Unduh Aplikasi

DPRK Pidie Setujui Rancangan Qanun KTR

DPRK Pidie Setujui Rancangan Qanun KTR
Wabup Pidie, Fadhlullah TM Daud, menyampaikan sambutan di depan anggota DPRK setempat. Foto: AJNN.Net/Salman

PIDIE - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie bersama Eksekutif pemerintah setempat menyetujui penetapan lima rancangan qanun (Raqan) Kabupaten Pidie.

Adapun lima rancangan qanun tersebut antaranya Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Qanun tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Qanun tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selanjutnya, Qanun tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Pidie nomor 25 tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Qanun tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim Kabupaten Pidie.

Ketua DPRK Pidie Muhammad Ar kepada wartawan, Selasa (19/3) mengatakan, setelah raqan ini disetujui menjadi qanun, maka sebelum diberlakukan hendaknya pemerintah setempat melakukan sosialisasi sehingga masyarakat mengetahui produk hukum yang telah dihasilkan oleh penyelenggara Pemerintahan Daerah (Pemda).

Contohnya seperti qanun Kawasan KTR, qanun ini perlu dilakukan sosialisasi secara bertahap sebelum diterapkan kepada masyarakat. Jadi tidak semudah itu langsung melarang masyarakat untuk merokok.

"Penerapan qanun khususunya KTR harus dilakukan sosialisasi secara bertahap" ujarnya.

Sementara, Wakil Bupati Pidie Fadhlullah TM Daud mengatakan, setelah mendapat persetujuan dewan terhadap lima Raqan yang diusulkan sebelumnya, maka tahap selanjutnya akan menyampaikan kepada Pemerintah Aceh untuk dilaksanakan tahapan evaluasi dan fasilitasi.

“Hasil evaluasi dan fasilitasi tersebut yang telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh, kami akan segera menetapkan raqan menjadi qanun dan menempatkanya qanun dimaksud dalam lembaran Kabupaten Pidie, tahun 2019,” ujarnya.

Komentar

Loading...