebut di tengah Pandemi Covid-19, ada beberapa kepala daerah tidak serius dan tidak patuh terhadap instruksi pemerintah pusat. Bagaimana persisnya penilaian Kemendagri RI terkait hal ini pak Safrizal?

Baik, terima kasih. Saya kira ada beberapa kategori kepala daerah, kami mengkategorikan biasa dengan 4 kuadran. Kuadran pertama adalah kepala daerah yang memiliki kemauan, kemampuan dan keuangan. Baik kemampuan Sumberdaya maupun kemampuan pengetahuan. Ini kuadran pertama. Kuadran kedua, adalah memiliki kemampuan, kecakapan, tetapi tidak memiliki kemauan. Kuadran ketiga, kemauannya sungguh keras, namun kemampuannya minim, baik Sumberdaya maupun kemampuan. Kemudian kuadran  keempat adalah mereka yang tidak mau sekaligus tidak mampu. Hanya berdoa saja tanpa usaha yang serius.

Bagaimana pihak Kemendagri memperlakukan kepala daerah dengan beberapa kuadran ini?

Terhadap semua kuadran ini kami perlakukan secara berbeda-beda. Bagi yang mampu sekaligus mau dan menunjukkan kerja keras yang sungguh membanggakan, barangkali akan menjadi sumber rujukan bagi daerah lain untuk belajar. Kita mencatat beberapa daerah yang seperti itu. Kemudian ada kepala daerah yang sungguh-sungguh ingin bekerja, tapi pengetahuan atau kemampuan mengenai hal ini kurang, jadi yang seperti ini kita asistensi kita, lalu kita lakukan pendekatan. Kemudian mereka yang memiliki kemampuan dan sumber daya yang cukup tapi tidak mau, ini juga kami lakukan pendekatan dengan menyurati, telepon, diingatkan dan kita berikan data.  Jadi memang memerlukan energi yang ekstra untuk itu.

Secara hierarki seberapa besar kewenangan Kemendagri untuk mendesak atau menindak kepala daerah yang ternyata tidak serius dalam menangani hal ini?

Kemendagri adalah pembina  umum pemerintahan daerah. Selaku pembina umum tentu memiliki kewenangan untuk mengawasi, memberikan asistensi dan bantuan apa yang diperlukan. Hal ini terus kita lakukan, bahkan kemarin sore pukul 13.00 wib, Kemendagri mengumpulkan seluruh kepala daerah melalui video konferensi. Saat itu, satu persatu diumumkan kinerja bupati dari peringkat 1- 4 dan yang memiliki kinerja keuangan dari mulai peringkat 1-4, bahkan yang kategori merah juga kita umumkan. Ini sebagai bentuk dan upaya kita melakukan dalam melakukan pengawasan.

Apakah ada sanksi kepada yang kategori merah dan atau lainnya?

Tidak perlu hukuman badan dan kurungan, tapi kita ingin memberikan gambaran kepada mereka bahwa kinerja kepala daerahnya seperti ini, maka hal tersebut merupakan sebuah teguran. Tujuan diumumkan secara terbuka di depan kepala daerah lain dengan maksud untuk menyuntikkan semangat kompetisi dalam hal melakukan yang terbaik bagi daerahnya masing-masing dan ini akan terus kami lakukan.

Bagaimana dengan daerah yang penilaiannya bagus dan kinerjanya baik?

Kemudian bagi daerah yang mempunyai kinerja baik, akan diberikan insentif dari Kementerian keuangan, setelah kita analisis dan datanya kita berikan kepada kementerian keuangan lalu kita meminta mereka diberikan insentif karena memiliki kinerja diatas rata - rata nasional. Bagi daerah yang kinerjanya di atas rata-rata nasional, maka akan dijanjikan untuk ditransfer insentif daerah untuk membantu, untuk daerah yang bersedia ini.Jadi peran Kemendagri dalam hal ini adalah memberikan reward dan punishment.

Untuk menindak secara ekstrim, harus secara nyata kepala daerah itu melanggar peraturan, kalau hanya malas saja, belum dianggap melanggar peraturan.Tindakan paling efektif itu adalah masyarakatnya sendiri, apalagi menjelang pilkada, Kepala daerah baru takut kepada rakyatnya menjelang Pilkada. Ngga takut sama Kemendagri.

Jadi ini berarti mereka tidak diberikan sanksi apapun?

Sepanjang tidak melakukan kesalahan yang fatal, tapi kalau cuma malas, tentu rakyat setempat yang menilai, memberikan komentar melalui media dan sebagainya. Ini sudah bulan Agustus, kenapa penyerapan anggarannya cuma 40 persen, penilaian akhir di Pilkada, apa bila kepala daerah tidak bagus maka pada Pilkada yang akan datang. Kalau cuma malas, kita lakukan asisten, apa masalahnya. Misalnya dia mengaku stafnya kurang bagus, jadi usulnya adalah mutasi, usulkan ke Kemendagri, maka akan kita setujui. Kalau kepala daerah dipilih kurang bagus, itu memang resikonya.

Apakah ketidakseriusan yang disinggung oleh pak Tito masih dalam batas toleransi? Sehingga tidak akan menjadi yurisprudensi sehingga dicontoh oleh daerah lain, ini bagaimana pak?

Sepanjang kami lihat, terutama kami memantau daerah - daerah yang memiliki tekanan berat (merah), kalau kondisinya hijau, tidak ada kasus, maka kami hanya memberikan instruksi untuk memantau kondisi ekonomi daerah tersebut. Daerah ini biasanya daerah pedesaan (rural). Sehingga aspek epidemiologi dan akibat dari orang - orang sedikit, maka derajat keterpaparan menjadi sedikit pula. Daerah seperti ini bisanya perekonomiannya di sektor pertanian banyak menghadapi matahari sehingga ini menjadi sumber obat yang paling besar.

Lalu daerah yang bagaimana yang menjadi fokus perhatian pihak kementerian?

Saat ini kami memberikan perhatian kepada yang berstatus merah, orange, ini kita hubungkan dengan kemampuan dan kemauan tadi. Kalau kepala daerah yang daerahnya tidak mau, maka kami akan turun langsung ke lapangan. Dalam satu bulan terakhir kami sudah turun ke 16 provinsi. Dalam satu bulan tersebut, kami cek satu persatu kinerjanya sehingga. Kalau ditemukan masalah, kita tanya apa masalahnya.

Apa masalah yang ditemukan oleh pihak Kemendagri saat turun ke daerah tersebut?

Ada beberapa hal, misalnya mereka mengatakan " Pak kami bukan tidak mau tapi kami ragu, dimana ragunya? Kami ingin berbuat tapi takut sekali ditangkap begitu. Jadi wajar pada jaman ini ada orang yang takut melakukan kesalahan. Maka akan kita berikan asistensi, apa ketakutannya, lalu kota panggil penegak hukum tolong dibantu agar ketakutannya sedikit hilang dan mereka merasa nyaman. Kita harus mendengarkan seperti itu, tidak langsung main vonis. Kita tanya dulu apa masalahnya, bagaimana kondisinya dan apa bantuan yang bisa kita berikan.

Berarti Kemendagri sabar ya pak?

Sangat sabar, hehehe.

Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah adalah subordinat dari pemerintah pusat, atau istilah sederhananya bawahan pemerintah pusat, tapi tidak jarang pemerintah daerah lebih mengenal karakteristik daerahnya. Lalu bagaimana merekonsiliasi dua point of view seperti ini pak Safrizal?

Sistem pemerintahan kita menganut sistem pemerintahan, desentralisasi. Ini lagi - lagi merupakan pilihan kita. Bahkan Otonomi yang kita anut pun, otonomi yang seluas - luasnya. Ini pilihan negara kita. Tentu pilihan ini ada konsekuensi, bagi negara yang menganut disentralisasi maka pengaruh antara daerah dan pusat atau sebaliknya, menjadi kurang dibandingkan daerah yang menganut asas sentralistik. Maka mengapa saya sering memberikan contoh China yang sistem disentralisasi terpusat.

Komentar

Loading...