Unduh Aplikasi

DPRK dan Pemkab Singkil Minta Penarikan Otsus ke Provinsi Dikaji Ulang

DPRK dan Pemkab Singkil Minta Penarikan Otsus ke Provinsi Dikaji Ulang
Foto: Dok AJNN

ACEH SINGKIL - Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menilai langkah yang diambil Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh dalam menarik kewenangan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) dari kabupaten/kota perlu perlu pengkajian ulang, sebab keputusan itu akan membuat kurang maksimalnya pembangunan di daerah.

Hal itu sebagaimana dikatakan oleh Sekretaris Daerah Aceh Singkil, Azmi kepada AJNN, Kamis (24/11), menurutnya walaupun secara undang-undang pelaksanaan otsus memang ada diprovinsi, namun disitulah dituntut kearifan provinsi sesuai dengan tujuan otsus dalam memajukan pembangun daerah, sehingga akan lebih efektif jika mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pelaporan diserahkan ke daerah.

"Disinilah dituntut keikhlasanya, kalau semuanya dikelola provinsi, berati tidak punya iktikad baik dalam memajukan daerah, kami sudah lihat bagaimana selama ini hasil pekerjaan provinsi di daerah, sehingga jika hal ini tetap dipaksakan akan dapat mengurangi semangat pembangunan di daerah," ujar Azmi.

Tanggapan senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, Yulihardin. Politisi PAN itu juga meminta DPRA dan Pemerintah Aceh mengkaji ulang keputusan menarik kewenangan penggunaan dana otsus dari daerah. Ia mewacanakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah dan DPRK kabupaten/kota lainya untuk menyikapi keputusan itu.

"Kami kurang sependapat dengan keputusan itu, walaupun bukan berarti dana otsus itu kami tidak dapat lagi, tapi jika dikelola di provinsi sepertinya kurang tepat, makanya kami nanti akan coba berkomunikasi dengan kawan-kawan di daerah lain, bagaimana menyikapi ini," ujar Yuli.

Di lain sisi, keputusan pemerintah dan DPRA itu juga akan berimbas pada penyusunan APBK Aceh Singkil 2017, pasalnya saat ini TAPK telah merampungkan penyusunan KUA yang di dalamnya termasuk dana Otsus yang selama ini merupakan bagian dari APBK, sehingga jika pengelolaan Otsus ditarik maka akan membongkar ulang pekerjaan yang telah disusun.

Komentar

Loading...