DPRK Minta Pemko Kaji Ulang Pemberhentian Ribuan Honorer di Lhokseumawe

DPRK Minta Pemko Kaji Ulang Pemberhentian Ribuan Honorer di Lhokseumawe
Ilustrasi Tenaga honorer. Foto: IST/net.

LHOKSEUMAWE - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe meminta pemerintah daerah setempat agar mengkaji ulang terkait pemberhentian 2.753 tenaga harian lepas (THL) grade C di daerah itu.

“Dua bulan lalu Pemko Lhokseumawe sudah menyampaikan dalam rapat pembahasan anggaran, namun kebijakan itu kita harapkan dapat dinilai secara realistis,” kata Wakil Ketua DPRK Lhokseumawe T Sofyanus kepada AJNN, Rabu (24/11).

Lanjut politisi dari Partai Demokrat itu, sebelumnya sudah pernah menyarankan kepada Pemko Lhokseumawe soal seperti itu yang akan menjadi polemik ke depan. Apalagi sejak pemerintah mengeluarkan sejumlah pernyataan di media, sehingga menjadi dilematis ketidakmampuan dalam pengelolaan terhadap mereka (honor THL).

“Ini  menurut kami sangat mengecewakan kenapa kabar ini datang tiba-tiba. Hanya dalam rangka beberapa bulan. Berarti penganggaran di Kota Lhokseumawe bersifat tahunan jika berbicara seperti ini,” ujarnya.

Menurut T Sofyanus, memang ada beberapa hal yang realistis, misalnya minimnya anggaran sehingga ketidakmampuan untuk menggaji mereka. Dan pihaknya meminta agar keputusan itu dikaji kembali,  antara si pelayan dan yang dilayani.

“Intinya mereka (THL) aparatur untuk melaksanakan kerja kepada masyarakat. Sehingga tidak timbul polemic dan riak kecil dalam suatu intansi,” jelasnya.

Disinggung soal bertambahnya pengangguran di Lhokseumawe, T Sofyanus menyebutkan, Pemerintah Kota Lhokseumawe harus ada sosialisasi lain, karena ini menjadi fenomena buruk.

“Ada efek yang akan terjadi jika ini dilakukan, hanya saja sekali lagi ini menjadi dilema karena setelah kita ketahui akar permasalahan disegi pembiayaan. Cuma saat ini Pemko Lhokseumawe belum ada solusi untuk itu, kami di DPRK akan berupaya membantu mencari solusinya,” ujarnya.

T Sofyanus berharap, untuk perusahaan-perusahaan yang di Lhokseumawe, bisa melihat putra dan putrid daerah, guna mengurangi pengangguran di mantan kota “petrodollar”.

“Kita dari DPRK Lhokseumawe akan mencari cara atau solusi lain, apalagi warning sudah kami ingatkan bahwa ini akan terjadi,” cetusnya.

T Sofyanus juga mengatakan, apapun kesimpulan dari pemerintah yang jelas tidak akan merugikan masyarakat, cuma pertimbangannya hari ini ada dua aspek yakni keuangan daerah dan lapangan pekerjaan yang tidak terbuka.

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini