Unduh Aplikasi

DPRK Pertanyakan Status Akper Pemda Pidie

DPRK Pertanyakan Status Akper Pemda Pidie
Akper Pemkab Pidie

PIDIE - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie mempertanyakan status kampus Akademi Keperawatan (Akper) milik pemerintah setempat sampai sekarang sudah terhenti proses belajar mengajar.

"Sangat memprihatinkan, Akper yang menjadi salah satu kebanggaan rakyat Pidie, justru sekarang sudah vakum," ungkap Anggota Komisi E DPRK Pidie Khairil kepada wartawan, Senin (4/6).

Selama ini, lanjut Khairil, pihak Direktur Akper tidak pernah melaporkan kepada dewan secara lisan maupun tertulis tentang proses kelanjutannya paska dikeluarkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang larangan pemerintah daerah mengelola lembaga pendidikan tinggi.

"Kami kaget ketika dipanggil Ombudsman ke Banda Aceh untuk dimintai keterangan menyangkut status Akper tersebut berdasarkan laporan oleh almuni Akper sebelumnya," ujarnya.

Kata Khairil, tadi pagi sudah duduk bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pidie Mulyadi, Direktur Akper, Kepala Bappeda dan Asisten II di gedung DPRK setempat untuk mempertanyakan persoalan carut marut kampus tersebut.

"Dari keterangan pemerintah setempat, alasan pemerintah pusat melalui Kemenkes menolak mengelola Akper Pemda Pidie karena asetnya tidak jelas," ujar Politisi Partai Gerindra.

Dalam kesempatan itu, anggota Komisi E mendesak pemerintah setempat agar segera menemui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memperjuangkan nasib kampus Akper dengan menyiapkan aset baru karena mengingat waktu semakin singkat.

"Keterangan Sekda Pidie, aset lokasi baru Akper telah dipersiapkan untuk diajukan Kemenkes," cetusnya.

Komentar

Loading...