Unduh Aplikasi

DPRK dan Bupati Bener Meriah Diminta Taat Aturan Soal Pemberhentian Reje

DPRK dan Bupati Bener Meriah Diminta Taat Aturan Soal Pemberhentian Reje
Direktur Eksekutif Ramung Institute, Waladan Yoga. Foto: IST

BENER MERIAH - Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah (DPRK dan Bupati) diminta untuk mentaati aturan tentang tata cara pemberhentian kepala desa (Reje) yang berlaku saat ini. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Ramung Institute, Waladan Yoga kepada AJNN, Minggu (8/11/2020) melalui sambungan telepon dari Redelong.

Komentar Waladan Yoga ini disampaikan setelah dia menerima informasi terkait Reje Kampung Bener Mulie, Desi Ayuningtias yang akan diberhentikan dari jabatannya.

Waladan berpendapat, pemberhentian seorang Reje itu ada aturannya dan harus dipedomani dengan seksama oleh seluruh jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah serta tidak boleh lakukan dengan sewenang-wenang. 

"Jika Pemkab Bener Meriah tetap ngotot melakukan pemberhentian, akan ada konsekuensi hukum dan kita juga akan dorong Reje yang akan diberhentikan untuk menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan perlawanan," ujar pria yang akrab disapa Yoga tersebut.

Lebih lanjut Alumni Fakultas Hukum Unsyiah tersebut mengatakan kalau dirinya melihat situasi saat ini, Reje Kampung Bener Mulie berada dalam kondisi yang ditekan oleh berbagai pihak di Pemerintahan, Yoga sendiri mendengar ada upaya pemaksaan dari oknum di Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah untuk membuat surat pernyataan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Reje. 

Yoga mengingatkan Pemkab Bener Meriah, syarat dan ketentuan tentang pemberhentian kepala desa sudah sangat eksplisit diatur dalam peraturan Permendagri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

"Selain itu bisa melihat Qanun Aceh nomor 4 tahun 2009 tentang cara pemilihan dan pemberhentian keuchik di Aceh tinggal Pemkab tinggal mempedominya saja, jangan buat tafsiran sendiri," ujar Yoga mengingatkan.

Alumni HMI tersebut juga menyarankan agar pihak DPRK dan Bupati Bener Meriah untuk tidak melakukan tindakan yang sewenang wenang, untuk memberhentikan seorang Reje. Dirinya merasa aneh, seharusnya DPRK bisa menjadi penengah. 

Tapi saat ini dia melihat malah peran DPRK terkesan menghakimi, dengan berkirim surat ke Bupati terkait dengan polemik pemberhentian Reje ini. Ini menurut Yoga
sudah cukup menjadikan alasan jika hal tersebut tidak dilakukan pada tempatnya. 

"Saya pribadi atau mungkin juga pihak lainnya sedang menunggu apa respon Bupati terkait dengan surat usulan pemberhentian yang dilayangkan oleh DPRK kepada Bupati Bener Meriah," pungkas Yoga.

Komentar

Loading...